Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum bagi berbagai elemen masyarakat untuk kembali menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Di Surabaya, aksi demonstrasi di depan Gedung Grahadi pada Kamis (22/10) membawa empat tuntutan utama, termasuk desakan agar Prabowo-Gibran mundur dari jabatannya. Namun, sejauh mana aksi #SurabayaSadar mampu mendorong tuntutan tersebut menjadi tekanan politik yang konkret?

Retorika.id - Di tengah musim kemarau panjang Kota Surabaya, demonstrasi dengan tajuk #SurabayaSadar diadakan di depan Gedung Grahadi untuk refleksi atas 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis (22/10/26). Atas dasar banyaknya kasus kemanusiaan, politik, hingga lingkungan yang lambat diatasi, massa demonstran menuntut 4 isu utama yang harus ditanggapi dan diselesaikan oleh pemangku kebijakan, antara lain: penetapan karhutla sebagai bencana nasional, mengakhiri kelangkaan BBM, mendesak Prabowo-Gibran untuk mundur dari jabatannya, dan membangun supremasi sipil.

X, koordinator lapangan aksi dari Universitas Airlangga (Unair), memberikan tanggapan terkait isu yang dibawakan. “Kami berharap yang di Senayan sana mendengarkan suara kami, suara rakyat. Jangan hanya elite politiknya saja,” jawabnya pada Tim Retorika.

Sebelumnya, beberapa hari menjelang aksi, terdapat polemik terkait pertemuan

Presiden BEM Unair, Senja, dengan Polda Jawa Timur. Dalam siaran pers, Senja menjelaskan bahwa kehadirannya dalam kegiatan tersebut karena mendapatkan tekanan. Namun, pernyataan pada poin ketujuh yang menyebut forum mahasiswa dan kepolisian sebagai ruang konstruktif menuai kebingungan dan kemarahan sejumlah pihak terutama mahasiswa. 

Siaran pers tersebut sempat diminta untuk diturunkan. Meski demikian, dokumen itu diunggah kembali dengan poin ketujuh yang masih tercantum.

X yang juga merupakan anggota BEM Unair mengaku belum mengetahui persoalan tersebut secara rinci. Ia mengatakan fokusnya saat itu tertuju pada langkah-langkah preventif dan pelaksanaan aksi. 

Saat ditanya mengenai tujuan aksi, X menyebut tujuan utama aksi adalah mendesak Prabowo-Gibran mundur dari jabatannya. Namun, ketika ditanya mengenai langkah konkret untuk mendorong tuntutan di luar orasi, X belum merinci bentuk aksi lanjutan yang akan ditempuh. “Pasti akan ada aksi lanjutan, gak akan berhenti disini, dengan catatan kami tetap mengutamakan keamanan massa aksi. Bisa dipastikan akan ada eskalasi aksi tidak di Surabaya saja, tapi juga sudah ada konsolidasi yang melibatkan berbagai perguruan tinggi di Indonesia,” lanjut X.

Berkaitan dengan hal ini, salah satu peserta aksi turut mempertanyakan efektivitas demonstrasi apabila tidak ada perwakilan pemerintah yang mendengarkan tuntutan massa secara langsung. “Aku secara personal juga ngerasa aksi yang isinya cuma orasi tuh kurang optimal karena seakan tujuannya cuma nyebar awareness, whereas kita semua udah aware sebenarnya,” tutur Wynne, mahasiswa Unair. 

Irfai Afham, dosen Departemen Politik FISIP Unair sekaligus anggota Serikat Pekerja Kampus (SPK), memberikan tanggapannya terkait persoalan ini. Ia menilai tuntutan dalam demonstrasi tidak bisa dilepaskan dari perjuangan lanjutan. Menurutnya, aksi satu kali tidak cukup untuk mengukur keberhasilan gerakan.

“Aksi itu gak bisa dinilai hanya dalam satu aksi ya. Bahwa perlu ada aksi-aksi lanjutan,” ujarnya saat menjadi massa demonstran.

Sementara, pada pukul 16.55 WIB, massa membentangkan kain bertuliskan empat tuntutan rakyat pada patung Gubernur Suryo, lalu dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan. Penyampaian tersebut menandai berakhirnya aksi #SurabayaSadar. Sekitar pukul 17.20 WIB, massa membubarkan diri menuju kawasan Bambu Runcing. Hingga aksi berakhir, belum ada pernyataan atau tindak lanjut konkret dari pemerintah yang disampaikan kepada massa terkait tuntutan yang mereka suarakan. Hasil yang dapat diidentifikasi dari demonstrasi hari itu masih terbatas pada penyampaian tuntutan di ruang publik.

Penulis: Claudya, Febriana, Halim, Teresa

Editor: Dzakii

Share: 

BACA JUGA