» Website: https://www.retorika.id » Email: redaksi@retorika.id, lpmretorikafisipua@gmail.com » Alamat: Gedung FISIP Unair, Jl. Dharmawangsa Dalam 4-6 Surabaya 60286 » Telepon: 085850150198.

Opini
Dilematis Perpu Ormas
10 Agustus 2017 | Opini | Dibaca 1114 kali
Radikalisme: - Foto: pojok satu
Penerbitan Perpu tentang Organisasi Masyarakat menjadi sangat dilematis. Akar permasalahan yang tidak jelas menyebabkan timbulnya kubu pro dan kontra terhadap regulasi Perpu Ormas yang baru.

retorika.id - Pemerintah terus berupaya mengatasi maraknya isu-isu berunsur radikalisme yang semakin massif dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Perpu yang telah disahkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 10 Juli 2017 yang lalu, secara hukum penerbitan tidak bisa disalahkan karena telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa Perpu bisa diterbitkan apabila Undang-Undang yang ada tak lagi memadai dan pembuatan aturan baru memakan waktu yang lama. (https://tempo.co)

Penerbitan Perpu Ormas yang telah disahkan Jokowi menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak. Dari sisi pro, Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan berpendapat bahwa Perpu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 bertujuan untuk memberdayakan organisasi masyarakat dan menangkal pembentukkan

®iklan

Pasang iklan Anda di sini!
Hubungi » 082112438727

®iklan

organisasi masyarakat radikal yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Keberadaan Undang-Undang mengenai ormas yang lama dianggap tidak lagi relevan untuk menjadi landasan hukum, sehingga penerbitan Perpu Ormas baru diharapkan dapat meningkatkan kinerja para lembaga-lembaga masyarakat. Penerbitan Perpu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 tersebut juga dianggap “efektif” untuk menangkal dan membubarkan ormas-ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Namun di sisi lain, tidak sedikit pula mahasiswa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat yang menolak adanya penerbitan Perpu Ormas Nomor 2 Tahun 2017. Keberadaan regulasi tersebut dianggap mencederai nilai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang hakikatnya merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara yang menganut asas demokratis dan pluralis. Pemerintah tidak selayaknya menggunakan kediktatorannya untuk membatasi ruang gerak masyarakat dalam berserikat dan berkumpul.

Pemaparan akar permasalahan yang tidak jelas menyebabkan banyaknya pihak yang pro dan kontra terhadap regulasi Perpu Ormas yang baru. Sebagai pihak kontra, berbagai lembaga kemasyarakatan cukup meragukan kredibilitas Perpu Ormas Nomor 2 Tahun 2017. Adapun masyarakat yang pro pemerintah, menganggap bahwa penerbitan Perpu Ormas yang baru sebagai langkah strategis untuk menangkal ketakutan terhadap isu-isu radikalisme yang semakin massif.

Penerbitan Perpu tentang Organisasi Masyarakat menjadi sangat dilematis. Hal ini karena dasar penerbitan Perpu baru hanya berdasarkan dalil faktor kegentingan atau kondisi yang mendesak. Padahal indikator kondisi yang mendesak kurang dipaparkan secara jelas.

Jika pemerintah berasumsi bahwa penerbitan Perpu tersebut dapat “membabat habis” organisasi yang “dianggap” radikal, maka upaya tersebut terkesan kurang tepat. Hal ini disebabkan karena proses pelacakan hingga pembubaran organisasi masyarakat tidaklah mudah.

Di era post modern, kecepatan persebaran informasi dan kecanggihan teknologi tidak dapat dibendung. Masyarakat bisa dengan mudah menemukan postingan-postingan di media sosial yang syarat akan unsur radikalisme. Keberadaan media sosial memang menjadi wadah yang paling efektif untuk menyebarluaskan ideologi radikalisme melalui strategi brain washing. Pembaca akan dipengaruhi cara berpikir dan bertidak berdasar postingan maupun portal berita online yang dibaca. Ironinya, masyarakat awam sering kali tidak menyadari bahwa mind set mereka telah diracuni ideologi radikalisme.

Seharusnya pemerintah segera mengkaji ulang regulasi Perpu Ormas Nomor 2 Tahun 2017. Hal ini disebabkan karena pembubaran Organisasi Masyarakat yang “dianggap” radikal tidaklah mudah. Secara yuridis, mungkin saja keberadaan Ormas tersebut dapat dibubarkan melalui dasar hukum Perpu Ormas yang baru, namun secara realitas mampukah Perpu tersebut mengontrol dan  menangkal isu-isu radikal yang dilakukan secara diam-diam? Berpijak dari asumsi tersebut, sudah selayaknya kredibilitas Perpu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 sebagai landasan hukum dikaji ulang agar bisa berfungsi efektif dan menguntungkan semua pihak.

 

Reporter : Irma Ayu S. , Anita F. dan Suvia Nisa’

Penulis : Irma Ayu Sofyani

Editor : Choir


TAG#aspirasi  #demokrasi  #demonstrasi  #dinamika-kampus