Informasi yang mampir di layar televisi maupun lini masa gawai hari ini bukan lagi cermin kenyataan yang sepenuhnya jujur dan berisi kejadian sesungguhnya. Dari balik meja redaksi stasiun TV nasional hingga akun anonim di banyak media sosial, fakta kini diseleksi, dipoles, dan dikemas sesuai agenda politik para pemilik modal. Ketika framing media dan astroturfing siber berpadu, publik tak hanya kehilangan pegangan atas adanya kebenaran yang objektif, namun juga makin terperangkap dalam gelembung informasi yang mengancam transparansi demokrasi.

Tulisan ini merupakan bagian dari proyek riset Divisi Penelitian dan Pengembangan LPM Retorika.

Retorika.id - Di era digital, media daring (dalam jaringan) menjadi saluran utama penyebaran informasi karena mampu menjangkau publik secara masif dalam waktu yang singkat, sehingga suatu peristiwa dapat diketahui khalayak luas hanya dalam hitungan detik (Nurjanah & Sutrisno, 2025). Media daring dapat dipahami sebagai seluruh bentuk komunikasi yang berlangsung melalui internet, mencakup teks, foto, video, maupun audio, yang memungkinkan informasi diproduksi, dipublikasikan, dan diakses secara luas oleh masyarakat (Aziz & Yuwita, 2025).

Meskipun media massa secara normatif berfungsi sebagai sumber informasi, sarana kontrol sosial, sekaligus pilar demokrasi, media berpotensi membentuk realitas yang berbeda dari peristiwa yang sesungguhnya dan memengaruhi opini publik terhadap suatu isu (Ramadhani et al., 2026). Setiap pemberitaan pada dasarnya tidak pernah sepenuhnya netral karena media senantiasa melakukan seleksi terhadap fakta, menonjolkan aspek tertentu, dan mengabaikan aspek lain sesuai dengan kepentingan ideologis, politis, maupun ekonomis yang melingkupinya (Nurjanah & Sutrisno, 2025). Proses seleksi dan penonjolan inilah yang secara konseptual dikenal dengan istilah framing atau pembingkaian.

Karakter editorial sebuah media penyiaran tidak dapat dipisahkan dari struktur kepemilikannya, sebab pemilik media di Indonesia pada umumnya memiliki kepentingan bisnis sekaligus kepentingan politik yang dapat memengaruhi kebijakan redaksional (Sulistijanto, 2026). Sebagaimana dicatat oleh Mubarok (2024) dalam pemetaan kepemilikan stasiun televisi nasional, keempat stasiun yang akan dibahas pada tulisan ini masing-masing bernaung di bawah pemilik yang memiliki rekam jejak dan kepentingan politik yang berbeda. 

Lingkungan media kontemporer mencakup konten spesialis maupun konten berdaya tarik massal (Metzger, 2017). Istilah yang digunakan untuk menyebut keduanya adalah narrowcasting dan broadcasting. Kemunculan broadcast dilatarbelakangi oleh keterbatasan sumber daya media sehingga pengejaran daya tarik seluas mungkin merupakan sebuah strategi terbaik dalam konteks tersebut. Namun, Metzger (2001) menjelaskan ledakan kanal digital sebagai tanda berkembangnya jangkauan sumber daya. Hal ini menyebabkan pergeseran konten yang semakin niche lewat kanal terspesialisasi atau narrowcasting. Barasch & Berger (2014) memberikan pandangan lain tentang dua konsep tersebut melalui definisi yang mengacu pada jumlah orang dalam suatu komunikasi. Terkadang komunikasi melibatkan bicara dengan hanya satu orang atau narrowcasting, sedangkan di kesempatan lain ia melibatkan bicara dengan dua orang atau lebih, atau broadcasting.

