Banyaknya berita buruk di Indonesia menimbulkan aksi demonstrasi terjadi di berbagai kota, termasuk di Surabaya pada Senin (15/6) dan Rabu (17/6). Namun, aksi oleh mahasiswa pada hari Rabu (17/6) masih perlu dievaluasi agar aksi berjalan secara inklusif, tanpa pemberian ruang sekat yang oleh suatu identitas.

Retorika.id - Banyaknya berita-berita mengkhawatirkan di Indonesia, seperti rupiah yang menembus 18.000 per dolar AS, kasus korupsi dana MBG, kenaikan harga BBM, dan pengesahan RUU Polri turut menciptakan amarah di tengah masyarakat. Hal ini menyebabkan beberapa aksi demonstrasi yang diinisiasi oleh mahasiswa terjadi di berbagai daerah, seperti demonstrasi di Bundaran HI Jakarta pada hari Jumat (12/6) yang dihadiri mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat lainnya. 

Aksi serupa juga terjadi di Surabaya. Dengan tagline “Cegah Indonesia Semakin Suram”, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Surabaya melakukan aksi di depan Gedung Grahadi pada Rabu (17/6). Mahasiswa beramai-ramai memenuhi jalanan beratribut jas almamater kampus dan membawa bendera lambang dari berbagai organisasinya. Sementara, dua hari sebelumnya di tempat yang sama, terdapat pula demonstrasi oleh Aksi Kamisan Surabaya yang bertajuk ‘’Rakyat Surabaya Menggugat’’.

Kedua aksi memiliki konsentrasi massa yang berbeda. Dalam demonstrasi pada hari Senin (15/6), masyarakat Surabaya hadir dengan tidak membawa “identitas”-nya, hal ini memberikan ruang terbuka bagi siapa pun yang ingin datang, tanpa harus memiliki almamater atau embel-embel lainnya. Sedangkan, demonstrasi mahasiswa pada Rabu (17/6) memberikan sekat identitas yang jelas, antarkampus, antarnonkampus, pun antarorganisasi eksternalnya. Hal ini membawa fragmentasi yang besar dengan kehadiran identitasnya masing-masing. 

Diskursus terkait atribut yang digunakan dalam demonstrasi menjadi salah satu polemik yang masih relevan hingga kini. Sebagian publik merasa bahwa penggunaan almamater dalam demonstrasi hanya akan menciptakan pembatas antara massa mahasiswa dan massa sipil. Hal ini kemudian menimbulkan tantangan dalam solidaritas massa aksi, di mana kesan eksklusivitas dianggap menjadi salah satu penghambat massa sipil untuk turut berpartisipasi dalam demonstrasi. 

Menyikapi hal ini, Daniel, Menteri Sosial dan Politik BEM Universitas Airlangga menyatakan bahwa terlepas dari berbagai perdebatan yang ada, BEM Unair

tetap mengakomodasi massa aksi yang memilih untuk tidak menggunakan almamater dalam demonstrasi.

Presiden BEM Unair, Senja, juga menanggapi persoalan perbedaan hari aksi dan massa. Senja menyampaikan bahwa ia menargetkan demonstrasi yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, ia memandang bahwa pengorganisasian aksi yang berbeda justru salah satu cara untuk menciptakan gelombang demo yang berkesinambungan. 

‘’Ketika misalnya hari Senin demo, hari Rabu demo, terus hari-hari berikutnya demo, isu tidak akan mati pada akhirnya,’’ ujar Senja. ‘’Jadi kami targetnya yaudah kita bikin demonya itu berjilid-jilid, bukan hanya sekali,” sambungnya.

Di samping itu, Daniel menyebutkan bahwa BEM Unair belum mengadakan konsolidasi dan persiapan untuk turut serta dalam demonstrasi di hari Senin (15/6). Menurutnya, kondisi yang ada tidak memungkinkan dan tidak ideal untuk massa Unair ikut turun, terlebih ketika mahasiswa-mahasiswa Unair menjadi tanggung jawab dari BEM Unair. 

‘’ … dari Unair sendiri kami belum ada konsolidasi untuk turun aksi, dan misalnya kita memaksakan untuk konsolidasi di hari Minggu malam tampaknya kurang memungkinkan. Mungkin setiap fakultas bisa aja belum siap dan lain sebagainya. Jadi BEM Unair ini kan tidak hanya mengakomodir dari BEM Unair sendiri, tapi kepentingan semua fakultas, kepentingan semua mahasiswa Unair menjadi tanggung jawab dari BEM Unair,’’ tutur Daniel. 

Daniel juga mengonfirmasi bahwa demonstrasi pada Rabu (17/6) diinisiasi oleh BEM Unair. “Biasanya kan Unair membersamai BEM SI Jatim. Tapi, setelah Unair satu suara sepakat turun akhirnya kami membuka komunikasi dengan teman-teman BEM SI Jatim, dengan teman-teman Unesa, teman-teman FISIP UPN, teman-teman Uinsa pada hari ini,” ujar Daniel. 

