Pemkot Surabaya berjanji merenovasi lapak PKL Srikana menjadi kontainer melalui surat nomor 300/571/436.9.8/2023. Akan tetapi, tidak ada kejelasan mengenai hak pakai dari lapak baru itu menyebabkan adanya penolakan dari PKL. Mau di bawa kemana polemik PKL ini?

retorika.id - Pemerintah Kota Surabaya menjanjikan akan mengganti lapak-lapak PKL Srikana dengan kontainer. Hal tersebut disampaikan Pemkot melalui surat bernomor 300/571/436.9.8/2023. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Unair menggelar konsolidasi pada Jumat (03/03/2023) guna menentukan langkah yang diambil untuk mengawal isu ini. 

Konsolidasi yang bertempat di depan Warkop 78 Jalan Srikana itu juga dihadiri PKL setempat. Athaariq Akbar selaku Presiden BEM FISIP Unair 2023/2024 menerangkan bahwa BEM FISIP akan terus melakukan pengawalan terhadap renovasi lapak yang akan dilakukan pada Sabtu (04/03/2023). 

Poin keberatan PKL ada pada layout lapak baru yang dinilai mengurangi ruang mereka berjualan. Selain tempat duduk pembeli yang lebih sedikit, layout lapak baru juga mengurangi ruang gerak PKL karena harus berbagi kontainer dengan pedagang lain. Terlebih, banyak dari para PKL yang sudah memasang instalasi listrik dan air sendiri.

Selain itu, dalam

surat pemberitahuan yang diterbitkan Pemkot, tidak terdapat poin yang menjamin bahwa lapak kontainer yang baru akan kembali ditempati oleh PKL Srikana. Bahkan, terdapat wacana bahwa mereka hanya bisa menggunakan lapak baru itu bergantian dengan pedagang lain dengan shift  setiap 12 jam.

“Itu akan kita advokasikan,” jelas Atta

Dinilai Terlalu Mendadak

Polemik renovasi ini dimulai pada Kamis (2/3/2023) ketika PKL Srikana diundang untuk rapat bersama Pemerintah Kecamatan Gubeng. Dalam rapat itu, Pemerintah Kecamatan Gubeng menjelaskan bahwa terdapat program untuk membongkar lapak PKL dengan dalih pembangunan Pusat Wisata Kuliner (PWK).

Setelah rapat kedua pada Jumat (3/3/2023), terbit surat pemberitahuan berisi empat poin yang intinya adalah perintah untuk mensterilkan wilayah Srikana dari lapak-lapak PKL. Sterilisasi sendiri harus sudah selesai pada Sabtu (4/3/2023).

Para pedagang menilai, rentang waktu yang diberikan terlalu singkat. Meskipun demikian, mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti surat pemberitahuan yang sudah diterbitkan. Atta mengatakan bahwa dirinya dan BEM FISIP akan mengawal proses sterilisasi tersebut, sesuai dengan hasil konsolidasi.

“Sesuai kesepakatan forum, pertama kita bakal tetap mengawal apabila nanti ada tindakan represif dari aparat Satpol PP atau gimana,” jelas Atta

Dengan Berat Hati

PKL tentu merasa dirugikan dengan hal ini. Apalagi tidak adanya kepastian akan nasib mereka setelah renovasi selesai. Guntur, salah seorang PKL, mengatakan bahwa mereka tidak memiliki pilihan selain menerima keputusan pemerintah dengan berat hati.

“Kita mau melawan juga gimana, Mas. Bisanya juga sama mahasiswa ini,” keluh Guntur.

Resistensi PKL dan mahasiswa, lanjut Guntur, tetap memiliki kelemahan. Menurutnya, kelemahan terbesar adalah posisi mahasiswa itu sendiri yang tidak memiliki legal standing dalam kaitannya dengan PKL.

“Sampeyan-sampeyan ya bukan pengacara saya. Kecuali terbentuk Lembaga Bantuan Hukum,” tuturnya.

Posisi mahasiswa yang tidak memiliki kapasitas legal untuk membela PKL membuat BEM FISIP tidak bisa bertindak terlalu jauh. Meskipun demikian, Atta mengatakan bahwa ia dan BEM FISIP akan tetap mengawal isu ini.

“Kita bakal menolak kalau itu jatuhnya cuman penggusuran aja ga ada solusinya. Tapi kalau ini diberikan sesuai dengan selayaknya dari apa yang telah dijanjikan, sistemnya sesuai dengan keinginan PKL, itu kita akan menunggu dan akan memperjuangkannya. Kita akan menolak kalau itu hanya bualan semata saja,” pungkas Atta.

Penulis: Ghulam Pambayung/Awan Hermawan

Panyunting: Kadek Putri Maharani

Share: 

BACA JUGA