Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengalami hambatan. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan memblokir aliran dana program kerja tersebut. Hal ini disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran sesuai instruksi presiden Prabowo Subianto. Hal ini tentu menuai banyak asumsi negatif dari masyarakat, salah satunya adalah asumsi bahwa program ini akan mangkrak.

Retorika.id - Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengalami hambatan. Melalui Instruksi Presiden No. 1 tahun 2025, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan memberhentikan anggaran dana untuk program kerja ini. Hal ini tentu menuai banyak asumsi negatif dari masyarakat, salah satunya adalah asumsi bahwa IKN akan mangkrak. 

Dalam pembangunannya sendiri, IKN sudah menghabiskan banyak anggaran. Selain itu, pembabatan hutan untuk perluasan lahan juga telah memberi banyak dampak pada keberlangsungan masyarakat lokal.

Menteri Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, setelah rapat komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (6/1/2025), mengungkapkan bahwa, “Realisasi anggaran IKN sepertinya belum ada, kan diblokir semua, ditanya progress, belum ada. Progresnya untuk beli makan siang.”

Pada tahun 2024, pembangunan IKN telah mengalami progres, yang tercatat 87,9 persen dari alokasi anggaran 2024 sebesar 40,29 triliun. 

Anggaran Kementerian PU sendiri sudah dipangkas dalam efisiensi yang dilakukan. Pada awalnya anggaran Kementerian PU mencapai Rp 110,95 triliun untuk 2025. Namun setelah dipangkas, anggaran menjadi Rp 81,38 triliun, dan kini tersisa Rp 29,57 triliun.

Sebelum anggaran Kementerian PU dipangkas, Dody mengusulkan untuk menambahkan anggaran sebesar Rp 60,6

triliun. Pada rapat bersama dengan Komisi V DPR pada selasa (3/12/2024), Dody mengusulkan Rp 14,87 triliun untuk anggaran yang rancang untuk alokasi pembangunan IKN. Sebelum anggaran Kementerian PU dipangkas besar-besaran, Dody sempat mengusulkan tambahan anggaran Rp 60,6 triliun. Dari total Rp 60,6 triliun yang Dody usulkan, Rp 14,87 triliun merupakan anggaran yang dirancang untuk pembangunan infrastruktur di IKN.

Dody menjelaskan bahwa angka pagu anggaran merupakan tindak lanjut dari Intruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 terkait pada Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

Di sisi lain, menteri koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa ia memastikan anggaran 2025 yang terblokir “akan digunakan sesuai tahapan yang sudah disusun.” 

AHY menyatakan, Prabowo akan tetap melanjutkan pembangunan IKN hingga lima tahun ke depan, yaitu pada 2025 sampai 2029, selama masa jabatan presiden. Alokasi tersebut dikatakan kurang lebih Rp 48,8 triliun.

Selain itu pada tanggal 5-6 Februari 2025, kawasan proyek IKN mengalami penutupan sementara, dikarenakan adanya proses pemeliharaan infrastruktur dasar pada wilayah Plaza Seremoni dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Dilansir dari Liputan6, Troy Pantouw selaku Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN menyebutkan bahwa, "Proses pemeliharaan ini bertujuan untuk memastikan infrastruktur di area tersebut dalam kondisi optimal. Sehingga dapat mendukung kenyamanan dan keamanan, dan pelayanan kunjungan di KIPP IKN."

Penutupan kawasan proyek IKN meliputi pada Kawasan Rest Area Nusantara, Kawasan Plaza Seremoni, Kawasan Taman Kusuma Bangsa dan Kawasan Perkantoran Kementerian Koordinator.

Proses pemeliharaan tersebut bertujuan guna memastikan infrastruktur di area tersebut pada kondisi yang optimal, sehingga mendukung kenyamanan dan keamanan pada masyarakat yang berkunjung ke KIPP IKN. 

Referensi:

Tempo, 2025. “Anggaran Dipangkas Rp 81,38 Triliun, Bagaimana Nasib Sisa Proyek Kementerian PU di IKN?” [daring]. dalam https://www.tempo.co/ekonomi/anggaran-dipangkas-rp-81-38-triliun-bagaimana-nasib-sisa-proyek-kementerian-pu-di-ikn--1203730 (diakses pada 7 Januari)

Metro, 2025. “Usai Dipangkas, Pagu Anggaran Kementerian PU 2025 Jadi Rp29,57 Triliun” [daring]. dalam https://www.metrotvnews.com/read/bD2CMoqr-usai-dipangkas-pagu-anggaran-kementerian-pu-2025-jadi-rp29-57-triliun (diakses pada 7 Januari)

Liputan 6, 2025. “IKN Ditutup Mulai Hari Ini 5 Februari 2025” [daring]. dalam https://www.liputan6.com/bisnis/read/5908867/ikn-ditutup-mulai-hari-ini-5-februari-2025 (diakses pada 8 Januari)

Tempo, 2025. “Menteri PU Blokir Anggaran IKN, Ini Kata Istana” [daring]. dalam https://www.tempo.co/ekonomi/menteri-pu-blokir-anggaran-ikn-ini-kata-istana-1204080 (diakses pada 8 Januari)

Nusantara, 2025. “Penutupan Sementara Kunjungan Masyarakat ke KIPP IKN 5-6 Februari 2025” [daring]. dalam https://www.ikn.go.id/penutupan-sementara-kunjungan-masyarakat-ke-kipp-ikn-5-6-februari-2025 (diakses pada 8 Januari)

Penulis: Putri Choirunnisa

Editor: Vanyadhita Iglian

Share: 

BACA JUGA