Mengangkat 23 tuntutan, aksi damai dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional (IWD) digelar di Surabaya pada Senin, (09/03/25). Bersatu dengan serikat buruh, massa aksi datang untuk membela hak-hak perempuan, juga minoritas gender dan seksualitas. Walau dilanda hujan deras, massa aksi tetap bertahan untuk melawan.

Retorika.id - Aksi damai memperingati Hari Perempuan Internasional Kota Surabaya dilakukan di depan Gedung Grahadi pada Senin, (09/03/25). Aksi ini dimulai dengan kegiatan longmarch dari McD Basuki Rahmat sampai Gedung Grahadi Surabaya. Massa berasal dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari masyarakat sipil, mahasiswa, pelajar sampai buruh pekerja. Aksi yang dikoordinir oleh IWD Surabaya dan gerakan perempuan di kota Surabaya ini berjumlah kurang lebih 100 orang.

Siang itu, massa aksi telah berkumpul di depan McD Basuki Rahmat pada 13.45 WIB. Kegiatan longmarch dimulai pada pukul 14.16 WIB sampai 14.25 WIB dan berhenti tepat di depan Gedung Grahadi. Kegiatan aksi dikawal secara ketat oleh anggota kepolisian dari awal sampai akhir acara.

Pada hari yang sama, terdapat pula aksi unjuk rasa buruh pekerja dengan berdiam diri dan tidur di depan Grahadi. Kedatangan massa aksi dari IWD ini disambut baik oleh buruh pekerja yang sudah melakukan aksi damai lebih awal di depan Grahadi. Selang beberapa waktu, golongan buruh pekerja dan massa IWD bergabung dan bersuara bersama mengenai hak-hak perempuan juga kelompok minoritas gender dan seksualitas.

Berbagai kegiatan berupa pembacaan puisi, orasi, sampai penampilan teater turut mengisi aksi  damai ini. 

“Hari ini sebagai hari perjuangan kita, kita lawan patriarki, kita wujudkan Kesetaraan bagi perempuan, stop objektivitas wanita, kita setara” demikian isi orasi dalam aksi tersebut.

Salah satu peserta aksi, Neneng, dari Koalisi Masyarakat Sipil Surabaya, menyatakan bahwa ketimpangan yang dialami oleh perempuan Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografis. Hal ini bisa dilihat dengan bagaimana perempuan di area urban lebih merasakan pemenuhan hak-hak sosial, budaya serta akses pendidikan. Di sisi lain, angka pernikahan dini di area rural masih terus melonjak. Selain itu, terdapat juga faktor lain seperti kurangnya kesadaran akan hak-hak perempuan oleh perempuan itu sendiri karena pola pikir patriarkis yang telah mengakar menjadi sebuah hal yang dinormalisasi. 

“Beberapa wilayah yang mungkin perempuan-perempuannya masih merasa penindasan itu bukan suatu hal yang menakutkan, tapi bahkan itu

sudah terstruktur karena kita hari ini tinggal di tempat yang heteronormatif, ya, jadi sesuatu hal yang sebenarnya itu tidak normal, tapi dinormalkan karena sudah terbentuk sebagai konstruksi sosial.”

Meski terdiri dari berbagai kalangan, aksi IWD 2026 membawa tuntutan, tujuan, serta harapan yang sama bagi pemberdayaan serta keadilan bagi perempuan. Joseph, mahasiswa sekaligus peserta aksi menyampaikan keprihatinannya atas kondisi perempuan di Indonesia saat ini. Baginya, isu patriarki dan ketidaksetaraan harus terus digaungkan demi peningkatan kesejahteraan perempuan. Permasalahan hak perempuan yang umum terjadi pun harus diperhatikan secara mendalam. Salah satu contohnya adalah ketika banyak perusahaan yang masih ogah memberikan cuti kehamilan atau menstruasi bagi perempuan. 

“Jadi perempuan diberikan keringanan, jangan cuti bekerja setengah hari pun tidak apa-apa, apabila sedang haid. Dan cuti melahirkan dan cuti selama mengandung. Jadi harapan aku pribadi, aku ingin perempuan-perempuan Indonesia itu memiliki hak yang setara. Mari kita gaungkan kembali cita-cita ibu kita Kartini. Dia telah menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi aku ingin perempuan-perempuan sekarang, kita boleh menuntut agar perempuan tidak dijadikan alat seksualitas,” harapnya.

Sebanyak 23 Tuntutan disuarakan warga dalam IWD Surabaya 2026, diantaranya: 

1. Mendesak negara dan setiap orang untuk berkomitmen memberikan perlindungan bagi pejuang hak asasi manusia atau pembela rakyat, perempuan dan kelompok rentan lainnya meliputi anak-anak, lansia, buruh/buruh migran, penyandang disabilitas, kelompok minoritas agama/keyakinan, kelompok dengan ragam identitas gender dan orientasi seksual, masyarakat adat, pedagang, pekerja rumah tangga, aktivis, mahasiswa, pendamping hukum/korban, pekerja malam, hingga pers/jurnalis. 

