Aksi May Day Surabaya diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi pada Rabu (01/05/2024). Aksi yang diadakan demi memperingati Hari Buruh tahun 2024 ini dihadiri oleh massa aksi dari 26 organisasi dan lembaga di Surabaya yang tergabung jadi satu dalam Aliansi Barisan Rakyat Anti Penindasan (BARA API).

Retorika.id - Sejak ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional pada tahun 2013, peringatan Hari Buruh dari tahun ke tahun identik dengan partisipasi masyarakat dalam tindakan solidaritas demi menyuarakan tuntutan, aspirasi, dan hak dari kaum pekerja. Hal tersebut juga menjadi alasan diselenggarakannya Aksi May Day Surabaya pada Rabu (01/05/2024) yang berlangsung dari pukul 12:00 hingga pukul 16:30 WIB. Aksi yang diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi ini digagas oleh Aliansi BARA API yang elemen-elemen massanya terdiri dari 26 organisasi dan lembaga di Surabaya, beberapa diantaranya yaitu KASBI Jatim, Komisi Persiapan Sindikasi Surabaya, dan YLBHI Surabaya. Sejumlah orasi, musikalisasi puisi, hingga teater menjadi sarana bagi massa untuk menyuarakan aspirasi serta tuntutan dalam pemenuhan hak-hak kaum buruh. 

Aksi dimulai dengan orasi dari berbagai elemen massa yang tergabung dalam Aliansi BARA API. Terdapat orasi dari perwakilan pihak buruh, yakni berasal dari KASBI dan Federasi Serikat Buruh Kerakyatan yang disampaikan oleh Endang. Dalam penuturannya, disampaikan tuntutan terhadap pemenuhan daycare kepada setiap anak buruh dan perlindungan akan eksploitasi terhadap buruh perempuan. Di samping itu, termuat pula orasi oleh berbagai elemen mahasiswa. Serta terdapat penampilan musikalisasi puisi oleh Amnesty Chapter Unair. Aliansi Mahasiswa Papua Surabaya turut menyumbang orasi dan unjuk penampilan. Aksi pun ditutup dengan berbagai penampilan di mimbar bebas.

Melalui Aksi May Day kali ini, Aliansi BARA API melayangkan 27 tuntutan, di antaranya adalah:

1. Cabut Omnibus Law, UU Cipta Kerja dan PP turunannya;

2. Stop PHK dan

   
   

   pemberangusan Serikat Buruh;

3. Berlakukan upah layak nasional, secara Adil dan bermartabat, serta Cabut PP 51 2023;

4. Tolak sistem kerja kontrak, outsourcing, sistem kerja magang, dan sistem mitra palsu bagi driver online dan ojol;

5. Lindungi buruh perempuan, stop pelecehan dan kekerasan di tempat kerja;

6. Berlakukan day care dan ruang laktasi bagi buruh perempuan;

7. Berlakukan cuti ayah bagi buruh laki-laki saat istri melahirkan;

8. Jamin dan lindungi hak-hak buruh perkebunan sawit, perkebunan karet, perkebunan tebu, dll 

9. Jamin dan lindungi hak-hak buruh migran, pekerja perikanan, kelautan, dll

10. Berlakukan pengangkatan seluruh Pegawai Honorer/pegawai PHL di pemerintahan menjadi pegawai tetap Negara dengan gaji yang layak;

11. Stabilkan harga beras dan harga-harga sembako lainya;

12. Tolak kenaikan harga BBM, TDL, dan tarif tol;

13. Stop represifitas dan kriminalisasi terhadap aktivis, tenaga kesehatan dan jurnalis;

14. Wujudkan pendidikan gratis dan ilmiah bagi seluruh rakyat;

15. Wujudkan reforma agraria sejati, tolak sistem bank tanah;

16. Jaga kelestarian lingkungan hidup, tolak perampasan dan penggusuran tanah-tanah rakyat;

17. Bangun industri nasional yang kuat di bawah kontrol rakyat;

18. Tegakkan Demokrasi Sejati, tolak Politik Dinasti;

19. Berikan jaminan sosial bagi seluruh pekerja

20. Sahkan RUU PPRT

21. Wujudkam keadilan dan kesetaraan kerja bagi disabilitas sesuai UU No. 8 tahun 2016

22. Tolak diskriminasi SARA di lingkungan kerja

23. Wujudkan program rumah murah bagi kelas pekerja

24. Jamin dan lindungi keselamatan kerja bagi kelas pekerja di sektor kognitif, kreatif, dan budaya

25. Berikan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa Papua

26. Revisi UU UMKM secara adil dan bermartabat bagi pekerja UMKM

27. Lindungi dan akui secara hukum pekerja lepas

Mul, perwakilan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) sekaligus koordinator lapangan aksi ini menjelaskan bahwa banyaknya tuntutan yang disuarakan pada aksi ini merupakan tuntutan kolektif yang dibentuk oleh berbagai elemen yang terlibat, baik dari buruh sendiri hingga mahasiswa, sehingga tuntutan-tuntutan tersebut memiliki muatan dan substansi yang berbeda-beda. Meskipun termuat 27 tuntutan pada aksi ini, tetapi tetap ada beberapa poin-poin pemfokusan utama terhadap tuntutan-tuntutan yang dilayangkan.

 “Poin concern kita selain 27 tuntutan itu, ada pokok tuntutan seperti daycare, penitipan anak. Fokus kita sebetulnya hanya 18 tuntutan, tetapi dengan bergabungnya kawan-kawan mahasiswa menjadi aliansi maka ada tambahan-tambahan tuntutan” jelasnya.

Mul juga menambahkan bahwa beberapa tuntutan juga merupakan bentuk pengawalan kasus-kasus ketidakadilan yang menjerat para buruh oleh korporasi maupun pemerintah sendiri. Salah satunya adalah kasus PHK massal dan upah tidak layak yang telah terjadi bertahun-tahun seperti yang terjadi pada buruh PT Maya Muncar Banyuwangi. Terhitung sudah lebih dari 13 tahun mereka dirumahkan dan menuntut upah yang sudah seharusnya mereka terima. Mereka juga tidak kunjung diberikan kejelasan apapun hingga saat ini terkait kapan mereka akan dipekerjakan kembali. Pengawalan juga telah dilakukan ke dinas-dinas kota, provinsi, bahkan Kementerian Ketenagakerjaan. 

“Pemerintah saat ini seolah-olah kebijakannya tidak berpihak kepada masyarakat kecil, apalagi dengan buruh, maka kasus-kasus yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik sampai saat ini masih terkatung-katung, karena enggannya campur tangan pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut,” lanjutnya.

Terakhir, Mul juga berharap aliansi yang terbangun saat May Day ini bisa berjalan secara berkelanjutan agar isu-isu atau kasus-kasus yang sedang diperjuangkan dapat segera menghasilkan titik temu karena pengawalan dilakukan secara konsisten. Selain itu, ia juga berharap adanya perhatian dan respon dari pemerintah dan pemangku jabatan baik di lokal maupun pusat agar sesegera mungkin dapat menyelesaikan kasus-kasus ketidakadilan terhadap para buruh.  

Penulis: Aveny, Nava, dan Pinkan

Editor: Jingga R

Share: 

BACA JUGA