Hutan dan lahan ludes terbakar, gempa meratakan Flores, dan bencana alam belum sepenuhnya terselesaikan. Di tengah situasi meringis ini, presiden—pemimpin negara kita—Prabowo Subianto terbang ke Vladivostok, Rusia, dengan alasan melakukan pertemuan bilateral serta kepentingan diplomatik. Di manakah letak prioritas dan empati seorang kepala negara terhadap rakyatnya sendiri?

Retorika.id - Karhutla (kebakaran hutan dan lahan), setiap kali kemarau panjang datang, hutan dan lahan gambut kembali berada dalam ancaman kebakaran. Hutan bukan hanya sekumpulan pohon, di sana ada kehidupan, ekosistem, sumber makanan, dan udara yang dihirup setiap hari. Kalau sudah tahu kondisi kering membuat hutan rentan terbakar, mengapa antisipasi dari negara masih terasa kurang? Kebakaran terus terjadi, bahkan setiap tahun dan sudah menjadi tradisi.

Belum selesai dengan karhutla, Indonesia kembali dihadapkan pada bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 tersebut menyisakan kebutuhan masyarakat akan bantuan dan juga pemulihan. Banyaknya keadaan krisis pun memantik lagi gerakan “Rakyat Jaga Rakyat”. Masyarakat saling membantu ketika seharusnya negara

menjadi pihak paling pertama yang memastikan keselamatan dan kebutuhan warganya terpenuhi. 

Di tengah rentetan persoalan tersebut, Presiden Prabowo Subianto justru melakukan kunjungan ke Vladivostok, Rusia. Pemerintah menjelaskan bahwa kunjungan ini membawa kepentingan strategis Indonesia, mulai dari perdagangan, energi, pupuk, hingga percepatan kerja sama dagang dengan Eurasian Economic Union.

Hubungan internasional dan kepentingan ekonomi memang penting, hal tersebut juga merupakan bagian dari kepentingan negara. Pertanyaannya adalah apa yang seharusnya didahulukan? Ketika masyarakat masih menghadapi dampak bencana dan penanganannya belum benar-benar tuntas, apakah kepentingan ekonomi di luar negeri harus berjalan seolah tidak ada persoalan besar di dalam negeri? Bukankah tugas paling dasar seorang pemimpin adalah memastikan rakyatnya aman dan mendapatkan perlindungan ketika sedang menghadapi bencana?

Di Vladivostok, Prabowo datang bukan sekadar untuk menghadiri forum internasional. Pemerintah menyebut kunjungan tersebut menyangkut kepentingan jangka panjang Indonesia. Kepentingan jangka panjang tidak seharusnya membuat persoalan yang sedang terjadi di depan mata menjadi tidak terlihat. Keputusan tentang apa yang dilakukan dan apa yang ditunda juga merupakan bentuk keberpihakan. Agenda ekonomi tetap berjalan di tengah situasi bencana, di mana posisi keselamatan rakyat dalam urutan prioritas tersebut?

Seorang pemimpin seharusnya mampu menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi dan diplomasi tidak berjalan dengan mengorbankan perhatian terhadap persoalan kemanusiaan di dalam negeri. Jangan sampai negara terlalu sibuk membicarakan masa depan ekonomi Indonesia di luar negeri, sementara sebagian rakyatnya masih menunggu masa depan yang lebih pasti di rumah sendiri.

Pada akhirnya, yang dipertanyakan dari semua ini adalah soal empati. Menjadi presiden berarti memegang tanggung jawab atas jutaan manusia yang hidup di dalam wilayah yang dipimpinnya. Ketika bencana datang, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan material, tetapi juga membutuhkan rasa bahwa mereka dilihat dan diperhatikan oleh negaranya.

Bagaimana kekuasaan digunakan untuk menentukan mana yang paling mendesak. Negara boleh berbicara tentang investasi, perdagangan, energi, dan pembangunan, tetapi semua itu pada akhirnya seharusnya kembali kepada tujuan yang paling mendasar: kehidupan rakyat yang aman dan layak. Sebab, rakyat sedang kehilangan rumah, menghirup udara berbahaya, dan menunggu bantuan. Yang mereka butuhkan bukan janji tentang masa depan, melainkan kehadiran negara di saat sekarang. 

Penulis: Hanum Rihhadatul Aisya 

Editor: Claudya Liana

Share: 

BACA JUGA