» Website: https://www.retorika.id » Email: redaksi@retorika.id, lpmretorikafisipua@gmail.com » Alamat: Gedung FISIP Unair, Jl. Dharmawangsa Dalam 4-6 Surabaya 60286 » Telepon: .

Mild Report
Larangan Berhijab di India: Perundungan Terhadap Kaum Minoritas
23 Februari 2022 | Mild Report | Dibaca 1569 kali
Larangan Berhijab di India: Perundungan terhadap Kaum Minoritas: - Foto: liputan6.com
Kebijakan diskriminatif oleh Pemerintah Karnataka, India, yang melarang penggunaan hijab di sekolah, dinilai sangat meminggirkan Hak Asasi Manusia. Pelajar muslim dipaksa untuk memilih antara pendidikan atau agama. Berbagai kecaman pun mengalir deras untuk menyuarakan penolakan.

retorika.id- India dikenal sebagai negara berpenduduk tinggi dengan mayoritas masyarakat beragama Hindu. Namun, belum lama ini, dunia di hebohkan dengan pelarangan hijab di India yang berlaku pada (05/02/2022). Padahal, hijab adalah simbol agama dan bentuk rasa keimanan dan ketakwaan umat muslim terhadap pencipta-Nya dan Nabi Muhammad SAW.

Seperti yang diketahui, terdapat beragam keyakinan di dunia, yang dengan toleransi, dapat menciptakan kehidupan harmonis dan tentram. Namun, sebaliknya, pelarangan hijab ini menandakan pudarnya rasa toleransi antar umat dan berpotensi menciptakan disintegrasi di India.

Memang benar, bahwasanya, umat Muslim di India menjadi kaum minoritas. Akan tetapi, bukan berarti haknya sebagai bagian dari penduduk India dikebiri dan bahkan mendapatkan diskriminasi.

Pemerintah Karnataka India, yang menyebut bahwa hijab bukan praktik penting dalam islam di hadapan pengadilan tinggi, juga menyampaikan bahwa pelarangan pemakaian hijab tidak melanggar jaminan konstitusional kebebasan beragama pada (19/02/2022) oleh Advokat Jenderal Karnataka, Prabhuling Navadgi, yang merupakan pengacara popular di negara bagian ini. Hal ini menyebabkan ketegangan yang tercipta semakin meningkat akibat kontroversi pelarangan hijab ini.

Bahkan Partai Bharatiya Janata (BJP), yang menjalankan pemerintahannya di Karnataka serta di pusat, juga turut mendukung pelarangan ini.

Awal Mula Larangan Berhijab

Larangan berawal ketika terdapat sekelompok pelajar muslim di India berkemah di luar kampus, tepatnya di distrik Udupi, Karnataka yang sensitif terhadap urusan agama, setelah pihak sekolah tidak mengizinkan para pelajar masuk karena permasalahan hijab.

Kemudian, tersebar video yang memperlihatkan para pemimpin kelompok Hindu nasionalis berada di barisan pengunjuk rasa anti hijab dengan syal saffron. Terlebih lagi muncul video lain yang menunjukkan pelajar Muslim yang mengenakan hijab dihina oleh sekelompok laki-laki.

Dari kejadian itu, tuntutan pun mengalir ke pihak kampus dan pemerintah. Namun, tuntutan tersebut tidak


direspon. Perintah larangan pemakaian hijab bahkan semakin meluas hingga beberapa kampus lainnya menerapkan larangan tersebut.

Dampak dari Larangan Hijab bagi Muslim India

Pelarangan hijab oleh Pemerintah Karnataka berdampak pada kehidupan banyak pelajar muslim, khususnya yang mengenakan hijab. Mereka dilarang memasuki sekolah dan perguruan tinggi di seluruh negara bagian. Jika perintah tersebut tidak dilakukan, maka mereka tidak bisa mengerjakan ujian. Pihak sekolah maupun perguruan tinggi juga tidak ingin berkompromi dengan hijab.

Para pelajar seakan-akan dipaksa untuk memilih antara agama atau pendidikan. Sejumlah pelajar pun akhirnya dipaksa melepas hijab di luar sekolah dan tentunya kejadian tersebut memicu banyak amarah. Kekhawatiran pun timbul karena adanya serangan terhadap simbol dan praktik umat Muslim yang merupakan bagian dari agenda sayap kanan Hindu untuk memaksakan nilai-nilai mayoritas kepada minoritas.

Terlebih lagi, di beberapa wilayah Karnataka, terdapat insiden sporadis yang sempat dilaporkan. Para pelajar Hindu bentrok dengan polisi dan di satu tempat pula pengunjuk rasa Hindu menyerbu pelajar Muslim. Permasalahan ini pun semakin berlarut-larut, bahkan menjadi isu Hindu-Muslim. Banyak pelajar yang memakai syal saffron di sekolah untuk menandakan mereka ikut serta dalam menentang pemakaian hijab.

