Untaian peristiwa kelabu di bulan September kembali menyesakkan rasa nestapa. Tumpukan arsip kisah tak berkeadilan telah terbengkalai dan terhiraukan.

Retorika.id- Setelah sekian lama, peristiwa yang memuat sejarah bangsa kembali melegenda. Masih banyak tanda tanya di dalam kepala diiringi semakin pudarnya fakta yang dihempas waktu, menambah pudarnya titik terang dari awan kelabu.  Apakah kejadian di masa lalu kembali membisu?

Rentetan kejadian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) memenuhi kalender bulan September. Ironisnya sampai saat ini, negara masih acuh tak acuh tentang pelanggaran HAM yang terus bertambah. Hal itu menjadikan September menjadi bulan peringatan atas segala kejadian tragis tak berkemanusiaan.

Membela Keadilan, Apakah Bentuk Kealpaan?

Tragedi Tanjung Priok pada 12 September 1984kembali menyayatkan kesesakan dalam dada. Penerapan Pancasila sebagai asas negara pada masa orde baru mencuatkan protes dari segala kalangan. Berawal dari beberapa mubaligh yang melontarkan ceramah di musala terkait pembebasan tahanan, hingga pembantaian besar-besaran antara warga dan aparat yang menewaskan setidaknya 24 warga. Peristiwa ini berhasil sampai di tangan

pengadilan, tetapi terdakwa dinyatakan lolos dari hukum pidana karena diputuskan bebas oleh pengadilan.

Berkaca pada peristiwa Tanjung Priok, mengingatkan kembali pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembunuhan Munir, 7 September 2004. Layaknya sebuah kisah jenaka, misteri kematian seorang aktivis, Munir Said Thalib masih belum terpecahkan. Ada beberapa pihak yang terlibat bahkan terpidana masih bernapas dengan bebas. Segala macam tuntutan tengah termenung dalam teka-teki siam, segenap bentuk tindakan yang tertuang dibungkam seribu tangan. Berita yang menghiasi surat kabar pada 19 tahun lalu nampaknya masih terlunta-lunta akan fakta. Munir dikenal sebagai sosok yang kritis dan vokal dalam melantunkan ketidakadilan di Indonesia. Diracun dengan arsenik, Munir tewas mengenaskan ketika sedang melakukan penerbangan Garuda GA-974 ke Belanda. Aktor intelektual dari kematian Munir sampai sekarang masih belum diadili.

Tragedi Semanggi II pada 24 September 1999 ikut andil dalam untaian kejadian hitam di bulan September. Pengesahan sebuah undang-undang oleh DPR telah memicu banyak aksi di berbagai kota karena masyarakat menganggap bahwa UU ini dibuat untuk menguatkan dominasi militer di Indonesia. Tragedi kelam tersebut memakan 11 nyawa, salah satunya adalah seorang mahasiswa Universitas Indonesia, 'Yap Yun Hap'  yang mayatnya tergeletak karena ditembak oleh aparat. Sampai saat ini, kasus tersebut masih belum mendapatkan kejelasan oleh hukum peradilan. Alih-alih memberikan keadilan, pada tahun 2020, Jaksa Agung menetapkan bahwasannya Tragedi Semanggi I dan II bukan termasuk kasus pelanggaran HAM.

Masih banyak kasus pelanggaran HAM lainnya yang terbungkam. Sebetulnya, masalah semacam ini tidak lagi bertumpu pada segala aturan yang berlaku, tetapi seberapa banyak pihak yang mampu menjunjung tinggi nilai keadilan dan menegakkan sebuah HAM.

Sampai Kapan Negara Akan Diam?

Semua peristiwa kelam yang terjadi pada bulan September masih terpampang nyata dalam ingatan masyarakat Indonesia. Namun, mengapa pemerintah seperti amnesia akan eksistensi kasus-kasus pelanggaran HAM, hingga muncul kembali kasus baru di bulan September seperti reformasi dikorupsi? Sampai kapan negara akan diam begitu saja?

Penekanan oleh masyarakat tak cukup untuk membuat negara membuka suara terkait kasus-kasus yang terjadi. Negara tidak memberikan titik terang, bahkan sedikit saja tidak ada. Lalu, bagaimana dengan keluarga korban yang lagi-lagi harus tertindas akan segala pertanyaan, masyarakat yang terus berusaha keras agar kasus tersebut terungkap, lagi-lagi hanya terhenti dalam satu titik. 

Ah, betapa rumitnya negara dan sistem pemerintahan yang kacau ini. Jika memang kebenaran perlu ditegakkan, tak seharusnya suara kita terus dibungkam.

Biarkanlah tulisan ini menjadi pengingat atas kejadian kelam dalam September hitam. Segala bentuk kejadian biarkan menjadi saksi bahwa tidak ada komitmen dan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus-kasus tersebut. Harapan dan doa hanya bisa tertuang untuk para korban supaya mereka bisa tenang di surganya.

Penulis : Nofiyah Maulidah

Editor : Marsanda Lintang

Share: 

BACA JUGA