Di balik gedung-gedung tinggi dan megah ibu kota, tersimpan banyak cerita yang jarang diketahui. Surabaya, ibu kota provinsi yang dipenuhi oleh pencapaian modernitas, juga menyimpan realitas pahit ketimpangan sosial yang terabaikan. Di antara panorama perkotaan yang gemilang, terdapat sudut-sudut yang membuktikan ketimpangan yang nyata. Di sinilah letak ironi kemajuan sebuah ibu kota, menimbulkan pertanyaan mendalam akan peran pemerintah dalam upaya mengatasinya.

Retorika.id - Apa yang terlintas di pikiran ketika mendengar kata “ibu kota provinsi”? Bayangan akan berdirinya gedung-gedung tinggi, fasilitas publik yang memadai, infrastruktur modern, UMR lebih tinggi dibanding kota kecil di sekitarnya, pendidikan yang lebih maju, dan perekonomian yang lebih menyejahterakan. 

Ya. Semua yang dibayangkan itu benar, tetapi hanya yang tampak di permukaan. Melihat Surabaya bukan hanya dengan Pakuwon, Tunjungan Plaza, sekolah-sekolah internasional, atau mewahnya apartemen dan hotel yang tersebar dimana-mana. Ibu kota provinsi ini punya banyak sudut yang mungkin tak banyak orang tau. Sudut-sudut kota yang jadi gambaran atas ketimpangan yang nyata antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin. Tak semua privilesetinggal di ibu kota dapat dirasakan oleh seluruh penduduknya. Tak semua kelas masyarakat punya kemampuan untuk mengakses segala kemewahan atas majunya ibu kota. 

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diukur dengan menggunakan rasio Gini menunjukkan bahwa angka ketimpangan

ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan. Angkanya mencapai 0,388 poin dari skala 0-1 poin pada Maret 2023, meningkat 0,007 poin dibandingkan September 2022 dengan angka  0,381.Selain itu, Jawa Timur merupakan provinsi teratas ke-5 dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia pada Maret 2023.  Daerah penyumbang peningkatan ketimpangan di Indonesia berasal dari perkotaan. Ketimpangan ekonomi merupakan konsekuensi dari kesenjangan pendapatan, akses terhadap pendidikan dan sumber daya ekonomi yang tidak merata, serta kesenjangan sosial. 

Di balik gedung-gedung tinggi ibu kota itu ada SD Dumas, sekolah dasar yang terletak di Kecamatan Bubutan dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Bangunan yang seperti bongkar pasang dan atap yang bocor saat hujan adalah kondisi SD Dumas bahkan hingga saat ini. Jauh dari kata layak tepat untuk menggambarkannya. Rata-rata muridnya pun berasal dari keluarga tak mampu yang hanya dapat menggantungkan pendidikan anak-anaknya di SD ini. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sekolah yang lebih baik, apalagi sekolah-sekolah internasional yang tersebar di Surabaya. Mimpi! Meski murid-muridnya tetap semangat menimba ilmu dengan segala keterbatasan, tetapi tetap saja, kondisinya terlalu miris untuk sebuah sekolah di ibu kota yang dibayangkan akan memiliki pendidikan yang lebih baik dibanding kota kecil lainnya. 

Di balik gedung-gedung tinggi ibu kota itu pula, berkeliaran banyak anak jalanan dimana-mana. Anak-anak di bawah umur yang mengamen, menjual tisu, atau bahkan mengemis. Siapa bilang hidup di ibu kota lebih sejahtera? Banyak orang tua terpaksa mengeksploitasi anaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan anak-anak terpaksa melakukannya untuk membantu orang tua mereka. Permasalahan ekonomi jadi penyebab mereka melakukannya. Timpang sekali dengan mereka yang berada di dalam gedung-gedung tinggi ibu kota. Pemandangan memprihatinkan anak-anak jalanan ini tentu sudah tak asing bagi orang yang kerap mengunjungi daerah Ampel atau sekedar mencari makan di daerah Karang Menjangan. Tentu, masih banyak tempat di Surabaya dengan pemandangan serupa. 

Di balik gedung-gedung tinggi ibu kota itu pula, puluhan rumah tak layak huni yang hanya beratapkan seng dan berdinding triplek. Kalisari Gg Makam merupakan contohnya. Mirisnya, lokasi pemukiman warga dengan kondisi tersebut berada tepat di belakang apartemen yang menjulang tinggi di daerah Pakuwon City. Puluhan rumah dibangun seadanya, persis seperti ditempel-tempel dengan kayu atau seng seadanya. Setiap hari warganya melihat gedung-gedung tinggi berdindingkan kaca tanpa dapat sekalipun merasakan berada di dalamnya.   

Sungguh, Ibu kota adalah ladang ketimpangan masyarakat berduit dan tidak. Kemana pemerintahnya? SD Dumas meski bukan sekolah negeri tetaplah tempat anak-anak menimba ilmu untuk masa depannya—tempat awal untuk anak berharap dapat memperbaiki nasib keluarganya. Anak-anak jalanan juga seharusnya mendapat perhatian khusus karena jumlahnya yang tak lagi sedikit. Pun rumah-rumah tak layak huni, sudah adakah upaya pemerintah Surabaya untuk membantunya?

Penulis: Khumairok Nurisofwatin

Editor: Adil Salvino Muslim

Share: 

BACA JUGA