Unair mengklaim bahwa BBK 7 kali ini memiliki capaian yang lebih unggul dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena memfokuskan program pada poin-poin Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, realitanya capaian SDGs ini tidak ubahnya sebuah simbol semata, sebab inisiatif kampus dalam merealisasikannya masih jauh dari ideal. Hal ini terlihat dari berbagai masalah yang bermunculan dan sikap kampus dalam menanggapinya.

Retorika.id - Sebanyak 2.716 mahasiswa yang mengikuti Kuliah Kerja Nyata Belajar Bersama Komunitas (KKN BBK) 7 Universitas Airlangga diterjunkan ke beberapa wilayah seperti Mojokerto, Lamongan, Madiun, Gresik, Banyuwangi, dan Surabaya sejak Selasa (06/01/2026) lalu. Namun, hingga minggu ketiga pelaksanaan BBK 7, terdapat beberapa permasalahan yang kian menyulitkan mahasiswa dalam implementasinya. Termasuk yang paling krusial yaitu masalah pendanaan yang hingga saat ini masih belum jelas kapan akan diberikan.

Sejak awal, telah diketahui bahwa Unair memberikan bantuan pendanaan sebesar Rp200.000 untuk setiap mahasiswa. Namun, beberapa mahasiswa merasa pembagian dana tersebut tidak merata karena setiap kelompok BBK memiliki perbedaan pada jumlah anggotanya. Artinya, semakin banyak anggota kelompoknya, semakin besar pula jumlah bantuan dananya. Pendanaan yang tidak kunjung turun, timpang, dan kurang ini membuat kebanyakan kelompok BBK harus merogoh kantong pribadi.

Ajeng (nama samaran), selaku salah satu Koordinator Kecamatan (Korcam) di Kecamatan Gresik, mengaku pendanaan dari kampus yang belum turun sangat memberatkan pihaknya karena jalannya proker membutuhkan anggaran tersebut dalam pelaksanaannya. 

“Anggaran biaya kalau dari universitas itu juga belum turun. Mereka (kelompok BBK) melakukan program kerja yang dimana juga dari program kerja tersebut memerlukan anggaran.” ungkap Ajeng. 

Di saat yang bersamaan, Sore (nama samaran) selaku Koordinator Desa (Kordes) di kabupaten Lamongan mengaku bahwa sejak keberangkatan hingga hari ke-12, pihaknya masih belum mendapat pendanaan yang dijanjikan Unair. 

“Pendanaan tuh sampe sekarang tuh belum turun-turun. Sekarang tanggal 17 Januari, pemberangkatan kita loh tanggal 6 Januari. Bayangin, sampai sekarang pendanaan tuh gak turun-turun” ujarnya ketika diwawancarai pada (17/01/2026).

Permasalahan juga tak berhenti pada pendanaan saja. Kepada kami, Sore juga bercerita bahwa selain merancang dan menjalankan program kerja (proker) untuk tiap desa, mahasiswa juga dikenakan kewajiban penugasan. Namun, ia menyebut teknis penugasan video tidak dijelaskan secara detail. Meski BBK sudah berjalan

selama dua minggu, teknis dari penugasan video baru dibicarakan oleh LPMB (Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan) di minggu ketiga. Padahal, Sore dan peserta BBK lain sudah menanyakan ketentuan penugasan video ini sejak sebelum keberangkatan.

“Itu tugas yang dari awal gak jelas. Udah ditanyain dari sebelum kita KKN (BBK) ‘Oh iya nanti kami kabarin lagi’ ‘Nanti kami update lagi di LPMB’ dan informasi terakhir ‘Nanti kami update lagi di minggu ke-3’. Minggu ke-3! bayangkan, program udah berjalan 2 minggu dan kamu baru update tentang bagaimana mekanisme tugas semua di minggu ke-3” ujar Sore. 

Masalah yang dihadapi mahasiswa peserta KKN BBK 7 tidak cukup sampai di situ. Pelaksanaan BBK tahun ini berkiblat pada poin-poin SDGs. Diketahui bahwa awalnya mahasiswa diwajibkan untuk menggunakan poin SDGs nomor 1 (No Poverty), 4 (Quality Education), 6 (Clean Water and Sanitation), 8 (Decent Work and Economic Growth), 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure), dan 10 (Reduced Inequalities) dalam kegiatan dan pemberitaan mereka. Akan tetapi di minggu kedua pelaksanaan BBK, ketentuan ini bertambah dan berubah menjadi poin SDGs nomor 1 (No Poverty), 3 (Good Health and Well-Being), 4 (Quality Education), 8 (Decent Work and Economic Growth), dan 17 (Partnerships for the Goals) sebagai poin yang wajib disertakan dalam kegiatan dan pemberitaan. Ajeng menyebut perubahan mendadak pada ketentuan poin-poin yang digunakan sebagai dasar program kerja ini sangat berdampak pada kinerja peserta BBK di lapangan.

“Pihak universitas mengumumkan poin SDGs terbaru yang dimana cukup ber-impact kepada kita, (jadi) kita juga perlu merombak program yang telah dibuat yang dimana kita perlu menyesuaikan program-program kami dengan poin SDGs yang terbaru. Mungkin yang kemarin tidak dihilangkan namun cukup juga membuat kita merasa bingung.” jelas Ajeng.

