Pihak akademisi Unair menyampaikan empat poin tuntutan terkait Rancangan Undang-Undang yang disusun oleh DPR. Tuntutan tersebut disampaikan dalam forum orasi ilmiah bersama mahasiswa Unair dan hadirin lainnya di Taman Belakang FISIP Unair, Jumat (20/09/19).

retorika.id - Pihak akademisi Unair menyampaikan empat poin tuntutan terkait Rancangan Undang-Undang yang disusun oleh DPR. Tuntutan tersebut disampaikan dalam forum orasi ilmiah bersama mahasiswa Unair dan hadirin lainnya di Taman Belakang FISIP Unair, Jumat (20/09/19).

Hal ini disampaikan karena sikap anggota dewan di parlemen sangat tergesa-gesa dalam merumuskan Revisi Undang-Undang tentang KPK, dan Revisi KUHP. Setelah KPK berhasil dilemahkan pada keputusan sidang DPR beberapa hari lalu, kini RKUHP dirumuskan dalam pasal yang tidak kalah ngawurnya.

Aksi dihadiri oleh dosen Ilmu Politik seperti Airlangga Pribadi Kusman, S.IP., M.Si., Hari Fitrianto, S.IP. M.IP., dan beberapa dosen dari Fakultas Hukum. Mereka menyampaikan

empat poin tuntutan dalam aksi saat itu.

Hari Fitrianto, S.IP. M.IP., sebagai perwakilan pihak akademisi menyampaikan empat poin tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak Presiden untuk menerbitkan Perppu yang menganulir Undang-Undang KPK. Yang kita tahu secara bersama, secara gegabah dan tidak mengindahkan pikiran publik. Undang-Undang yang baru adalah kesepakatan jahat yang dilakukan oleh para predator oligarki, baik yang di eksekutif maupun yang di legislatif untuk melemahkan sistem demokrasi Indonesia dengan cara pelemahan sistem yang memberikan ruang kontrol terhadap pengelolaan negara.
2. Tunda pelantikan Presiden, sampai presiden menerbitkan Perppu.
3. Mendesak Presiden untuk meregulasi yang membatasi peran dan fungsi Polri yang cenderung dominan dalam penegakan hukum dengan cara meletakkan fungsi Polri dan kedudukannya di bawah Mendagri.
4. Hentikan proses pembahasan RKUHP, karena proses penyusunannya minim keterlibatan publik dan cenderung memangkas aspirasi publik.

Untuk menindaklanjuti aksi pada sore itu, massa yang berkumpul membuat forum untuk membuat aliansi. Hal ini dilakukan untuk menyatukan pergerakan massa ke Jakarta untuk menggelar aksi di depan Gedung DPR RI.

Sedangkan nama aliansi yang dicanangkan akan segera dibahas menunggu waktu yang tepat. Sebelum forum dibubarkan, sebenarnya beberapa nama aliansi sempat dicetuskan, seperti Aksi Aliansi Kekuatan Sipil. Namun belum membuahkan keputusan final karena keterbatasan waktu.

Mengenai siapa saja yang akan terlibat dalam perancangan nama dan rencana aliansi ini, akan diwakilkan oleh perwakilan atau kader terbaik dari setiap organisasi mahasiswa di kampus maupun dari berbagai elemen lainnya.

Elni Ramalianty Nainggolan selaku Menteri Politik dan Strategi dari BEM FISIP Unair mengatakan aksi hari ini tidak berhenti sampai di sini.

“Aksi pada hari ini jangan sampai berhenti, karena banyaknya elemen yang berkumpul akan semakin mempermudah kelanjutan aksinya,” ujarnya.

Selepas aksi ini diharapkan juga pihak kampus memberi ‘restu’ untuk berangkat ke Jakarta dan bergabung bersama mahasiswa lainnya di sana. Tentu saja dengan persiapan yang sudah matang.

Penulis: Faiz Zaki

Share: 

BACA JUGA