Dalam surat yang beredar pada Jumat (29/09/2023), Dekan FISIP Unair memutuskan bahwa kepengurusan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) dibekukan. Hal ini dilakukan karena terdapat bukti kekerasan dan pelanggaran yang dilakukan saat orientasi mahasiswa baru (maba) program studi Ilmu Politik (Power) 2023. Di sisi lain, ketua HIMAPOL bersikeras bahwa keputusan ini tidak sah karena dilakukan secara sepihak dan tidak adanya surat keputusan yang resmi.

Retorika.id - Prof. Bagong Suyanto sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) memutuskan untuk menangguhkan kepengurusan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) pada Jumat (29/09/2023). Dalam surat bernomor 8821/UN3.FISIP/KM.04/2023 tersebut, keputusan ini diambil setelah ditemukan bukti tindak kekerasan dan pelanggaran pada kegiatan orientasi mahasiswa baru (maba) program studi Ilmu Politik (Power) 2023. 

Salah satu dosen program studi Ilmu Politik, Kalimah Wasis Lestari, M.Sc., mengonfirmasi bahwa tindak kekerasan dan pelanggaran betul terjadi. Bahkan, tindak kekerasan itu disaksikan langsung oleh ketua departemen Ilmu Politik. “Kepala Departemen kami, Ibu Dwi, datang ke lokasi. Di sana ternyata ada kekerasan verbal dan diketahui secara langsung oleh beliau. Beliau kecewa sekali,” ungkapnya melalui Zoom Meeting bersama Tim Retorika.

Kalimah mengungkapkan bahwa tindak kekerasan dan pelanggaran tersebut secara efektif telah melanggar ketentuan di awal pengajuan proposal Power 2023. Selain melarang adanya kekerasan, ketentuan awal menyatakan bahwa tidak boleh ada campur tangan dari pihak alumni dan kegiatan harus berakhir pukul 21.00. Menurut penjelasan Kalimah, semua ketentuan tersebut telah dilanggar oleh panitia Power 2023.

“Ada alumni angkatan 2015 datang melakukan orasi. Selain itu, acara berlangsung melebihi pukul 21.00. Ketika saya dan dosen lain bergerak untuk membubarkan, saya ngomong panjang lebar itu nggak didengarkan sama sekali,” tuturnya.

Ia juga menambahkan bahwa per detik ini, keputusan untuk

membekukan kepengurusan Himapol sudah bulat. “Setahu saya, ini sudah final. Kejadian ini sudah mendapat perhatian dari pusat. Jadi prosesnya tidak lagi melalui Dewan Etik, tetapi langsung ke rektor dan Direktur Kemahasiswaan (dirmawa). Mulai saat ini, tidak boleh lagi ada kegiatan yang mengatasnamakan Himapol,” tegasnya.

Merespon penangguhan ini, Thoriq Ghozali sebagai ketua Himapol menyatakan bahwa keputusan tersebut dibuat secara sepihak oleh dekanat dan dosen. “Komunikasi dengan dekanat dan departemen itu ditutup. Kami aja tau pembekuan ini dari pihak luar, bukan dari internal kami sendiri. Kami merasa kaget, kecewa, dan malu juga,” ungkap Thoriq.

Thoriq sangat menyayangkan adanya keputusan sepihak untuk membekukan Himapol karena sebelumnya tidak ada diskusi yang melibatkan ketua departemen, dekanat, dirmawa, dan perwakilan Himapol. “Tempat berekspresi dan beraktualisasi sudah tidak ada. Sampai detik ini tidak ada komunikasi. Setelah Power 2023, aku datangi Ibu Dwi tapi katanya keputusan ada di internal dosen. Padahal informasi yang didapatkan itu bukan informasi yang ada di lapangan. Makanya kami mencoba adakan diskusi agar keputusannya objektif,” jelasnya.

