Seruan aksi demonstrasi pada Selasa (10/11) di Kota Surabaya mendapatkan pengamanan dari personel kepolisian. Ironisnya, personel polisi wanitalah yang diletakkan di barisan depan untuk memblokade jalannya massa aksi. Para polisi wanita berdiri berjejer sambil menampilkan senyum dan memegang spanduk bertuliskan “Selamat datang pejuang aspirasi, sampaikan pendapat secara tertib, kami siap melayani.” Fenomena ini merupakan salah satu bentuk eksploitasi terhadap peran gender tradisional perempuan.

Retorika.id - Fenomena penempatan polisi wanita (polwan) di barikade terdepan yang berhadapan langsung dengan massa aksi, yang umumnya sambil membawa spanduk berisi kalimat yang terdengar humanis, sudah terjadi beberapa kali dalam beberapa demonstrasi terakhir. Sebelumnya, fenomena semacam ini terjadi pada aksi BEM Universitas Indonesia (UI) yang digelar di Jakarta dengan tujuan akhir massa di Bundaran HI. Kini, fenomena tersebut terulang kembali pada aksi 10 November di Surabaya.

Ketika massa aksi tiba di Bundaran Air Mancur Alun-Alun Kota Surabaya, beberapa polisi wanita terlihat berjejer dengan barisan yang rapi dengan menampilkan senyuman dan spanduk sambutan selamat datang. Tepat di belakang mereka, terdapat para polisi pria dan beberapa

mobil polisi yang siap sedia melakukan “pengamanan”.

Hal ini menimbulkan reaksi geram dari massa aksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Banyak dari mereka menempelkan poster tiga jari sebagai simbol perlawanan di spanduk yang dibawa oleh para polwan tersebut. Beberapa di antaranya melontarkan seruan seperti “Ini eksploitasi woi!” dan juga “Beraninya nempatin perempuan di depan!” sebagai kritik serius atas fenomena tersebut.

Dalam perspektif kajian gender, fenomena tersebut dapat dinilai sebagai pemanfaatan konstruksi sosial mengenai peran gender perempuan oleh aparat kepolisian untuk menutupi tindakan atau citra represif mereka tentang aksi massa. Hal ini dilakukan untuk menepis tindak kekerasan yang kerap dilakukan oleh aparat terhadap massa. Selain itu, tindakan tersebut juga menjadi strategi aparat untuk menahan jalannya massa demonstran agar enggan untuk menerobos maju melawan personel perempuan. 

Tim Retorika juga melakukan wawancara dengan akademisi bidang Ilmu Politik pada kesempatan yang didapatkan dalam aksi tersebut. Irfai Afham, dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga yang juga menjadi anggota Serikat Pekerja Kampus, menyampaikan tanggapannya. “Itu secara simbolis adalah untuk menundukkan massa aksi,” tegasnya. 

“Lalu kalau kita lihat dalam perspektif gender, ini sangat tidak ramah gender, para aparat menggunakan perempuan sebagai tools atau alat untuk menjinakkan massa aksi dan menekan hak konstitusional dalam hal berkumpul, berserikat, dan berpendapat. Maka dari itu, perlu adanya perspektif gender yang lebih dalam untuk mengkaji fenomena ini lebih lanjut,” jelasnya lebih lanjut pada Tim Retorika, Selasa (10/11).

Dengan demikian, penempatan polwan di barikade terdepan tidak dapat dipandang sekadar sebagai bentuk pendekatan humanis dalam pengamanan demonstrasi. Fenomena ini justru memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana perempuan ditempatkan dan dimanfaatkan dalam praktik pengamanan aparat, serta sejauh mana prinsip kesetaraan gender benar-benar diterapkan. 

Penulis: Febriana Rahma Sari

Editor: Claudya

Share: 

BACA JUGA