1. Ibu Kota Nusantara (IKN)

Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah salah satu mega proyek di era Jokowi yang santer diperbincangkan. Di periode kedua Jokowi menjabat, IKN hanya selesai pada tahap pertama. Menyisakan empat tahap lagi hingga 2045. Nantinya, luas IKN akan mencakup 256.142 hektar daratan atau 4 kali luas DKI Jakarta dan 2,5 kali luas Singapura.

Sejak mulai dibangun dari 2022 hingga 2024, sekitar Rp75,4 triliun digelontorkan untuk IKN. Rencana total anggaran IKN adalah Rp466 triliun yang didapat dari tiga indikasi pendanaan. Yaitu, berasal dari APBN (Rp90,4 triliun), Badan Usaha/Swasta (Rp123,2 triliun), dan KPBU (Rp252,5 triliun). Direncanakan, penggunaan APBN hanya sebesar 20% saja, sisanya akan ditutup dengan investasi.

Menurut Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, belum ada investor asing yang masuk di IKN. Ia menambahkan bahwa investor asing akan masuk saat IKN sudah selesai pembangunan di tahap 1. Di tahap ini, IKN memprioritaskan investasi lokal dan sokongan APBN untuk proses pembangunan. 

Ancaman akan minimnya investor menjadi mimpi buruk bagi mega proyek IKN, mengingat pembangunannya masih 21 tahun lagi. Keengganan investor bisa jadi karena tahapan perpindahan penduduk yang masih sedikit di IKN. Di tahap 1, kira-kira penduduk IKN hanya berkisar di pekerja sektor pemerintahan saja seperti ASN, TNI/POLRI, dan

BIN. 

Selain itu, perpindahan jabatan dari Jokowi kepada Prabowo menjadi titik tumpuan kepercayaan investor. Sebab, komitmen pemerintah ke depan dalam mengembangkan IKN menjadi kunci investor untuk percaya pada keberlanjutan IKN. Mau tidak mau, pemerintah harus bergantung pada investor guna melanjutkan IKN. Tidak berlebihan jika menyebut mega proyek ini akan menjadi bayang-bayang mimpi buruk jika terus seret investor dan berakhir jadi proyek mangkrak.

2. Bendungan

Selama dua periode pemerintahan Jokowi, ada sebanyak 61 bendungan yang dibangun dan termasuk dalam PSN. Jumlah ini tiga kali lipat lebih banyak daripada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sama-sama menjabat dua periode. Tujuan pembangunan bendungan ini salah satunya untuk sumber irigasi.

Namun, di balik manfaat yang ingin dicapai pemerintah melalui bendungan, ada kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang mengintai dalam prosesnya. Menurut International Energy Agency, sejak revolusi industri, gas metana menjadi penyebab peningkatan pemanasan global sebanyak 30 persen. Bendungan dan waduk menyumbang 22 juta ton gas metana per tahun. Kabar buruknya, gas metana dapat tetap bertahan di atmosfer selama 12 tahun dan 34 kali lebih kuat untuk memerangkap panas di atmosfer daripada karbondioksida.

Pada dasarnya, kondisi dasar bendungan dan kualitas air akan menentukan pembentukan gas metana. Jika kondisi dasar waduk dan airnya banyak mengandung bahan organik seperti sisa tumbuhan, hal ini akan memicu proses dekomposisi bahan organik yang selanjutnya menghasilkan gas metana.

Jadi, salah jika berpikir membangun banyak bendungan sama dengan memperluas manfaat yang didapat dari bendungan semata. Nyatanya, ada ancaman gas metana yang jika pemerintah tutup mata hanya akan menunda masalah lingkungan lainnya. Selain kerusakan lingkungan, dalam proses pembangunannya, ada beberapa kasus yang menimbulkan konflik dengan warga lokal.

Salah satunya terjadi di Desa Wadas, Jawa Tengah. Sekitar 145 hektare lahan di Desa Wadas akan digunakan untuk proyek Bendungan Bener yang berjarak 15 km dari desa. Rencana pemerintah ini mendapat penolakan warga setempat. Hal ini karena kekhawatiran mereka akan hilangnya sumber penghidupan yang sebagian besar memang berasal dari lokasi penambangan andesit tersebut.

3. Jalan Tol

Jalan tol menjadi salah satu pencapaian Jokowi yang digembar-gemborkan.Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)mencatat per Juni 2024, sepanjang 2.893,02 km jalan tol telah beroperasi di Indonesia. Di era Jokowi, jumlah panjang tol yang dibangun adalah 2.103,2 km atau 72 persen dari seluruh total yang ada. 

PSN ini berada di Pulau Jawa saja, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kebermanfaatan jalan tol sendiri sangat luas yaitu untuk mendongkrak daya saing daerah, mengajak pihak swasta untuk berinvestasi, membuka lapangan pekerjaan baru, serta meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.

Walaupun demikian, ditemukan pula banyak polemik yang terjadi akibat pembangunan jalan tol ini. Salah satunya adalah terkait pengambilan lahan pertanian produktif. Salah satu artikel dalam Koran Tempo edisi 7 Februari 2024 menerangkan bahwa ruas jalan tol Ngawi-Kertosono banyak mengambil lahan sekitar 80 persen dari sawah, 11 persen dari tutupan pohon (hutan), dan 9 persen dari lahan yang sudah terbangun. 

Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) juga mencatat bahwa jalan tol Solo - Yogyakarta membawa kerugian bagi para petani di Klaten. Mayoritas dari mereka mengandalkan hasil usaha pertanian sebagai pendapatan utama sehingga pembangunan jalan tol merugikan kesejahteraan hidup mereka, apalagi tercatat ada 625.807 petani di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data BPS (2023).  

Dampak dari krisis lahan ini akan menambah angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di kalangan petani. Tidak hanya itu, hal ini juga secara tidak langsung memutus regenerasi petani di masa depan, juga dapat menurunkan pasokan hasil bumi. Hal tersebut tentunya justru akan meningkatkan kegiatan impor bahan pangan dan berakhir semakin merugikan masyarakat.

4. Palapa Ring

Sama seperti Sumpah Palapa yang dicanangkan oleh Gajah Mada, Palapa Ring memiliki tujuan utama untuk menyatukan seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Lewat jaringan telekomunikasi yang mengandalkan fiber optik, Palapa Ring memudahkan konektivitas seluruh masyarakat Indonesia terutama bagi sistem pemerintahan, pendidikan, serta kesehatan. 

Proyek yang membentang sekitar 36.000 km ini didesain agar mampu menyediakan akses internet berkecepatan tinggi secara khusus bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Tol langit ini terdiri dari tiga paket yaitu paket barat, paket tengah, dan paket tengah yang dibangun menggunakan dana USO (Universal Service Obligation) — 1,25 persen dana kontribusi pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi Indonesia. 

Namun, di awal tahun ini, pemerintah telah meneken kontrak dengan Starlink, layanan komunikasi milik Elon Musk. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sendiri sudah melakukan uji coba koneksi Starlink untuk membantu antar-fasyankes. Dilansir dari website Kemenkes, Menkes Budi Gunadi Sadikin sendiri antusias dengan keberlanjutan kerja sama ini.

Tentu ini menjadi hal yang sangat disayangkan, seolah-olah kerja keras proyek yang dirancang dari tahun 2007 ini sia-sia begitu saja. Ditambah dengan total nilai investasi kurang lebih Rp5,84 T, jajaran pemerintah yang lain malah menunjukkan sikap tidak menghargai dan memanfaatkan apa yang sudah tersedia dengan maksimal. 

5. Rempang Eco-City

Rempang merupakan salah satu pulau di Kepulauan Riau yang pengembangannya sudah direncanakan sejak 2004 oleh BP Batam & PT Makmur Elok Graha (MEG). Namun, program pengembangan ini baru direalisasikan 19 tahun setelahnya, 12 April 2023. 

Kawasan Rempang ini diprioritaskan untuk dijadikan sebagai kawasan industri, jasa, dan pariwisata yang mampu bersaing dengan Malaysia dan Singapura. Program ini pun masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023.

Pada mulanya, sebagian besar lahan di sana merupakan kawasan hutan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sehingga masyarakat yang tinggal di Pulau Rempang tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan. Di tahun 2001, BP Batam mengeluarkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diberikan kepada perusahaan swasta, PT MEG. Hal ini membuat banyak masyarakat nelayan yang sudah menempati Pulau Rempang semakin terhambat untuk memiliki sertifikat kepemilikan. 

Melalui PT. MEG, perusahaan Xinyi International Investment Limited menyatakan kesediaannya untuk berinvestasi sebesar USD11,5 M atau Rp 175 T. Rencana pembangunan pabrik kaca ini akan membuka peluang pekerjaan bagi 35.000 orang tenaga kerja Indonesia.

Sampai sekarang, masih banyak masyarakat adat yang menolak untuk direlokasi. Pada Kamis, 7 September 2023 yang lalu, warga mengalami bentrokan dengan TNI-Polri. Para aparat ini malah aksi penangkapan terhadap 6 warga. Selain itu, puluhan orang mengalami luka-luka dan anak-anak mengalami trauma akibat dari sikap aparat.

Tentunya hal ini merupakan pendekatan yang salah. Pemerintah seharusnya melakukan negosiasi secara langsung kepada masyarakat adat. Walaupun secara hukum memang lahan tersebut bukan punya mereka, tetapi mereka masih punya hak untuk hidup layak tanpa intervensi. Apalagi mereka sudah tinggal di tempat itu selama turun-temurun.

Apa yang perlu dievaluasi dari PSN di era Jokowi?

Pada dasarnya, PSN merupakan sebuah program yang memiliki kebermanfaatan yang sangat luas bagi kesejahteraan dan keadilan bersama. Di samping manfaat itu, nyatanya banyak dari PSN yang  menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat kelas menengah ke bawah yang rentan mendapat dampak buruknya.

Pemerintah juga masih sulit mengambil hati masyarakat lokal untuk bisa sejalan dengan visi yang dicanangkan. Proses dialog yang humanis kudu dikedepankan. Penggunaan aparat dan senjata justru memperparah konflik. Selain pemerintah semakin dicap nirempati, proses ini juga memperluas jurang kuasa antara pemerintah dan warga. 

Dari beberapa PSN, banyak konflik agraria yang tercipta, mulai dari pemangkasan lahan pertanian produktif dan sengketa tanah adat seperti yang terjadi pada pembangunan jalan tol dan IKN. Tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kompensasi yang setimpal dapat menjadi jalan tengah. 

Dalam hal ini, aktivitas pembangunan pasti akan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Maka dari itu, penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perlu diperhatikan dan dikawal. Hal ini bertujuan agar warga tidak dirugikan dalam jangka panjang akibat kerusakan lingkungan.

Penulis: Afifah Alfina & Annabel Hilary (Tim Litbang)

Editor: Aveny Raisa