Problematika dunia pendidikan masih menjadi isu yang tak pernah habis untuk dikaji.

retorika.id - Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) diperingati oleh masyarakat Indonesia setiap tanggal 2 Mei. Berbagai jajaran instansi pendidikan menyambut momentum ini dengan cara masing-masing, tak terkecuali dengan upacara bendera. Upacara bendera seakan menjadi simbol penghayatan untuk merefleksikan momentum tersebut.

Terlepas dari kegiatan yang sarat akan formalitas tersebut, sudahkah kita melepaskan ego masing-masing untuk menyoroti berbagai problematika pendidikan di negeri ini? Adakah langkah solutif yang bisa kita tawarkan untuk memajukan dunia pendidikan?

Menyorot Pendidikan di Indonesia

Pendidikan merupakan salah satu elemen kebutuhan manusia. Melalui pendidikan, manusia mampu mencapai kesejahteraan dan pembelajaran atas dirinya. Setiap manusia bisa menempuh pendidikan melalui 3 jalur, yakni: formal, nonformal, maupun informal.

Pendidikan formal ialah pendidikan yang diperoleh melalui bangku sekolah dan terbagi dalam beberapa jenjang. Pendidikan nonformal dapat diperoleh melalui kursus dan pendidikan informal diperoleh melalui proses belajar dari lingkungan yang melekat dalam pada diri seseorang hingga sepanjang hayat.

Di Indonesia, barometer pendidikan selalu diidentikan dengan secarik kertas penuh angka-angka yang ia dapat

melalui jalur formal. Tak ada yang salah dari barometer tersebut. Hanya saja kita perlu mempertanyakan relevansinya dengan indikator-indikator tertentu.

Dari tahun ke tahun, problematika dunia pendidikan masih menjadi isu yang tak pernah habis untuk dikaji. Kompleksitas permasalahan anak putus sekolah sering kali menjadi akar atas berbagai permasalahan. Mereka biasanya enggan berlama-lama mengecap bangku sekolah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan perekonomian keluarga.

Selain itu, kondisi lingkungan sekitar juga tak jarang “membelenggu” ruang gerak seseorang untuk menempuh pendidikan tinggi. Lingkungan sosial yang kolot cenderung melarang anak-anaknya untuk sekolah. Si anak biasanya akan diarahkan untuk bekerja. Karena dalam pemikiran mereka orientasi ekonomi lebih penting daripada pendidikan.

Beralih pada permasalahan lain yakni mengenai mutu pendidikan. Kualitas mutu pendidikan Indonesia seringkali menimbulkan kesenjangan antara daerah pedesaan dengan daerah perkotaan. Fenomena ini dapat dilihat melalui keberadaan tenaga pendidikan, kurikulum, dan sarana pembelajaran pada daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan). Umumnya mutu pendidikan di kota cenderung memiliki kualitas lebih baik dibanding di desa.

Selanjutnya, masalah efisiensi dan relevansi pendidikan. Problematika utama dalam  efisiensi adalah bantuan biaya pendidikan yang kurang tepat sasaran. Selain itu kualitas tenaga pendidikan yang kurang berkompeten akan berimbas pada hasil luaran yang terkadang belum mampu mencapai target kebermanfaatan bagi kehidupan bernegara.

Sedikit menalaah dari beberapa permasalahan pendidikan formal, kita seakan-akan tidak melihat adanya problematika dalam pendidikan nonformal maupun informal. Padahal jika “dikuliti” lebih mendalam lagi, konteks permasalahan pendidikan nonformal dan informal tak jauh beda dengan pendidikan formal. Pokok permasalahan dalam pendidikan non formal biasanya juga masih berkutat pada keterbatasan biaya kursus, sedangkan akar permasalahan pendidikan informal terletak pada perbedaan hak atas pengalaman, lingkungan sosial, maupun penguasaan ilmu secara otodidak.

Jika dikaitkan dengan persoalan literasi, kondisi ini cukup memprihatinkan. Para pembelajar mandiri (otodidak) tentunya membutuhkan sumber-sumber ilmu pengetahuan yang memadai. Ironisnya, keberadaan buku-buku untuk menunjang keilmuannya belum mudah dijumpai di berbagai tempat. Permasalahan ini sebenarnya bisa disiasati dengan pendirian perpustakaan umum. Namun lagi-lagi, kita harus mulai mempertanyakan kembali, sudahkah keberadaan perpustakaan itu merangkul seluruh kalangan? Atau jangan-jangan keberadaanya hanya menguntungkan kelompok tertentu saja.

Mengambil Tindakan

Berdasar realitas di atas, sudah saatnya mahasiswa melakukan gerakan perubahan untuk mengawal kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Gerakan perubahan ini dapat dilakukan melalui kegiatan diskusi yang mampu membongkar paradoks-paradoks dalam dunia pendidikan serta mencarikan solusi atas segala permasalahan yang terjadi.

Berangkat dari problematika disparitas pendidikan, relevansi pendidikan yang kurang sesuai, fasilitas perpustakaan umum yang tak layak, serta kompleksitas permasalahan lainnya. Mahasiswa bisa memberikan langkah solutif melalui gerakan mengajar. Gerakan-gerakan ini dapat dilakukan dengan cara pemberian pendidikan gratis pada anak putus sekolah, penggalakan minat baca masyarakat, pendirian taman baca dan pembangunan perpustakaan rakyat oleh pemerintah.

Keberadaan kegiatan-kegiatan tersebut mungkin belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan jangka pendek. Namun, kegiatan tersebut setidaknya mampu memberikan bahan pengetahuan yang tersedia secara mudah dan murah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, peran aktif dari masyarakat, akademisi, praktisi, dan kebijakan pemerintah diharapkan mampu mengelola kegiatan tersebut secara komperhensif. Sehingga segala problematika dunia pendidikan lambat laun akan semakin berkurang.

Penulis : Endah F.A.

Editor : Choir

Share: 

BACA JUGA