2. Hentikan segala bentuk diskriminasi, kekerasan, represifitas, intimidasi, kriminalisasi hingga pembungkaman kebebasan berpendapat dan berekspresi terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya di berbagai sektor baik di ruang publik maupun di ruang digital. 

3. Mendesak negara untuk membangun, membentuk dan/atau membuat struktur, norma atau kebijakan dan prosedur yang mewujudkan keadilan gender dan kesetaraan gender. 

4. Menghapuskan demokrasi yang militeristik yang mengancam ruang aman bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya. 

5. Mendesak agar kampus menghentikan segala bentuk represifitas dan memastikan berjalannya kebebasan akademik bagi civitas akademik termasuk pers mahasiswa 

6. Mengutuk segala bentuk seksisme, bahkan sekedar bercandaan yang seksis. 

7. Menuntut ruang kerja yang aman bagi pekerja dan diimplementasikannya hak-hak pekerja perempuan serta menuntut kesetaraan upah/tunjangan lainnya, khususnya yang berusia 40 tahun ke atas. 

8. Melakukan reformasi Satgas anti kekerasan atau kekerasan seksual di perguruan tinggi, mulai dari pencegahan, penanganan kasus hingga pemulihan bagi korban secara tuntas sehingga dapat memberikan perlindungan bagi korban kekerasan. 

9. Mengutuk adanya segala bentuk financial abuse atau kekerasan ekonomi yang selalu terjadi dalam kehidupan rumah tangga 

10. Mendesak dan mengawal UU PPRT untuk segera disahkan guna memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga 

11. Menuntut penyesuaian kondisi aborsi sesuai kondisi yang semestinya terjadi sesuai undang-undang. 

12. Menuntut dan mengawal adanya ruang aman dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan bagi setiap orang terutama di ruang pendidikan.

13. Menuntut pemerintah agar lebih berpihak pada korban kekerasan seksual dengan mengakomodir/menanggung pembiayaan visum bagi korban sebab saat ini visum dihapuskan dari BPJS. 

14. Mengevaluasi total program MBG agar lebih lebih layak dan sehat bagi anak-anak dan ibu hamil 

15. Bangun Regulasi tata kelola sampah berbasis zero waste dengan prinsip partisipatif, berkelanjutan dan berkeadilan. 

16. Mewujudkan Kebijakan lingkungan yang berorientasi pada prinsip ekologi, demokratis dan transparan 

17. Mendorong pengetatan aturan terhadap Industri Ekstraktif demi menanggulangi terjadinya bencana ekologi. 

18. Memberikan Perlindungan Anti-SLAPP (Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation) kepada para pejuang lingkungan. 

19. Mendorong Keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam pengambilan kebijakan lingkungan demi terwujudnya keadilan ekologi. 

20. Mendorong Kebijakan lingkungan yang memiliki perspektif Eco-feminism. 

21. Menuntut pembubaran atas komando territorial milier, mencabut pasal militerisme pada UU TNI dan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang merongrong kedaulatan sipil. 

22. Menuntut kesetaraan perlindungan antara homoseksual dan heteroseksual dengan memberikan ruang secara setara tanpa diskriminasi. 

23. Hapuskan kolonialisme, kapitalisme, militerisme terhadap Perempuan Papua dan berikan hak menentukan nasib sendiri.

23 tuntutan yang dibawa oleh massa aksi tersebut tidak hanya terbatas pada permasalahan kesetaraan dan kesejahteraan perempuan, tetapi juga perjuangan hak atas kelompok rentan lain, serta tuntutan terhadap beberapa isu politik, seperti yang tertulis dalam tuntutan kedua belas: memberi ruang aman dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan bagi setiap orang, terutama di dunia pendidikan. Lebih lanjut, terdapat pula tuntutan yang ditujukan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat dievaluasi demi meningkatkan kelayakannya bagi anak-anak Indonesia. Tak lupa, isu ekologi juga ikut dicantumkan. Dalam hal ini, massa aksi menuntut agar pemerintah meregulasi tatakelola sampah berbasis zero-waste, membuat kebijakan yang berorientasi pada prinsip ekologi dan demokratis yang transparan, dan memperketat aturan terhadap industri agar kesalahan ekologi tidak kembali terulang.

Walau diterjang hujan deras, aksi IWD 2026 berjalan dengan  lancar. Sekitar pukul 16.30 WIB beberapa massa aksi mulai membubarkan diri akibat cuaca yang semakin memburuk. Namun, masih banyak pula yang mengikuti aksi sampai selesai pada pukul 17.00 WIB. 

Penulis: Teresa  Diannusa, Ganisha Adentia, Nailah Rahmah Tsabita

Editor: Istiana Wahyu Dewi

Share: 

BACA JUGA