Pada dasarnya, Metzger (2017) menggarisbawahi broadcasting yang menyajikan ruang informasi bersama sebagai prasyarat dari demokrasi yang sehat melalui permintaan informasi berita arus utama. Hal ini pula yang menjadikan broadcasting tetap menjadi media besar nan utama di tengah perkembangan masif era narrowcasting. Selain itu, kredibilitasnya yang lebih tinggi dibanding media niche di mata audiens membuat keberadaannya tidak lekang oleh masa. Namun, karakteristik broadcasting yang besar dan terpusat ini menjadikannya secara tidak langsung lebih mudah untuk dikuasai oleh beberapa pihak yang berkepentingan saja. Sejalan dengan asumsi tersebut, Barasch & Berger (2014) berpandangan broadcasting digunakan sebagai pelindung citra diri yang didasarkan oleh kehati-hatian dalam menyebarkan informasi sebab cakupan audiensnya yang luas dan tidak self-selected. Dengan begitu, tidak dapat dimungkiri bahwa pembungkaman berbagai bentuk kritik oposisi melalui media TV merupakan hal yang lazim terjadi.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Barasch & Berger (2014), karakter self-presentation dalam broadcasting membuat penulis berita menjadi sering melakukan reframing, yaitu ketika cerita negatif dikemas sedemikian rupa sehingga keburukannya tidak terlalu tampak. Hal ini dapat berimbas pada regresi kejujuran dalam sebuah produk jurnalisme yang dihasilkan. Di sisi lain, narrowcasting hadir dengan konten yang disesuaikan oleh minat spesifik sehingga sifatnya self-selecting. Audiens cenderung menyukai informasi yang menegaskan keyakinan mereka dan organisasi media yang merespons permintaan audiens berpotensi meraih keuntungan lebih besar. Berita niche adalah strategi kompetitif yang efektif di pasar berita yang semakin padat (Metzger, 2017). 

Holbert dalam Metzger (2017) berargumen bahwa media yang aktif dicari orang membuat mereka lebih terdorong untuk memproses informasi secara mendalam sehingga efek yang dihasilkan lebih membekas. Efek tersebut hakikatnya dapat memicu keterlibatan politik yang lebih tinggi pula. Tidak jauh dengan itu, Lim (2017) memandang media sosial sebagai bagian dari narrowcasting mendorong keterlibatan dan memfasilitasi jurnalisme warga yang mendorong transparansi.

Akan tetapi, karakter positif tersebut dapat

menghasilkan keluaran negatif ketika disalahgunakan. Terpaan informasi yang monoton dapat menyebabkan paparan selektif. Paparan selektif terhadap informasi yang sejalan secara ideologis merusak prasyarat demokrasi yang berfungsi baik. Lim (2017) memandang pula bahwa banyak laman media sosial yang mendorong penggunanya untuk saling membenci. Konsep algorithmic enclaves kemudian ia perkenalkan dengan definisi fenomena yang terjadi ketika sekelompok individu berusaha menciptakan identitas bersama dengan dorongan interaksi konstan bersama algoritma. Identitas tersebut berguna untuk mempertahankan keyakinan mereka dan melindungi sumber daya mereka dari ancaman, baik yang nyata maupun yang dipersepsikan. Enklave-enklave ini merupakan jenis imagined community yang dibangun secara teknososial.

Pengaruh Kepemilikan dan Orientasi Politik terhadap Framing Berita Televisi di Indonesia 

Metro TV merupakan stasiun berita nasional milik Surya Paloh, pendiri sekaligus Ketua Umum Partai NasDem, sehingga kerap dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu. Sementara itu, tvOne berada di bawah Visi Media Asia (VIVA) milik keluarga Bakrie yang juga memiliki keterlibatan historis dalam politik nasional. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya perbedaan framing antara kedua media ini. Kusumadewi dan Rusdi (2016) menemukan bahwa Metro TV dan tvOne turut memanaskan konflik internal Partai Golkar melalui pembingkaian berita. Pada isu lumpur Sidoarjo, Fauzan (2015) menunjukkan Metro TV cenderung menggunakan negative framing by attacking, sedangkan tvOne lebih membela kepentingan pengusaha untuk membangun citra positif. Di sisi lain, Syaefudin dan Humardhiana (2020) mencatat bahwa tvOne lebih menonjolkan ketakutan dan kepanikan dalam pemberitaan awal Covid-19. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa faktor kepemilikan dan kepengurusan partai politik berkaitan erat dengan cara media membingkai suatu peristiwa. 