Aksi Unjuk Rasa Pelajar Terkait Larangan Berhijab

Banyak pelajar Muslim India yang menggelar aksi unjuk rasa untuk melakukan protes terhadap larangan berhijab untuk masuk ke sekolah di Karnataka, India Selatan. Selain itu, pelajar Muslim India juga memprotes adanya aksi kekerasan yang meluas akibat kebijakan diskriminatif.

Aksi ini bahkan berlangsung selama berminggu-minggu dan semakin meluas. Para pelajar muslim tidak gentar dalam memperjuangkan apa yang menjadi haknya karena pakaian yang mereka pakai tidak merugikan siapapun.

Mirisnya, pihak sekolah dan pihak yang berwenang menuduh para pelajar muslim menentang aturan. Di lain sisi, para pelajar muslim juga menyuarakan akibat dari kebijakan tersebut, dimana mereka kehilangan hak yang dijamin secara konstitusional untuk dapat mempraktikkan keyakinan mereka.

Kecaman Dunia

Organisasi Kerja Sama Negara Islam (OKI) mengecam keras larangan berhijab yang telah diterapkan di sejumlah negara bagian India. Melalui Sekretaris Jenderal OKI, Hissein Ibrahim Taha, OKI mendesak India agar dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan umat Muslim yang menjadi kaum minoritas di India. Selain itu, OKI juga turut meminta bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dapat menyelidiki dugaan pelanggaran HAM terhadap umat Muslim di India.

Tidak hanya OKI, Amerika Serikat (AS) melalui Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional, Rashad Hussain, juga merespon pelarangan hijab di India yang menstigmatisasi, meminggirkan perempuan, dan melanggar kebebasan beragama sebagai jaminan konstitusi.

Selain itu, di Kuwait, terdapat Gerakan Konstitusi Islam Perempuan yang turut mengecam dan menyuarakan ketidaksetujuan atas perampasan hak Muslimah India dengan melakukan demontrasi di depan Kedutaan Besar India di Kuwait.

Senada dengan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul H, menyampaikan rasa keprihatinan atas apa yang terjadi pada umat Muslim di India. Menurutnya, rasa kemanusiaan telah ternodai oleh tindakan sewenang-wenang Pemerintah India. Adanya pelarangan berhijab juga menandakan terdapat manifestasi konkret dari semangat Islamophobia yang digerakkan oleh Pemerintah India.

Kecaman pun terus mengalir, baik dari lingkup internal maupun eksternal India. Mengingat India yang saat ini dipimpin oleh kelompok ultra nasionalis Hindu ekstrim, memperlihatkan tindakan yang tidak bermoral terhadap umat Muslim. Mirisnya, hal ini disponsori oleh negara.

Permasalahan ini harus di kawal sampai tuntas, sebab pelarangan hijab di India tidak hanya melukai umat Muslim India, namun juga umat Muslim di seluruh dunia bahkan umat beragama lainnya yang mengedepankan rasa toleransi.

 

Penulis: Dina Marga H

Editor: Hanifa Keisha F

Referensi:

Ariyanti, H. 2022. Menelisik Awal Perselisihan Jilbab di India yang Makin Tajam. Tersedia di: https://www.merdeka.com/dunia/menelisik-awal-perselisihan-jilbab-di-india-yang-makin-tajam.html (diakses pada 22 Februari 2022)

Muhaimin. 2022. Dikritik 57  Negara OKI Soal Larangan Hijab, India Kesal. Tersedia di: https://international.sindonews.com/read/687259/40/dikritik-57-negara-oki-soal-larangan-hijab-india-kesal-1644955368 (diakses pada 22 Februari 2022)

Nursalikah, A. 2022. Pemerintah Karnataka India: Jilbab Bukan Praktik Penting dalam Islam. Tersedia di: https://www.republika.co.id/berita/r7k4v0366/pemerintah-karnataka-india-jilbab-bukan-praktik-penting-dalam islam#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C%20BENGALURU,melanggar%20jaminan%20konstitusional%20kebebasan%20beragama(diakses pada 22 Februari 2022).

Sasongko, A. 2022. Kecam Larangan Hijab, Warga Kuwait Gelar Aksi Protes di Kedubes India. Tersedia di: https://www.republika.co.id/berita/r7frvy313/kecam-larangan-hijab-warga-kuwait-gelar-aksi-protes-di-kedubes-india (diakses pada 22 Februari 2022)

Syahrianto, M. 2022. Larangan Hijab di India Meluas, 200 Juta Muslim Akui Kian Khawatir. Tersedia di: https://wartaekonomi.co.id/read393985/larangan-hijab-di-india-meluas-200-juta-muslim-akui-kian-khawatir-setelah-tahu (diakses 22 Februari 2022)


TAG#agama  #demonstrasi  #humaniora  #pemerintahan