BPJS Kesehatan Menjadi Syarat untuk Mengurus Keperluan Publik

Mild Report

26 Februari 2022 | Mild Report | Dibaca 1902 kali

Kini Kartu BPJS Kesehatan atau yang saat ini disebut sebagai JKN-KIS (jaminan kesehatan nasional-kartu indonesia sehat) merupakan kartu yang sama pentingnya dengan KTP. Bagaimana tidak? Kartu tersebut akan menjadi salah satu syarat untuk mengurus berbagai macam keperluan publik. Kebijakan ini merupakan buntut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada 1 Maret 2022.

Retorika.id- Dalam upaya meratakan kepemilikan jaminan kesehatan nasional atau biasa disebut dengan BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Kesehatan, Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional menginstruksikan agar para kementerian/lembaga dan kepala daerah melakukan optimalisasi terhadap program tersebut.

Instruksi yang telah ditetapkan pada 6 Januari 2022 lalu, membuat kementerian/lembaga dan kepala daerah perlu memastikan agar masyarakat yang mengikuti program atau berada di wilayahnya telah terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN). Contohnya dalam Instruksi Presiden nomor 25 yang dikhususkan untuk Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, presiden mengisyaratkan agar para pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan peserta aktif program JKN.

Contoh tersebut hanya satu dari beberapa instruksi yang dikeluarkan oleh presiden. Selain SIM, STNK, dan SKCK, para pemohon pendaftaran hak tanah karena jual beli tanah juga memerlukan kartu BPJS Kesehatan sebagai salah satu syaratnya. Tidak hanya itu, calon jemaah haji dan calon jemaah umrah juga wajib terdaftar dalam program JKN ini. Pada intinya, seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, wajib untuk mendaftarkan diri pada program JKN baik secara mandiri maupun melalui lingkungan kerja.

Ketentuan baru ini akan berlaku mulai tanggal 1 Maret 2022 dengan harapan 14% masyarakat atau sekitar 40 juta jiwa penduduk yang belum menjadi anggota aktif JKN dapat mendaftar dan tergabung dalam skema jaminan kesehatan nasional.

Dilansir dari Kompas.com, Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf mengungkapkan bahwa aturan mengenai wajibnya memiliki kartu BPJS Kesehatan sebenarnya sudah diatur sejak lama dalam Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan pada pasal 6(1) yang berbunyi: “Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan”. Serta Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan pada bab 5 Pasal 14 yang berbunyi: “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial.

Selain itu, aturan mengenai kewajiban seluruh masyarakat Indonesia wajib menjadi peserta JKN tertuang juga pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa seluruh penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan termasuk warga negara asing (WNA) yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia.

Dengan peraturan yang sudah disebutkan di atas, adanya Inpres yang keluar beberapa waktu lalu merupakan upaya pemerintah untuk meratakan dan mengoptimalisasikan kepemilikan BPJS Kesehatan guna melindungi masyarakat Indonesia. Namun, tidak sedikit masyarakat yang merasa kebijakan yang baru dikeluarkan ini tidak efisien dan terkesan memaksa.

Tidak sedikit masyarakat yang merasa kewajiban memiliki BPJS Kesehatan tidak relevan dengan urusan-urusan publik seperti pembuatan SIM atau bahkan jual beli tanah. Selain itu, kebijakan ini juga dinilai dapat menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan publik. Asumsi-asumsi seperti pemerintah hanya ingin memonopoli asuransi kesehatan atau mendapatkan keuntungan dari iuran BPJS beredar di media sosial. Terlebih, citra dari BPJS Kesehatan yang kurang baik di mata publik karena urusan administrasi dan birokrasi yang seringkali berbelit. Selain itu, kabar beberapa waktu lalu mengenai kebocoran data BPJS juga menjadi pertimbangan masyarakat dalam mempercayakan asuransi kesehatannya pada BPJS Kesehatan.

Namun hal ini disanggah oleh Teuku Taufiqulhadi selaku Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (BPN). Dilansir dari wawancaranya dengan Tirto.id, beliau mengatakan bahwa inti dari instruksi presiden kali ini adalah agar setiap warga negara Indonesia mendapatkan jaminan kesehatan dari negara. “Poinnya bukan pada korelasi, tapi optimalisasi BPJS kepada seluruh rakyat Indonesia, dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 ini, maka diharapkan seluruh rakyat Indonesia akan memiliki jaminan kesehatan.

Inpres ini juga dimaksudkan agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional–yaitu ditargetkan 98 persen rakyat Indonesia sudah ikut JKN– tercapai karena hingga saat ini, kepesertaan JKN masih berada di sekitar 70 persen.

Harapannya, dengan pengoptimalisasian JKN oleh pemerintah, pelayanan kesehatan melalui BPJS juga dioptimalisasi baik dari segi kemudahan birokrasi, administrasi, dan efektivitas pelayanan lainnya. Dengan peningkatan pelayanan kesehatan, citra-citra kurang baik yang dimiliki BPJS Kesehatan akan perlahan tergantikan dengan berita baik sehingga masyarakat dapat memercayai kembali asuransi kesehatan milik negara ini.

