Konflik politik Thailand yang selama bertahun-tahun dipahami sebagai pertarungan antara kubu Thaksin dan militer. Namun, seketika berubah drastis dengan kemunculan kekuatan progresif baru yang memicu kedua kubu tersebut untuk bersatu. Saat itulah parlemen kehilangan fungsi representatifnya dan berubah menjadi kompromi elite.

Retorika.id - Pemerintahan di Thailand merupakan salah satu bentuk sistem politik yang kompleks. Melemahnya DPR Thailand tidak terlepas dari kekuasaan politik negara yang tidak benar-benar terpusat pada parlemen. Thailand merupakan negara yang selama bertahun-tahun berada dalam sistem dengan banyak pusat kekuasaan yang saling berdampingan dan mengimbangi – mulai dari militer, pengaruh monarki, hingga lembaga hukum kuat yang mendominasi sistem politik Thailand. Namun, situasi ini menjadikan demokrasi parlementer lemah dalam mewakili suara rakyat. Kekuasaan yang tidak terpusat dan tidak sepenuhnya dipegang oleh parlemen ini menyebabkan konflik dalam sistem pemerintahan yang mempengaruhi legitimasi dari DPR dan berujung pada pembubarannya pada 2025.

Ketidakstabilan politik akibat “multi-kekuasaan” ini semakin terasa saat Pemilu Legislatif 2023, dimana Move Forward Party (MFP) keluar sebagai pemenang dengan suara terbanyak. Partai ini merupakan partai progresif yang didukung oleh generasi muda dan memiliki agenda reformasi politik, salah satunya perubahan terhadap hukum lese-majesté. Namun, kemenangan ini dianggap sebagai ancaman bagi struktur kekuasaan yang lama, sehingga memicu perlawanan dan hambatan dari partai-partai yang tidak terpilih. Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan untuk membubarkan partai Move Forward pada 7 Agustus 2024. Mahkamah menyatakan bahwa kampanye

reformasi dari partai Move Forward merupakan pelanggaran konstitusi, dan para petinggi partai mendapat larangan untuk terlibat dalam politik selama 10 tahun. Keputusan ini dianggap kelompok HAM sebagai sebuah pukulan besar terhadap proses demokrasi Thailand sekaligus memperlihatkan jurang antara hasil pemilu dan realitas kekuasaan.

Pembubaran Move Forward menjadi sebuah peristiwa yang memperlihatkan adanya demokrasi prosedural berjalan tanpa substansi, karena proses politik dikendalikan oleh mekanisme hukum yang berat sebelah dan elite konservatif. Suara pemilih yang telah disalurkan tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi kebijakan atau kekuasaan politik. Langkah ini membuat peran parlemen semakin tertekan dan legitimasinya semakin terkikis karena suara rakyat yang mendukung reformasi tidak dihargai dalam praktik politik serta tidak mencerminkan keseimbangan politik dalam pemilu.

Situasi semakin berubah ketika terjadinya rekonsiliasi antar-elite. Partai Pheu Thai yang dulu berseberangan dengan kubu militer dan elite konservatif, justru melakukan kompromi. Kepulangan Thaksin Shinawatra ke Thailand diyakini ada hubungannya dengan konsolidasi politik yang terjadi, dimana kompromi yang terjadi antara Thaksin dan jaringan politiknya dengan kubu militer dan pihak royalis dilakukan untuk menghadapi kekuatan progresif yang digerakkan oleh partai Move Forward. Berdamainya kedua “musuh lama” ini menunjukkan perubahan arah strategi politik mereka secara signifikan, bukan karena konflik masa lalu selesai, melainkan karena mereka merasa adanya sebuah ancaman yang lebih besar. Koalisi ini menjadi bagian dari suatu tatanan arus politik utama yang ingin menjaga stabilitas sistem lama.

Adanya koalisi kubu yang terjadi ini berdampak langsung pada DPR, melalui kompromi antar elite ini menjadikan DPR goyah dan tidak stabil. Parlemen tidak lagi menjadi tempat menampung aspirasi rakyat, namun berubah menjadi tempat tawar-menawar antara elite politik yang berkepentingan. Fungsi DPR berubah dari lembaga pengimbang kekuasaan menjadi kompromi politik bukan representasi dari masyarakat. Hilangnya sifat representatif ini memperlemah kemampuan legislatif DPR dan menyebabkan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap parlemen. 

Di tengah tekanan dan kebuntuan politik yang terjadi dimanfaatkan oleh para pihak yang berkuasa. Pada Desember 2025 pemerintah mengajukan pembubaran DPR dan disetujui oleh raja. Meskipun pembubaran parlemen menjadi mudah dibenarkan atas nama stabilitas, yang diklaim sebagai cara mengembalikan kekuasaan pada rakyat melalui pemilu baru. Namun, kronologi yang terjadi menunjukkan bahwa hal ini merupakan konsekuensi dari kompromi politik yang gagal menjaga parlemen sebagai lembaga representatif. Lembaga hasil pemilu dikesampingkan oleh kesepakatan elite dan intervensi lembaga lain menjadikan demokrasi kehilangan maknanya. 

Pembubaran DPR Thailand menunjukkan bahwa krisis demokrasi yang terjadi bukan hanya tentang soal satu partai atau periode politik tertentu, melainkan tentang struktur kekuasaan yang memungkinkan hasil demokrasi diabaikan oleh mekanisme hukum yang dinegosiasikan oleh elite. Selama adanya “multi-kekuasaan” dalam suatu negara, parlemen akan berada pada posisi yang rentan. Ketika parlemen lemah, suara rakyat pun kehilangan kekuatannya menentukan masa depan negara mereka.

Referensi

Jonathan, H. (2023, Agustus 26). Thailand: Kepulangan Thaksin Shinawatra disebut untuk hadapi dominasi partai muda progresif. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyxd8l5pengo

Greg, R. (2025, February 11). Thailand's ongoing struggle for democratic stability. https://eastasiaforum.org/2025/02/11/thailands-ongoing-struggle-for-democratic-stability/

Thailand: Constitutional Court Dissolves Opposition Party

Disbanding Move Forward Party, Banning Leaders a Blow to Democracy.

https://www.hrw.org/news/2024/08/07/thailand-constitutional-court-dissolves-opposition-party

Thai Court Disbands Popular Opposition Party Over Its Royal Reform Campaign.

https://time.com/7008607/thailand-move-forward-dissolved-constitutional-court

Penulis: Hazhiyah Amalina Adita

Editor: Hanum Rihhadatul Aisya

Share: 

BACA JUGA