Situasi politik dunia berdampak pada pelaksanaan KTT G20 di Bali mendatang, sebab terjadi polarisasi anggota atas konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Menghadapi situasi ini, Pemerintah Indonesia berpegang teguh pada politik bebas aktifnya sesuai dengan amanat konstitusi untuk melakukan misi perdamaian dunia.

retorika.id- Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 adalah sebuah forum multilateral ekonomi yang berpengaruh di dunia, menghadirkan 19 negara utama (Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki) dan Uni Eropa (UE).

Mulanya forum ini diselenggarakan pada tahun 1999 dan berlanjut sampai saat ini. Dalam sistem kerjanya, forum tersebut tidak memiliki sekretariat tetap, tetapi memiliki tuan rumah/presidensi yang ditetapkan berdasarkan rotasi kawasan yang terus berganti setiap tahunnya.

Sebelumnya pada tahun 2021, forum ini terlaksana di Roma, Italia sekaligus dilakukan serah terima ke Indonesia yang terpilih menjadi pemegang kursi presidensi G20 untuk pertama kalinya. Indonesia menjadi tuan rumah dan memimpin seluruh rangkaian acara dalam forum KTT G20 tersebut serta berperan besar dalam menentukan agenda-agenda prioritas yang akan dibahas dengan isu arsitektur kesehatan global yang inklusif, transformasi digital, dan transisi energi baru dan terbaharukan.

Meskipun begitu, forum yang diketahui akan dijadwalkan di Bali bulan November mendatang ini tidak berjalan mulus karena adanya Konflik Rusia-Ukraina.

Tekanan Politik Barat Terhadap Indonesia di Tengah Konflik Rusia-Ukraina

Tensi politik dunia yang tidak stabil karena konflik geopolitik Rusia-Ukraina tentu ini menjadi permasalahan bagi Indonesia yang tengah menyiapkan berlangsungnya forum tersebut. Terlebih di KTT yang dilaksanakan mendatang seakan menjadi medan pengaruh antara kubu Amerika Serikat dan Rusia atas apa yang terjadi di Ukraina.

Sehingga forum KTT G20 dalam hal ini ikut terseret dan terbawa arus dalam konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sikap Pemerintah Indonesia dalam konflik ini sejatinya netral dan memutuskan untuk tetap mengundang seluruh negara anggota termasuk Rusia yang sedang berkonflik dengan Ukraina. Namun, keputusan Pemerintah Indonesia yang mengundang Rusia ini menimbulkan reaksi yang tidak baik oleh negara anggota lainnya.  

Presiden

Amerika Serikat, Joe Biden pun secara terbuka meminta agar Rusia dikeluarkan keanggotaannya dalam KTT G20. Bahkan mengancam tidak hadir dalam forum tersebut jika Rusia hadir. Hal ini disusul oleh Australia yang menyuarakan hal yang senada.

Bahkan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Jannet Yellen, ikut bersuara. Jika forum tersebut digelar dengan mengundang Rusia maka pihaknya akan memboikot KTT G20. Dari hal ini  sangat terlihat bahwa tekanan dari barat yang di dapat Indonesia untuk tidak mengundang Rusia sangat kuat. Mengingat perbuatan Rusia atas Ukraina yang menjadi perhatian seluruh dunia tidak bisa dibenarkan. Banyak negara yang berlomba-lomba mengutuk hingga menjatuhkan sanksi terhadap Rusia.

Merespon pernyataan pemboikotan terhadap KTT G20, Boris Johnson selaku Perdana Menteri Inggris pun memperingatkan kepada negara-negara anggota KTT G20 jangan sampai melakukan pemboikotan, sebab hal tersebut akan memberikan kesempatan propaganda pihak lain.

Pemerintah China pun turut bersuara bahwasanya menyuarakan dukungannya terhadap Indonesia untuk berfokus pada isu yang dibahas di tengah adanya upaya beberapa anggota yang memasukkan konflik Rusia-Ukraina.

Sehingga adanya polarisasi anggota KTT G20 ini, baik yang mendukung sikap Indonesia, menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, hingga tidak bergeming menyuarakan pendapatnya, merupakan tantangan bagi Pemerintah Indonesia sehingga pemerintah harus mengambil langkah secara hati-hati.

Menyoal desakan dari barat untuk tidak mengundang Rusia sesungguhnya dapat dikatakan tidak menghormati keputusan negara Indonesia yang bersifat netral, tergabung dalam Gerakan Non Blok (Non Aligned Movement) yang mengedepankan sikap saling menghormati  integritas territorial dan kedaulatannya serta tidak ikut serta dalam mengintevensi urusan negara lain. Sehingga tidak seharusnya pihak barat mengintervensi Indonesia dan mengancam ketidakhadirannya di KTT G20 jika Rusia ikut berpartisipasi.