Penulis: Kadek Putri Maharani

Editor : Najmah Rindu Aisy

Referensi:

Briantika, Adi. (2022). JKN jadi Syarat Administrasi Publik: Antara Pemaksaan & Inovasi. Disadur dari https://tirto.id/jkn-jadi-syarat-administrasi-publik-antara-pemaksaan-inovasi-gph4 pada 23 Februari 2022

JDIH BPK RI. (2022). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022: Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Disadur dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195699/inpres-no-1-tahun-2022 pada 21 Februari 2022.

JDIH BPK RI. (2011). UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Disadur dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39268 pada 22 Februari 2022

JDIH Kemenkeu. (2018). Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 tentag Jaminan Kesehatan. Disadur dari https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/82TAHUN2018PERPRES.pdf pada 21 Februari 2022

Rizal. (2022). Aturan Baru, Mulai 1

Maret Kartu BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah. Disadur dari https://asumsi.co/post/10050/aturan-baru-mulai-1-maret-kartu-bpjs-jadi-syarat-jual-beli-tanah pada 23 Februari 2022

Shalihah, Nur Fitriatus. (2022). Apakah Semua Orang Wajib Punya BPJS Kesehatan? Ini Penjelasan BPJS. Disadur dari https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/21/173000065/apakah-semua-orang-wajib-punya-bpjs-kesehatan-ini-penjelasan-bpjs?page=all#page2 pada 22 Februari 2022.

Waseo, Ratih. (2022). Inpres No. 1/2022 Instruksikan 30 K/L hingga Pemda Dorong Optimalisasi Program JKN. Disadur dari https://nasional.kontan.co.id/news/inpres-no-12022-instruksikan-30-kl-hingga-pemda-dorong-optimalisasi-program-jkn pada 21 Februari 2022

7 Daftar obat aborsi dan obat penggugur kandungan cytotec misoprostol yang sangat ampuh untuk menggugurkan kandungan secara cepat dan aman untuk usia kehamilan 1 sampai 8 bulan.

Cara aborsi dengan obat cytotec memiliki tingkat keberhasilan mencapai 99% jadi bagi anda yang mau menggugurkan kandungan kami sarankan untuk menggunakan obat miso.

Cara paling aman untuk menggugurkan kandungan yaitu dengan menggunakan obat cytotec misoprostol yang sangat ampuh untuk menggugurkan kandungan dari usia kehamilan 1 2 3 4 5 6 7 8 bulan. Cara menggugurkan kandungan menggunakan obat penggugur kandungan memiliki tingkat keberhasilan mencapai 99% jadi bagi anda yang ingin melakukan aborsi kandungan kami sarankan untuk menggunakan obat penggugur kandungan ini.

Obat Menggugurkan Kandungan 100% Berhasil

Cytotec misoprostol di produksi oleh pfizer produk ini sudah BPOM FDA sebagai cara menggugurkan kandungan nomor satu didunia untuk menggugurkan kandungan kuat dan bandel cara aborsi ini sangat bagu untuk aborsi mandiri.

Cara melancarkan haid paling aman obat aborsi cytotec dan cepat yaitu dengan obat cytotec misoprostol 200mcg asli pfizer obat yang berguna untuk menggugurkan kandungan secara cepat dan aman. Bagi anda yang ingin gugur kandungan kami sarankan untuk menggunakan obat aborsi ini. obat penggugur kandungan kandungan obat aborsi cytotec sangat manjur untuk digunakan aborsi mandiri.

Cara Menggugurkan Kandungan Aman

Cara menggugurkan kandungan dengan obat cytotec memiliki tingkat keberhasilan mencapai 98% yang direkomendasikan oleh dokter diseluruh dunia sebagai obat aborsi manjur.

Kami menjual obat aborsi ini dalam bentuk paket yaitu paket 1 bulan sampai 8 bulan apabila anda mau membeli obat aborsi anda harus tau usia kehamilan anda.

Cara melancarkan haid yang aman dan bisa gunakan setiap bulan dengan obat miso dan obat cytotec yang ampuh untuk melancarkan haid.

Obat aborsi cytotec asli di produksi oleh Pfizer di amerika yang sangat aman karena sudah memiliki izin dari POM dari itu kami menyarankan anda untuk membeli obat cytotec misoprostol ini.

Kelebihan obat ini bisa di gunakan untuk telat haid dari minggu pertama dan sangat aman karena obat aborsi cytotec.

Langsung saja apabila anda ingin konsultasi anda bisa baca di website kami yang menjual penggugur kandungan cytotec misoprosto atau tentang kehamilan.

Bagi anda yang sedang hamil dan ingin menggugurkan kandungan (janin) kami memberikan sarankan untuk menggunakan obat penggugur kandungan cytotec misoprostol asli dan obat gastrul yang bermanfaat untuk menggugurkan kandungan secara cepat aman.

Konsultasikan Sekarang Juga

Cara menggugurkan kandungan menggunakan obat cytotec misoprostol asli pfizer memiliki tingkat keberhasilan mencapai 99% jadi apabila anda ingin melakukan aborsi alangkah baik nya menggunakan obat aborsi ini.