Kesulitan yang muncul akibat perubahan di tengah pelaksanaan BBK ini juga dirasakan oleh Mima (nama samaran) selaku Korcam di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. 

“Mau nggak mau kayak ada beberapa hal yang dirombak atau nggak ditambahin lah. Ini loh baru ngerubahnya hari Kamis minggu kemarin, udah minggu kedua setelah penerjunan loh.” ungkapnya ketika diwawancarai pada (18/01/2026).

Berbeda dengan Ajeng dan Mima yang dibertahu mengenai perubahan poin SDGs pada pertengahan minggu kedua, Gree sebagai salah satu peserta BBK di Madiun mengaku baru diberitahu pada (18/01/2026) atau di ujung minggu kedua. Ia mendapatkan pesan dari DPLnya yang berbunyi “Bapak ibu DPL,mumpung masih minggu 2 penerjunan, karena ada perubahan target SDGs yg sdh ditandangani UNAIR,  mohon sebisa mungkin utk kegiatan dn  pemberitaan setidaknya memasukan goals SDGs 1, 3, 4, 8, 17, njih, maturnuwun sanget”

“Dan dosen ku baru ngasih tau pas prokerku wes (sudah) tinggal satu. Apa maksudnya ‘mumpung masih minggu ke-dua’. My proker has already done since minggu pertama damn it” tugas Gree. 

Di sisi lain, Sore merasa poin-poin SDGs ini terlalu mengkotak-kotakkan masalah desa dan menggeser fokus proker BBK masing-masing wilayah. Padahal, belum tentu program kerja yang berfokus pada poin-poin SDGs yang diminta kampus sesuai dengan masalah dan kebutuhan desa yang ada. 

“Akhirnya bikin malah jadi kayak kekotak-kotak gitu. SDGs ini kan memang betul bisa kita terangkan atau bisa kita jadikan alat ukur. Tapi kadang dengan adanya pengkotakan-pengkotakan seperti itu kita tuh jadi gak lebih fokus pada masalah yang ada. Kita lebih fokus SDGs nya apa, masalah desa apa yang bisa dihubungkan.” ujar Sore. 

Kekacauan tidak hanya terjadi pada tataran administratif, tetapi juga benturan realitas di lapangan. Hal ini dialami El yang ditempatkan di Surabaya. Ia menceritakan bahwa di daerah desanya sudah disebutkan bahwa tidak ada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menegah) yang terdata secara resmi. Akan tetapi, DPL kecamatannya meminta kelompok El untuk mengadakan proker yang memajukan UMKM untuk mencapai target SDGs.  

“Mereka (DPL) itu membicarakan soal UMKM, kayaknya ini lagi cocok deh sama growth economy itu. Mereka mengemborkan gimana caranya untuk setiap BBK itu berikan proker untuk UMKM. Sedangkan problem di akunya, di kelompokku, kita gak ada sama sekali untuk menggerakkan UMKM karena RWnya (Rukun Warga) sendiri sudah bilang, kalau misalnya kita hampir 100% tidak punya UMKM, kecuali orang yang jualan kayak gerobak gitu.” terang El. 

Dengan jumlah anggota terbatas, anggaran nihil, dan target SDGs yang mengikat, El mengaku keberatan dalam menjalankan segala tuntutan dari kampus. 

“Kita delapan orang dituntut untuk berjangka panjang lah, terus habis itu berdampak lah. Habis itu karena delapan orang terus dituntut dengan SDGS itu, jadi kita juga pendanaan pribadi dulu yang cukup merogoh kocek ya. Karena kalau berdampak kan kita otomatis mikirnya ya harus lebih matang dan mikirnya itu lebih kompleks untuk harus bisa memberikan dampak langsung, untuk penduduknya agar lebih maju.”

Mima berharap agar kedepannya BBK lebih direncanakan secara matang agar informasi tidak lagi diterima secara mendadak. Lebih dari itu, kepastian mengenai anggaran atau pendanaan juga ia harapkan dapat dilakukan sebelum pelaksanaan BBK.

“Buat kampus, harapanku, semua persiapan BBK itu benar-benar direncanain dari awal. Harus ada kejelasan tentang anggaran dari awal. Kita cuma mengejar nilai A, tapi taruhannya sebesar ini gitu loh. Udah ngeluarin banyak duit, tempatnya jauh, anggaran dari kampus nggak ada kejelasan sama sekali lagi.” tukasnya. 

Sore berharap untuk selanjutnya, kampus bisa mengevaluasi kondisi masing-masing desa agar penempatan mahasiswa BBK bisa tepat sasaran. 

“Gak semua desa itu butuh KKN jadi tolong kampus jangan hanya performatif aja ada KKN tetapi ya difokuskan dulu desa mana yang sebenarnya lebih cocok buat KKN, biar ketika mahasiswa turun ‘Oh iya, ini bener-bener ngasih sesuatu’ gitu” tandas Sore. 

Penulis : Tim Liputan LPM Retorika

Editor: Redaksi LPM Retorika

Share: 

BACA JUGA