Demonstrasi bertajuk #ReformatiIndonesia digelar di Kota Surabaya pada Senin (22/6/26). Demo ini terlihat dihadiri oleh berbagai kalangan dengan tuntutan utama untuk menurunkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Retorika.id - Pada Senin (22/6/26), demonstrasi bertajuk #ReformatiIndonesia digelar di depan Gedung Grahadi, Surabaya. Demo ini diinisiasi atas nama Rakyat Surabaya Menggugat, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen masyarakat seperti akademisi, mahasiswa, buruh, sampai lembaga bantuan hukum. Demonstrasi dengan ini mengangkat sembilan persoalan mendasar, Nawa Nestapa, yang dianggap menjadi kegagalan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Demonstrasi ini dimulai pada pukul 14.30 WIB dengan melakukan long march dari Monumen Bambu Runcing menuju Gedung Grahadi. Terlihat polisi tengah berjaga sedari massa belum berkumpul sampai long march dilakukan. Berbeda dengan demonstrasi sebelumnya, massa dari berbagai elemen masyarakat ini terlihat melebur karena penggunaan baju bebas dan ketiadaan atribut yang menunjukkan identitas kelompok tertentu.

“Gerakan kita gerakan tanpa almet karena kita ingin menggaet semua lapisan masyarakat, masyarakat rentan, perempuan, mahasiswa, akademisi, semuanya, disabilitas bahkan, semuanya harus bergabung, karena nestapanya tidak hanya kami yang merasakan, tetapi kita semua yang merasakan, satu indonesia yang merasakan,” ujar Mifta, juru bicara Rakyat Surabaya Melawan.

Beberapa massa aksi terlihat membawa alat masak berupa panci, spatula, wajan, dan alat dapur lainnya. Benda-benda ini dibunyikan saat long march untuk meramaikan aksi, juga sebagai bentuk protes akan kenaikan berbagai bahan baku dapur. Beberapa poster dan

spanduk bertagar #ReformatiIndonesia memenuhi barisan kanan kiri massa.

Long march dilakukan dengan iringan berbagai orasi dari atas mobil komando. Massa juga terlihat menyebarkan flyer berisikan tuntutan aksi yang dibagikan kepada pengendara motor, mobil, maupun pejalan kaki di sekitar area long march. Beberapa orang juga mengajak masyarakat yang berkendara melintasi massa aksi untuk membunyikan klakson bila ”Muak dengan Prabowo”, “Anaknya ada yang keracunan MBG”, dan berbagai isu lain yang sedang terjadi di Indonesia.

Ketika tiba di Grahadi, kawat berduri terlihat dibentangkan sepanjang gerbang Gedung tersebut. Massa aksi yang telah sampai membentuk lingkaran dengan mimbar bebas di tengahnya. Di sana, banyak masyarakat, mulai dari akademisi, orang tua, sampai masyarakat disabilitas, yang menyampaikan keresahannya. 

Irfai, dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga menyampaikan keresahannya akan berbagai program yang dinilai olehnya tidak kompeten dan harus segera dihentikan. “Kebijakan yang seharusnya segera dilakukan adalah setop MBG saya rasa, dan ini sudah mengancam bukan hanya sektor pendidikan, tapi juga anggaran negara kita, dan itu menimbulkan risiko yang sangat besar, ini risiko dari waktu ke waktu semakin luas,” sebutnya.

Irfai juga menyebutkan perubahan radikal harus terjadi, yaitu turunnya Prabowo-Gibran. “Saya rasa perubahan radikal harus terjadi, dan yang kita dorong dari gerakan ini adalah turunkan Prabowo-Gibran. Ini adalah hal yang serius dan menjadi konsen kita bersama, karena berkali-kali permasalahan dari waktu ke waktu ini terakumulasi,” lanjutnya.

Aksi ini diakhiri dengan pernyataan sikap yang menyatakan kegagalan menjalankan mandat oleh rezim Prabowo-Gibran. Setelah pernyataan sikap selesai dibaca, massa aksi terlihat mulai membubarkan diri ketika pukul 17.30 WIB.

Berikut isi dari Nawa Nestapa: sembilan persoalan mendasar.

1. Krisis legitimasi dan pelanggaran etika konstitusional;

2. pengabaian partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan;

3. pelemahan negara hukum dan akuntabilitas kekuasaan;

4. militerisasi ruang sipil dan penyempitan kebebasan sipil;

5. konsentrasi kekuasaan aparat keamanan;

6. krisis lingkungan hidup dan perampasan ruang hidup rakyat;

7. memburuknya kondisi sosial-ekonomi rakyat;

8. menguatnya kartel politik dan oligarki kekuasaan; dan

9. kegagalan perlindungan kelompok rentan dan minoritas.

Berdasarkan hal tersebut, massa aksi menyampaikan tiga tuntutan. Di antaranya

1. Kami menuntut Prabowo-Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan konstitusional atas berbagai kegagalan pemerintahan yang telah menimbulkan kerugian bagi rakyat, melemahkan institusi demokrasi, dan mengancam masa depan Indonesia.

2. Kami menuntut pembentukan pemerintahan transisi sesuai dengan mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pemerintahan transisi tersebut harus menjalankan mandat pemulihan demokrasi, penghormatan hak asasi manusia, perlindungan kelompok rentan dan minoritas, pemulihan ruang hidup rakyat, serta memastikan terselenggaranya proses politik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

3. Kami juga mendorong seluruh elemen masyarakat sipil dan rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan secara fundamental terhadap sistem politik saat ini, mengingat sistem politik saat ini menjadi sumber lahirnya pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan hanya berpihak pada kepentingan elite dan oligarki.

Penulis: Aksa, Teresa Diannusa

Editor: Dzakii As’at Rizki Kusuma

Share: 

BACA JUGA