Ketiadaan pemerintah dalam memastikan terpenuhinya hak-hak warga atas hunian yang layak sebagaimana tercantum dalam pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”. UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak” turut melatarbelakangi aksi ini. 

Salah satu keresahan warga korban penggusuran Rusunawa Gunungsari adalah adanya penghuni rusunawa yang sebenarnya tergolong keluarga mampu. Poin ini tentu dapat menjadi sorotan mengingat rusunawa yang dibangun seharusnya dapat memfasilitasi dan mengutamakan fungsinya sebagai hunian bagi masyarakat prasejahtera.

Bayu Kuntoro Mukti, perwakilan warga rusunawa mengklaim bahwa saat ini terdapat sejumlah keluarga yang seharusnya tidak menempati rusunawa tersebut.

“Rusun sudah dialihfungsikan bukan hanya untuk MBR. Dulu 80 persen penghuninya adalah warga Eks Stren Kali Jagir, sekarang hanya 40 persen. 60 persen penghuni yang sekarang ini sebenarnya mampu untuk punya rumah yang layak (tidak seharusnya di rusun, -red), tapi malah kita yang diusir.”

Hal ini membuat massa aksi merasa pemerintah perlu mengevaluasi kembali peruntukan rusunawa yang tidak sesuai dengan tujuan awal pembangunannya sebagai hunian bagi masyarakat prasejahtera. 

Penolakan relokasi hunian ke Liponsos menurut warga juga tidak etis, karena masih terdapat banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dengan adanya relokasi tersebut seperti bagaimana mereka dapat beradaptasi terkait dengan hal-hal seperti pekerjaan, keluarga, pendidikan, dan lain-lain.

“Kita kan bukan orang yang terlantar, kita juga berkeluarga, kan nggak mungkin kita berkeluarga di sana. Terkait anak-anak yang sekolah akhirnya juga berantakan semua pendidikan anak. Pekerjaan juga terdampak karena warga rusun sebagian besar bekerja di sekitar rusun,” sambung Bayu.

Pasca 16 Mei 2024 hingga saat ini, mediasi yang telah dilakukan terpantau belum menunjukkan adanya perkembangan apapun dari pemerintah. Sejumlah 38 kepala keluarga memutuskan untuk bertahan di pendopo sementara. Namun, upaya penggusuran kembali dilakukan pemerintah dengan melakukan pemutusan saluran air dan perusakan tenda yang didirikan secara mandiri oleh warga.

Bahkan, berbagai tekanan masih dilakukan oleh aparat hingga saat ini. Berdasarkan informasi terbaru yang didapat, hari ini, Kamis, (06/06/2024), sejumlah warga yang terdiri dari 3 perempuan dan 1 warga lanjut usia yang masih menetap di pendopo kembali mendapat intimidasi dari pihak aparat ketika aksi berlangsung.