Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia siap menerima warga Gaza yang menjadi korban akibat serangan di wilayah tersebut. Diperkirakan jumlahnya sekitar 1.000 pengungsi untuk gelombang pertama. Prabowo menyatakan bahwa langkah ini adalah perwujudan aksi Indonesia dalam membantu rakyat Palestina. Namun, pernyataan ini justru menuai pertanyaan hingga penolakan karena dinilai tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.

Retorika.id - Keinginan terbesar Israel sejak lama adalah mengambil alih seluruh wilayah Palestina, dari ujung Tepi Barat hingga Sungai Yordan. Pengambilalihan ini tentu akan semakin berjalan dengan mulus jika jumlah warga Palestina yang bertahan di tanahnya semakin sedikit. Dalam konteks ini, rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia berisiko mempercepat dan mendukung keinginan Israel tersebut. Dalam hukum internasional, khususnya Statuta Roma Pasal 7, pemindahan paksa penduduk dalam konteks konflik bersenjata diakui sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, meskipun Indonesia menyatakan evakuasi sebagai bentuk bantuan, langkah ini perlu dievaluasi secara kritis agar tidak dimaknai sebagai pembiaran atau dukungan tidak langsung terhadap pendudukan.

Langkah Prabowo ini berpotensi menjadi bentuk pengkhianatan atas perjuangan Indonesia dalam mendukung Palestina. Selama ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup vokal dalam menyuarakan dukungannya kepada Palestina di forum-forum internasional. Terdapat dua hal yang menjadi fokus utama Indonesia dalam mendukung Palestina di pemerintahan sebelumnya, yakni gencatan senjata dan pengakuan kemerdekaan Palestina melalui two-state-solution. Tentu, dengan pernyataan ini, bisa dilihat bahwa pemerintahan Prabowo tidak mengarahkan fokusnya kepada kedua hal

yang lebih penting. 

Memindahkan warga Palestina dari tanah airnya bukan solusi yang tepat. Padahal, Indonesia bisa mengalihkan sumber daya untuk evakuasi untuk dialokasikan pada bantuan kemanusiaan seperti alat medis, bantuan jaringan internet, dan dengan mengerahkan kapasitas diplomasi Indonesia untuk terus mendorong resolusi two-state-solution. Selain itu, langkah ini juga mencederai solidaritas historis antara Indonesia dan Palestina. Dukungan tokoh-tokoh Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia pada masa awal kemerdekaan seharusnya menjadi alasan moral bagi Indonesia untuk tetap konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan mereka. Membalas solidaritas tersebut dengan langkah yang bisa dianggap sebagai mendukung keberlangsungan penjajahan hanya menunjukkan hilangnya kepekaan sejarah.

Poin penting lain yang sepertinya dilupakan oleh Prabowo adalah suara dari rakyat Indonesia sendiri. Kebijakan luar negeri Indonesia semestinya tidak dilepaskan dari aspirasi masyarakat Indonesia. Sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan bagi Palestina. Prabowo, melalui langkah kebijakan ini, justru mengabaikan suara rakyat Indonesia. Mewujudkan Palestina yang merdeka akan semakin sulit dicapai jika Indonesia justru berperan aktif dalam merelokasi warga Palestina. 

Selain itu, Indonesia juga memiliki rekam jejak yang kurang mengenakkan dengan pengungsi. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana perselisihan yang timbul antara masyarakat lokal dengan pengungsi Rohingya. Ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia sebelum mengambil langkah evakuasi warga Gaza. Terlebih, ketika kondisi sosial dan ekonomi nasional masih dalam situasi belum stabil.

Meskipun dukungan masyarakat Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina begitu masif, menjadi persoalan lain jika Indonesia menerima pengungsi dari Palestina. Kekhawatiran-kekhawatiran akan kehilangan lapangan pekerjaan, bantuan sosial, dan kecemburuan akan perhatian pemerintah yang teralihkan bisa memicu konflik yang sama. Kemungkinan timbulnya konflik ini justru akan menghambat Indonesia untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. 

Sudah sepatutnya Prabowo dan Kementerian Luar Negeri Indonesia meninjau kembali rencana ini secara menyeluruh. Selain tidak mencerminkan keinginan rakyat Indonesia, langkah ini menunjukkan kemunafikan Indonesia ke muka dunia secara terang benderang. Banyak cara yang bisa ditempuh untuk menyalurkan dukungan Indonesia kepada Palestina. Namun, relokasi warga Gaza ke luar dari wilayah mereka berisiko jelas bukan solusinya.

Referensi: 

BBC Indonesia. (2025, April 11). Prabowo berencana evakuasi 1.000 warga Gaza, mengapa rencana ini disebut akan menjadi sebuah blunder? BBC. Retrieved April 15, 2025, from https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9w8gpvvvv1o

International Criminal Court. (n.d.). Rome Statute of the International Criminal Court. | International Criminal Court. Retrieved April 15, 2025, from https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2024, May 29). Atasi Konflik Palestina, Menlu RI Desak Solusi Dua Negara. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Retrieved April 15, 2025, from https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/atasi-konflik-palestina-menlu-ri-desak-solusi-dua-negara

Penulis: Nailah R. Tsabita

Editor: Claudya Liana M.

Share: 

BACA JUGA