Isu-isu yang terjadi di Indonesia sekarang membuat khawatir seluruh rakyat Indonesia dari berbagai golongan, mulai dari buruh, mahasiswa, pekerja, hingga ibu rumah tangga. Aksi hari Rabu dihadiri tidak hanya oleh mahasiswa meskipun mayoritasnya begitu. Bahkan, terdapat pedagang yang diberikan ruang untuk berorasi. 

Berdasarkan observasi lapangan pada demonstrasi (17/6), terdapat sejumlah massa tidak beralmamater yang berdiri di belakang massa mahasiswa di dekat Taman Apsari. Mereka tidak membentuk satu barisan dengan mahasiswa yang ada di depan mereka. Di samping trotoar, agak berjarak dari lautan massa beralmamater, beberapa Ibu-ibu dan masyarakat sipil terlihat turut serta dalam aksi demonstrasi, dengan tuntutan yang selaras dengan yang dibawa oleh mahasiswa.

Sebelum membubarkan diri, massa dari Unair berkumpul untuk melakukan foto bersama dan membuat video pernyataan sikap. Mereka kemudian memisahkan diri dari massa aksi lainnya sebagai langkah persiapan untuk pulang dan menarik diri, terlebih ketika beberapa massa aksi mulai melakukan pembakaran sampah di depan Grahadi. Pemisahan diri dan march menuju jalan pulang disambut dengan kemarahan dari sebagian massa. Ada yang sempat menyaut “Ojok mulih, rek!” ke arah rombongan massa Unair yang bergerak meninggalkan lokasi aksi. 

Banyaknya berita buruk terkait kinerja pemerintah yang berdampak kepada kehidupan masyarakat menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan untuk bersatu sebagai sesama rakyat yang tertindas. Namun, aksi demonstrasi di Surabaya terlihat masih terkotak-kotakan. Inisiator dalam demonstrasi bukanlah suatu masalah, yang perlu menjadi pertimbangan adalah bagaimana suatu aksi dapat berjalan dengan inklusif dan menghapus ruang sekat yang diciptakan oleh suatu identitas. Seperti bagaimana Unair yang dinilai sentris dalam demonstrasi, hal ini tentunya seperti membawa hierarki dalam demonstrasi itu sendiri. Demonstrasi seharusnya adalah ruang peleburan menjadi satu, satu tujuan, dan satu identitas sebagai masyarakat sipil karena sejatinya demonstrasi adalah hak semua masyarakat, tidak hanya mahasiswa, tidak hanya identitas besar kampus.

Inisiatif mahasiswa untuk mengadakan aksi demonstrasi menunjukkan semangat mereka dalam menyuarakan keresahan. Namun, perlu menjadi catatan bahwa aksi mahasiswa bahkan masih memperlihatkan adanya fragmentasi antara mahasiswa yang berbeda kampus atau dengan mereka yang tidak termasuk ke dalam organisasi mahasiswa. Hal ini terlihat dari bagaimana massa menempatkan diri mereka di dalam rombongan massa aksi. Massa tidak melebur satu sama lain, tetapi berada bersama kelompok mereka masing-masing.

Jika berbicara mengenai masalah keamanan, semua massa aksi memiliki persentase keamanan yang sama-sama rendah di tengah represifitas negara ini. Lalu, ketika jas almamater digunakan sebagai alasan utama keamanan, bagaimana dengan keamanan demonstran nonalmamater? Almamater tidak bisa dijadikan justifikasi alasan keamanan atau mobilisasi semata. Karena kembali lagi, semua orang memiliki hak yang sama untuk bersuara dan untuk mendapatkan keamanannya. Namun, pada akhirnya, jas almamater seolah menjadi perisai emas bagi mahasiswa untuk menghindari represifitas.

Gelombang demonstrasi di berbagai titik di Indonesia menunjukkan bahwa berbagai lapisan masyarakat telah merasakan rasa frustasi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Ragam aksi demonstrasi yang dilakukan memiliki tujuan yang sama, yakni menuntut pertanggungjawaban atas berbagai praktik korupsi, kolusi, dan rangkaian keputusan yang buruk. Tentu, solidaritas dari berbagai lapisan masyarakat menjadi modal utama untuk menjaga tekanan publik terhadap pemerintah. 

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan konflik horizontal, ataupun membawa perpecahan dalam bersuara. Tulisan ini berusaha membawa sudut pandang lain bahwa dalam demonstrasi sendiri telah terjadi perpecahan karena identitas dan kepentingan yang dibawa masing-masing organisasi. Penulis meyakini bahwa tidak ada demonstrasi yang sia-sia karena semua masyarakat berhak menyampaikan suaranya. Namun fragmentasi identitas kampus telah memojokkan gerakan massa sebatas pada gerakan “mahasiswa”, seolah hanya mahasiswa saja yang boleh bergerak. Penghapusan stigma identitas ini pastinya perlu dihapus untuk melebur bersama masyarakat sipil lainnya.

Penulis: Alde Kalya, Nailah R. Tsabita, Prana Meutia, Teresa Diannusa 

Editor: Claudya Liana 

Share: 

BACA JUGA