“Untuk pelaksanaan Power sendiri kami udah ngomong ke departemen, Bu Dwi sudah menyanggupi dengan beberapa syarat, termasuk acara selesai jam sembilan, tidak ada perpeloncoan, dan sebagainya. Itu saya pegang. Prosedur sudah diikuti semua, bahkan Surat Izin Kegiatan (SIK) udah turun dari dirmawa. Bu Dwi juga minta adanya surat persetujuan dari orang tua maba untuk hadir. Semuanya sudah dilakukan. Tapi tiba-tiba saat hari pelaksanaan, dibatalkan secara sepihak oleh dekanat,” respon Thoriq terhadap kesaksian dari Kalimah.

Saat pelaksanaan Power 2023, Thoriq mengungkapkan bahwa pihak dosen datang ke acara dan membubarkan sebelum jam sembilan. Beberapa rangkaian acara terpaksa tidak dilaksanakan karena pihak dosen meminta agar semua maba dikumpulkan ke Amfiteater. Pihak panitia Power 2023 membiarkan dosen yang mengambil alih acara karena masih ingin menghormati dosennya.

“Kami juga ngobrol sama pihak dosen, sebelum dipulangkan itu maba harus diinisiasi dulu. Ya kami turuti. Jam sembilan kami antarkan maba ke depan untuk dijemput orang tuanya. Lalu sejak itu, komunikasi dengan departemen terputus,” ucapnya.

Terkait dengan isu terkait sterilisasi seluruh kampus B Unair yang menuai kontroversi di media sosial, Thoriq juga angkat bicara. “Izin klarifikasi ya, untuk tahun ini kami sepakat tidak ada sterilisasi. Malam harinya masih ada orang yang mendirikan tenda. Bahkan, di galeri FISIP masih ada orang, kok. Kami enggak mengosongkan seluruh kampus B. Itu memang tahun lalu dilakukan sterilisasi dan mengundang masalah. Jadi, untuk yang di Twitter itu cuma stigma aja, karena tahun lalu begitu, ya mereka pikirnya Power itu pasti sterilisasi. Kami hanya meminta orang-orang pindah dari tempat yang akan kami pakai, selayaknya acara pada umumnya.”

Nizar Luhtfi Jauhari sebagai ketua pelaksana Power 2023 juga memberi kesaksian. “Di hari Sabtu banyak orientasi maba program studi lain dan kami juga sudah melakukan komunikasi dengan mereka. Dari pihak dosen juga ada yang ikut acara dan melihat sendiri bahwa saat hari pelaksanaan itu juga masih banyak orang di kampus."

Selain itu, terdapat pula tautan Google Drive yang beredar di Twitter. Namun, baik panitia Power 2023 maupun Himapol hanya mendapati video-video yang diambil dari unggah di Instagram Story panitia dan beberapa surat seperti SIK Power 2023. Dalam tautan tersebut, tidak ada bukti bahwa ada kekerasan yang dilakukan kepada maba.

Dalam surat yang beredar dan juga pernyataan dari Kalimah terkait kekerasan, Thoriq menegaskan bahwa pihak Power 2023 sudah mengadakan survei kepada maba apabila mereka merasa ada tindak kekerasan baik verbal maupun seksual. Menurut hasil yang didapatkan, tidak ada keluhan sama sekali dari maba dan orang tua.

Meskipun demikian, Himapol akan terus mengusahakan agar keputusan penangguhan ini bisa dicabut. Thoriq sendiri menyatakan bahwa ia yakin sepenuhnya bahwa Himapol bisa beroperasi lagi karena merasa tidak ada pelanggaran yang dilakukan, memiliki data dari maba, dan internal dari Himapol sendiri masih kuat. “Yakin 100%, kami punya data riil dari lapangan,” begitu pungkasnya.

Akhir kata, Thoriq sebagai Kahimapol mengaku penangguhan Himapol ini mematikan ruang-ruang diskusi dan aktualisasi mahasiswa Ilmu Politik. Mereka membutuhkan dukungan moral agar aspirasi mereka bisa didengar karena pihak departemen masih menutup komunikasi. Selain itu, Nizar sebagai ketua pelaksana Power 2023 juga menyampaikan bahwa mereka akan terus berjuang dan menerima bentuk perubahan agar “rumah” mereka bisa kembali utuh.

Penulis: Vraza Cecilia & Naomi Widita

Editor: Shafira Brihan S.

Share: 

BACA JUGA