
Sejak pengumuman presiden dan wakil presiden terpilih pada Oktober 2024 lalu, rakyat dihadapkan pada kenyataan pahit: hidup mereka terus terimpit di tengah kebijakan yang menguntungkan segelintir elite. Penjahat HAM (hak asasi manusia) dengan orang-orangannya itu sanggup membuktikannya hanya dalam 2 tahun. Sungguh, kita sedang menyaksikan sebuah genosida. Sayangnya, di saat yang bersamaan, kita juga dihadapkan dengan realitas bahwa masyarakat yang berhadapan dengan kezaliman tersebut masih kerap menerima penderitaan melalui bahasa kesabaran, keikhlasan, dan penyerahan nasib kepada Tuhannya.
Retorika.id - “Kita balas di akhirat.”—Sebuah kalimat yang kerap muncul dalam pembicaraan politik. Kalimat tersebut menawarkan penghiburan kepada orang yang merasa tidak berdaya, karena sesungguhnya agama memang instrumen terbaik untuk menjadi mekanisme koping (pertahanan diri). Dampaknya, kemarahan terhadap penguasa hanya sebatas spiritual dan tidak selalu berkembang menjadi tindakan politik. Ketidakadilan di dunia diterima sebagai ujian hidup, sementara sekumpulan penjahat baru saja dilepaskan begitu mudahnya dan diserahkan kepada pengadilan ilahi yang keberadaannya pun bahkan belum bisa dibuktikan. Akhirnya, masyarakat kembali menjalani kehidupan tanpa perubahan berarti pada keadaan yang menindas mereka.
Karl Marx pernah mengkritik persoalan ini, “Religion is the opium of the people.” Menurutnya, agama menyediakan ketenangan serta harapan akan keadilan yang
tidak ditemukan di dalam masyarakat yang penuh ketimpangan dan ketidakberdayaan. Ia bisa membantu manusia menanggung penderitaan, tapi di saat yang bersamaan tidak mengubah keadaan yang menyebabkannya. Aktor politik pun dengan mudahnya menggunakan agama sebagai alat pendisiplinan. Mereka mengajari rakyat untuk mengendalikan amarah dan bersikap sopan sambil menerima penderitaan masing-masing.
Di Indonesia, kemiskinan akan dianggap sebagai ujian hidup. Kita bisa melihat hal tersebut misalnya saat para guru dipaksa menelan upah kecil dengan dalih “Sisanya dibayar dengan timbangan pahala di akhirat.” Hal ini cenderung mengubah fokus individu, dari suatu isu yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi, distribusi sumber daya, dan akses layanan publik, menjadi sesuatu yang sifatnya lebih personal dan individu. Kalau budaya pasrah ini terus dipertahankan, bersiaplah akrab dengan berita kematian di negeri ini.
Belajar dari aksi massa di Prancis baru-baru ini, ratusan ribu orang turun ke jalan untuk memprotes kenaikan biaya hidup dan beberapa hal lainnya. Massa yang hadir pun beragam, dari pelajar, para buruh, mahasiswa, hingga masyarakat. Peristiwa ini menyodorkan bukti nyata bahwa suatu ketidakpuasan dapat diorganisasi menjadi gerakan kolektif. Mereka mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, lalu bergerak bersama untuk menuntut perubahan.
Sebenarnya Indonesia pun memiliki sejarah gerakan rakyat yang membuktikan pentingnya tekanan kolektif, yakni Reformasi 1998. Setelah Soeharto menjabat bertahun-tahun, akhirnya suatu perubahan lahir dari keberanian masyarakat untuk mengorganisasi perlawanan dan menuntut pertanggungjawaban tiran. Saya rasa, mau tidak mau, memang butuh a literal massacre untuk menjatuhkan rezim gemuk. Keadaan akan terus memburuk jika jawaban dari segala penindasan oleh pemerintah hari ini kita atasi dengan sebuah ikhlas.
Karena itu, kita tidak perlu membuktikan bahwa Tuhan tidak ada untuk menolak penggunaan agama sebagai alasan bagi kepasrahan politik. Masyarakat berhak mempertanyakan apakah suatu ajaran membantu mereka memahami dan mengubah ketidakadilan atau justru membuat ketidakadilan lebih mudah diterima. Hak untuk mempertanyakan agama harus diperlakukan sama seriusnya dengan hak untuk memeluknya.Tidak ada keyakinan yang semestinya kebal dari kritik hanya karena ia dianggap suci oleh penganutnya.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan rakyat yang aktif mengawasi dan menekan kekuasaan. Berhenti menunggu Tuhanmu menghukum penguasa. Turun ke jalan, dan tuntut reformasi.
Penulis: Clo
Editor: Hanum
TAG: #hukum #humaniora #pemerintahan #sejarah
LPM Retorika FISIP Unair
@lpmretorikafisip
@ngs5967e
@retorikafisipua