Berbeda dari Metro TV dan tvOne, Kompas TV yang berada di bawah Kompas Gramedia (KG Media) tidak secara langsung dikaitkan dengan partai politik tertentu. Perbedaan Latar belakang ini memengaruhi karakter pembingkaian beritanya. Syaefudin dan Humardhiana (2020) menemukan bahwa Kompas TV lebih menekankan upaya penanganan dan solusi dalam isu Covid-19, berbanding terbalik dengan tvOne. Temuan ini menegaskan bahwa perbedaan framing perlu diuji berdasarkan konteks isu dan data pemberitaan, tidak semata-mata mengandalkan asumsi kepemilikan. Di sisi lain, iNews yang berada di bawah MNC Group milik Hary Tanoesoedibjo juga memiliki keterkaitan politik melalui Partai Perindo. Namun, berbeda dengan tiga stasiun sebelumnya, kajian akademik mengenai framing siaran televisi iNews masih sangat terbatas. Penelitian yang ada sejauh ini lebih banyak membahas portal berita digital iNews.id, sehingga belum cukup mewakili karakter pembingkaian pada siaran televisinya. 

Manipulasi Narasi Digital dalam Ekosistem Demokrasi Indonesia

Bersamaan dengan arus dinamika media televisi, media sosial pun telah bertransformasi dari sekadar alat konektivitas menjadi medan pertempuran narasi yang sistematis oleh aktor negara. Kondisi ini hadir layaknya asumsi Metzger (2017) yang menyebut bahwa media kontemporer mencakup dua cara dalam satu lanskap yang sama. Fenomena ini dikenal sebagai propaganda komputasional, yaitu penggunaan algoritma, automasi, dan data besar untuk memanipulasi opini publik melalui platform internet seperti media sosial (Jin, 2021). Strategi ini melibatkan penggabungan antara teknologi perangkat lunak yang canggih dengan teknik persuasi atau ajakan psikologis yang mampu menyasar kelompok masyarakat secara spesifik ke arah tertentu. Berbeda dengan model propaganda tradisional yang bersifat terbuka, metode modern ini sering kali beroperasi di bawah radar atau pengawasan dan kontrol melalui jaringan akun anonim dan bot yang menciptakan ilusi adanya dukungan publik yang luas. Pemerintah di berbagai negara kini melihat ruang siber bukan hanya sebagai infrastruktur informasi, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mempertahankan legitimasi politik dan meredam adanya ketidakpuasan masyarakat.

Di Indonesia, pasukan siber atau lebih dikenal dengan buzzer merupakan instrumen utama dalam hal peperangan narasi ini. Mereka bekerja di bawah struktur yang telah terkoordinasi namun terdesentralisasi juga. Mereka sering kali merupakan entitas "institusi senja" yang menjembatani adanya batas antara negara dan masyarakat, bekerja berdasarkan proyek yang tentu untuk kepentingan elite politik tertentu (Rasidi, 2023). Mekanisme kerjanya seperti melibatkan penggunaan ribuan akun robot dan akun manusia (sock puppets) untuk membanjiri lini masa dengan pesan-pesan yang mendukung kebijakan kontroversial pemerintah (Sastramidjaja, 2022). Tujuan utamanya tentu bukan hanya meyakinkan publik, melainkan juga menenggelamkan suara kritis (dissent) melalui volume konten yang masif dan meminggirkan diskursus oposisi. Strategi ini terbukti efektif dalam beberapa peristiwa besar, seperti revisi UU KPK pada 2019, pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja pada 2020, hingga adanya narasi selama pandemi Covid-19.