Misi Perdamaian Joko Widodo

Atas keributan yang tengah terjadi dan tekanan politik barat dalam pelaksanaan KTT G20 mendatang, Pemerintah Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip politik bebas aktif yang dianutnya dan Gerakan Non Blok untuk bersikap netral atas konflik yang terjadi, tidak memihak manapun bahkan tunduk terhadap permintaan negara barat.

Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo, mengambil langkah tegas dan berani untuk melakukan kunjungan kerja ke berbagai negara. Salah satunya negara yang berkonflik baik Rusia dan Ukraina dengan membawa misi perdamaian untuk mencari titik temu di antara dua saudara yang berselisih cukup lama ini.

Misi perdamaian ini sejatinya selalu menjadi prioritas dalam politik luar negeri Indonesia. Terlebih konstitusi mengamanatkan agar Indonesia dapat berkontribusi menciptakan perdamaian dunia. Juga tidak terlepas dari mempertimpangan adanya ancaman krisis pangan dan energi dunia apabila konflik ini tidak segera dipadamkan.

Dalam misi perdamaiannya ini, Presiden Joko Widodo pun bertolak ke Ukraina terlebih dahulu untuk mengunjungi Presiden Zelensky di Kiev. Dari kunjungan tersebut, Presiden Joko Widodo disambut baik, terlebih kunjungan ini merupakan salah satu sejarah hubungan diplomatik. Hal ini dikarenakan untuk pertama kalinya pemimpin negara Asia melakukan kunjungan semenjak perang dengan Rusia.

Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa pedulinya atas apa yang menimpa Ukraina. Dengan kemampuan yang ada, Presiden Joko Widodo, atas nama negara Indonesia memberikan bantuan berupa obat-obatan terhadap Ukraina dan juga membantu untuk merekontruksi rumah sakit serta mendukung PBB dalam memberikan jaminan keamanan untuk ekspor pangan Ukraina.

Setelah dari Kiev, Presiden Joko Widodo langsung menuju Moscow, Rusia untuk mengunjungi Presiden Vladimir Putin dengan membawa pesan dari Presiden Zelensky. Presiden Joko Widodo juga disambut baik saat berkunjung ke Moscow. Mengingat hubungan antara Rusia-Indonesia sudah terjalin lama dan sifatnya mutualisme yang terus berlanjut atas dasar tradisi persahabatan.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Putin pun memberikan jaminan keamanan terhadap jalur ekspor atau akses produk pangan dan pupuk baik itu dari Rusia maupun Ukraina. Kemudian menyikapi atas konflik yang terjadi, Presiden Joko Widodo mengatakan kepada Presiden Putin bahwa Indonesia siap menjadi jembatan komunikasi di antara dua pemimpin negara baik Presiden Putin dan Presiden Zelensky. Presiden Joko Widodo juga mengharapkan agar dialog-dialog tetap terbuka untuk menemukan titik terang.

Untuk pelaksanaan KTT G20 mendatang, Presiden Joko Widodo melalui kunjungan kerjanya baik ke Ukraina dan Rusia juga turut mengundang kedua negara tersebut untuk dapat menghadiri forum. Dapat disimpulkan bahwa nantinya, kehadiran Presiden Ukraina akan mempertimbangkan komposisi partisipan KTT G20 dan juga bergantung pada situasi keamanan, sedangkan kehadiran Presiden Vladimir Putin masih menjadi misteri sampai tulisan ini terbit.

Penulis: Dina Marga H

Penyunting: Kadek Putri Maharani

Referensi:

Azanella, L. 2022. Apa Itu G20, Sejarah, Tujuan, dan Profil Negara Anggotanya. Tersedia di: https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/27/143000165/apa-itu-g20-sejarah-tujuan-dan-profil-negara-anggotanya?page=all (diakses 05 Juli 2022)

KOMPASTV. 2022. Dialog Jokowi dan Zelensky di Meja Bundar Bahas Perdamaian Rusia Ukraina. Tersedia di: https://www.youtube.com/watch?v=Va8ro12ow3I (diakses 05 Juli 2022)

KOMPASTV. 2022. Pidato Jokowi dan Putin Setelah Bertemu di Istana Kremlin Rusia. Tersedia di: https://www.youtube.com/watch?v=oUqbNGerO4E ( diakses 05 Juli 2022)

Siswanto. 2022. Bagaimana Seharusnya Sikap Indonesia Hadapi Tekanan Barat Soal Rencana Putin Hadiri KTT G20 di Bali?. Tersedia di: https://www.suara.com/news/2022/03/25/130636/bagaimana-seharusnya-sikap-indonesia-hadapi-tekanan-barat-soal-rencana-putin-hadiri-ktt-g20-di-bali (diakses 05 Juli 2022)

Share: 

BACA JUGA