Obat aborsi cytotec misoprostol sangat aman untuk digunakan untuk menggugurkan kandungan dari usia kehamilan 1 sampai 8 bulan.

Bagi anda yang sedang hamil dan ingin menggugurkan kandungan kami memberikan sarankan untuk menggunakan obat cytotec misoprostol asli yang untuk menggugurkan kandungan.

Berikut ini Daftar Obat Penggugur Kandungan dan Obat Aborsi

Obat aborsi adalah obat yang digunakan untuk menggugurkan kandungan pada wanita yang tidak ingin melanjutkan kehamilan. Ada berbagai jenis obat aborsi yang tersedia di pasaran, dan dalam artikel ini, kami akan membahas tujuh nama obat aborsi yang umum digunakan serta cara penggunaannya. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan obat aborsi harus dilakukan di bawah pengawasan medis yang tepat dan hanya dalam situasi yang sah dan aman.

1. Mifepristone

Mifepristone adalah salah satu obat aborsi yang paling umum digunakan. Obat ini bekerja dengan menghambat hormon progesteron yang diperlukan untuk mempertahankan kehamilan. Mifepristone biasanya dikonsumsi bersama dengan misoprostol untuk hasil yang lebih efektif.

Cara penggunaannya adalah dengan mengonsumsi satu tablet mifepristone secara oral di bawah pengawasan dokter. Setelah beberapa hari, biasanya diikuti dengan konsumsi empat tablet misoprostol secara vaginal atau oral.

2. Misoprostol

Misoprostol adalah obat penggugur kandungan yang juga sering digunakan. Obat ini bekerja dengan merangsang kontraksi rahim untuk mengeluarkan hasil kehamilan. Misoprostol dapat dikonsumsi secara oral atau dimasukkan ke dalam vagina.

Cara penggunaannya adalah dengan mengonsumsi empat tablet misoprostol secara oral atau memasukkan empat tablet misoprostol ke dalam vagina. Dosis dan jadwal penggunaan harus ditentukan oleh dokter yang berwenang.

3. Methotrexate

Methotrexate adalah obat aborsi yang digunakan dalam kasus kehamilan dini. Obat ini bekerja dengan menghancurkan sel-sel janin yang sedang berkembang. Methotrexate biasanya dikombinasikan dengan misoprostol untuk hasil yang lebih baik.

Cara penggunaannya adalah dengan mengonsumsi satu dosis methotrexate secara oral atau disuntikkan oleh dokter. Setelah beberapa hari, biasanya diikuti dengan konsumsi empat tablet misoprostol secara vaginal atau oral.

4. Cytotec

Cytotec adalah merek dagang dari misoprostol yang sering digunakan sebagai obat aborsi. Obat ini bekerja dengan merangsang kontraksi rahim untuk mengeluarkan hasil kehamilan. Cytotec dapat dikonsumsi secara oral atau dimasukkan ke dalam vagina.

Cara penggunaannya sama dengan misoprostol, yaitu dengan mengonsumsi empat tablet Cytotec secara oral atau memasukkan empat tablet Cytotec ke dalam vagina. Dosis dan jadwal penggunaan harus ditentukan oleh dokter yang berwenang.

5. Cyrux

Cyrux adalah obat aborsi yang mengandung mifepristone. Obat ini bekerja dengan menghambat hormon progesteron yang diperlukan untuk mempertahankan kehamilan. RU-486 biasanya dikonsumsi bersama dengan misoprostol untuk hasil yang lebih efektif.

Cara penggunaannya adalah dengan mengonsumsi satu tablet RU-486 secara oral di bawah pengawasan dokter. Setelah beberapa hari, biasanya diikuti dengan konsumsi empat tablet misoprostol secara vaginal atau oral.

6. Gastrul

Gastrul adalah merek dagang dari dinoprostone, yang digunakan untuk menginduksi persalinan atau menggugurkan kandungan. Obat ini bekerja dengan merangsang kontraksi rahim untuk mengeluarkan hasil kehamilan.

Cara penggunaannya adalah dengan memasukkan satu tablet Cervidil ke dalam vagina. Dosis dan jadwal penggunaan harus ditentukan oleh dokter yang berwenang.

7. Protecid

Protecid adalah hormon yang digunakan untuk merangsang kontraksi rahim. Obat ini sering digunakan dalam persalinan atau untuk menggugurkan kandungan.

Cara penggunaannya adalah dengan injeksi intravena oleh tenaga medis yang berpengalaman. Dosis dan jadwal penggunaan harus ditentukan oleh dokter yang berwenang.

Penting untuk diingat bahwa penggunaan obat aborsi harus dilakukan di bawah pengawasan dokter yang berpengalaman dan dalam situasi yang sah dan aman. Penggunaan obat cytotec tanpa pengawasan medis dapat berbahaya dan berpotensi menyebabkan komplikasi serius. Jangan ragu untuk mencari bantuan medis dan konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan obat aborsi. Keputusan untuk menggugurkan kandungan adalah keputusan yang serius dan harus dipertimbangkan dengan matang.

TAG: #hukum #pemerintahan #sosial #