Memasuki periode tahun 2024 hingga kondisi terkini pada Agustus 2026, penggunaan buzzer politik semakin intensif dengan memanfaatkan platform media sosial berbasis video pendek seperti TikTok untuk menyebarkan narasi politik yang tersegmentasi (Ayu et al., 2024). Para aktor menggunakan taktik dukungan palsu yang menciptakan kesan dukungan akar rumput melalui penggunaan tagar populer secara serentak untuk meningkatkan visibilitas konten di halaman utama pengguna. Selain itu, kemunculan kecerdasan buatan generatif telah menjadi katalisator baru yang memungkinkan produksi konten disinformasi dalam skala besar dengan biaya yang sangat murah dan tingkat kemiripan yang sulit dibedakan dari aslinya. Hal ini memperburuk polarisasi di masyarakat karena algoritma platform cenderung mengarahkan pengguna ke dalam gelembung informasi (echo chambers) yang hanya memperkuat keyakinan personal mereka tanpa adanya paparan terhadap sudut pandang alternatif. Dampaknya, kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi kerap tergerus karena sulitnya membedakan aspirasi organik masyarakat dengan narasi yang sengaja dikonstruksi oleh kepentingan kekuasaan.

Pendekatan terbaru yang dijalankan oleh otoritas adalah dengan menggandeng pembuat konten atau figur publik sebagai policy influencer. Hal ini dilakukan untuk membingkai pesan kebijakan dalam bahasa yang lebih personal dan dekat dengan keseharian masyarakat (Febrianto, 2026). Sinergi antara pemerintah dan influencer ini bertujuan untuk "membonceng" trafik dan kredibilitas personal yang dimiliki para figur publik demi membangun citra positif terhadap kebijakan maupun daerah tertentu. Realitas ini menunjukkan bahwa demokrasi digital saat ini tengah menghadapi tantangan serius dari taktik manipulasi yang semakin sulit dilacak karena sifatnya yang terus berevolusi seiring kemajuan teknologi automasi.

Secara substansial, manipulasi opini publik di ruang digital telah menjadi bagian integral dari strategi pertahanan rezim di banyak negara untuk melawan perbedaan pendapat dan menjaga stabilitas politik. Meskipun media sosial awalnya diharapkan menjadi ruang publik yang inklusif, kenyataannya ia telah dikooptasi menjadi alat kontrol informasi yang efektif untuk mendiskreditkan lawan politik dan membungkam suara-suara yang sumbang. Di Indonesia, ekosistem ini terus-menerus berkembang menjadi industri yang sangat mapan, yang pada akhirnya memperkuat pembentukan karakter oligarki dalam proses pembuatan kebijakan publik karena akses terhadap manipulasi narasi hanya dimiliki oleh mereka yang mempunyai modal besar. Hingga Agustus 2026, tantangan utama bagi warganet atau netizen bukan lagi sekadar keberadaan berita bohong, melainkan penyebaran narasi yang "plastis" dan sengaja dibuat kabur tentunya agar publik kehilangan pegangan terhadap kebenaran objektif (Ecker et al., 2026). Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan transparansi algoritma platform menjadi langkah krusial guna melindungi kedaulatan informasi warga negara dari gempuran manipulasi opini publik yang terorganisasi.

Dalam praktiknya, operasionalisasi narasi ini sering kali mengadopsi metafora tradisional seperti dalang yang menarik benang di balik layar, di mana para aktor manipulasi melihat pekerjaan rahasia mereka sebagai sebuah permainan strategis atau bisa juga disebut dengan "shadow play" (Rasidi, 2023). Fenomena ini bukanlah sekadar perluasan dari propaganda negara yang bersifat kaku, melainkan bentuk milisi siber yang berakar pada praktik kekuasaan predator untuk kepentingan akumulasi kapital ekstraktif. Sebagai contoh konkret, penggunaan akun-akun pendengung telah terdokumentasi dalam upaya memuluskan proyek infrastruktur yang kontroversial seperti reklamasi Teluk Benoa yang ada di Bali serta penggusuran paksa di bantaran sungai Ciliwung, Jakarta. Dalam kasus-kasus tersebut, narasi yang dibangun sengaja dirancang untuk mendiskreditkan gerakan perlawanan warga dengan melabeli mereka sebagai golongan atau kelompok yang menghambat pembangunan, sehingga opini publik yang awalnya kritis bisa perlahan bergeser menjadi dukungan atau setidaknya ketidakpedulian.

Penulis: Christian Laska Nugroho, Ganisha Adentia Pramesti, Muhammad Azhar Fitrah Ramadhan Saeni

Editor: Febriana Rahma Sari

Share: 

BACA JUGA