Menurut penulis, jawabannya adalah destruktif.

Retorika.id - Persis seperti iklim politik negara yang diminiaturkan oleh organisasi kemahasiswaan (Ormawa) paling prominen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), pemilihan umum rakyat (pemira) yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2025 mendatang pun sudah memunculkan akun-akun “penggiringan opini” tertentu, atau yang masif dikenal dengan sebutan buzzer. Fenomena ini sejatinya bukan lahir dari satu ruang hampa semata. Bagaikan sampah yang mengapung setelah es yang menutupinya mencair, akun-akun “opini” yang muncul tersebut adalah manifestasi dari struktur politik kampus yang sudah lama mengendap.

Pertama-tama, kita tidak bisa memungkiri bahwa akun buzzer lahir dari iklim politik kampus yang pragmatis; menjunjung visibilitas dan validitas tokoh di atas segala-galanya. Dibandingkan gagasan yang konkrit, berkualitas, dan substansial bagi arah gerak ormawa yang ada, angin politik dan pengikutnya lebih berpihak pada mereka yang berhasil membangun citra sebagai kandidat paling layak. Maka tidak mengherankan apabila buzzer muncul sebagai alat utama: mereka menyediakan sorotan instan dan legitimasi semu; dua komoditas politik yang paling dicari di kampus.

Pemira—dalam satu dan lain hal—tidak ubahnya diperlakukan oleh peserta maupun penyelenggaranya seperti sebuah perlombaan. Di mata mereka, hanya ada kemenangan, yaitu kekuasaan mutlak yang perlu dicapai di garis akhir. Maka, segala

cara harus dikerahkan untuk mencapai titik tersebut. Di sinilah akun buzzer hadir sebagai semacam jalan pintas bagi para peserta lomba pemira; tidak perlu susah payah berlatih untuk jadi peserta yang terbaik, cari saja jalan yang paling gampang untuk menjatuhkan sainganmu. Tidak perlu memperbaiki kualitas diskusi, tidak perlu membangun basis gagasan, cukup memainkan persepsi dan menjatuhkan lawan. Buzzer mempermudah semua itu. Mereka menjadi perpanjangan tangan dari sistem yang melicinkan jalan bagi efisiensi elektoral alih-alih etika demokrasi.

Selain menjadi batu loncatan, akun buzzer juga berperan sebagai penimbun. Ia bertugas menimbun diskusi yang seharusnya secara alami muncul dalam pemira. Ajang demokrasi, bagi sebuah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, seharusnya bisa menjadi laboratorium paling bergengsi di mana tesis dan antitesis bisa berlaga, untuk kemudian melahirkan sintesis berupa gagasan yang kaya dan matang.  Dari sisi lain, dengan lemahnya pengawasan, akun buzzer yang muncul dengan intensitas pengunggahan konten yang cukup tinggi hanya menutupi permasalahan dengan cara yang dangkal. Dengan kata lain, bukan kontestasi ide yang terjadi, melainkan kontestasi narasi. Bukan adu visi yang terjadi, melainkan hanya adu unggahan yang semakin bertambah cepat. Di saat suara gaduh melampaui dikursus, kesempatan untuk pendidikan politik hilang. Semua ini belum ditambah fakta bahwa konten yang diproduksi oleh akun buzzer kebanyakan lebih merupakan serangan pribadi, insinuasi hubungan, dan yang paling parah: serangan misogini.

Beragam akun buzzer itu bukan hanya saling menjatuhkan secara picik, tetapi juga dengan sengaja menargetkan perempuan sebagai sasaran empuk. Mereka menggunakan julukan yang tak jelas dan terasa dibuat untuk merendahkan, lalu membangun narasi kosong yang hanya berisikan asumsi, rumor, dan cerita mulut ke mulut seolah-olah itu fakta. Pola seperti ini mulai terlihat secara berulang dan dapat dikatakan sebagai suatu strategi misoginis yang menunggangi stereotip gender demi keuntungan politik jangka pendek. Para buzzer ini tidak menyerang suatu gagasan yang nyata adanya, mereka menyerang identitas yang dimiliki subjek. Selain itu, unggahan semacam itu bukanlah “bocor alus” yang sering dibanggakan oleh penggiat politik kampus, ini merupakan upaya picik sensasional untuk menggiring opini negatif tanpa tanggung jawab yang jelas.

Semua ini membuktikan bahwa strategi kotor untuk mendapatkan informasi ditempuh ketimbang melakukan kritik atau evaluasi mendasar terhadap kebijakan atau program yang ada. Terlebih lagi, retorika yang bernuansa misoginis muncul di tengah iklim kampus yang semakin permisif terhadap praktik politik transaksional. Daripada kritik yang substansial, strategi yang mendatangkan atensi cepat justru ditempuh dan dilestarikan sebagai strategi yang efektif. Melalui akun-akun buzzer dengan diskursus yang bersifat personal dan tidak bermutu, kritik substantif di pemira sudah kehilangan tempatnya. Sorakan, ejekan, dan framing seksis diproduksi untuk mengalihkan publik dari isu dan upaya mengoreksi arah gerak politik yang ada. Ruang kritik yang seharusnya menjadi nadi demokrasi kampus justru semakin menyempit, digantikan budaya yang menormalisasi kekerasan simbolik demi memenangkan panggung.

Habitus akun buzzer, seperti yang sudah dibahas, begitu destruktif. Apakah kebiasaan destruktif ini yang akan kita bentuk dan normalisasi? Lantas, pemimpin macam apakah yang akan dilahirkan dari habitus macam ini? Apakah pemimpin dan politisi yang legit dan mampu memimpin para paling prominen di FISIP, ataukah politisi manja yang sudah biasa dimenangkan oleh kebisingan semu dan linimasa penuh dusta? Jika menyebar insinuasi, mempermalukan, dan manipulasi persepsi yang kita normalisasikan, kita tidak hanya merusak kualitas demokrasi kampus saat ini, tapi juga menormalisasi pola politik yang seharusnya dihindari di masa depan. Bukankah mahasiswa FISIP sendiri yang kerap kali menggaungkan bahwa kita adalah alternatif? Lalu mengapa kini kita justru mereplikasi apa yang kita kritik? Kampus seharusnya jadi laboratorium tempat kita menghasilkan alternatif, namun selama buzzer terus dilihat sebagai alat yang efektif, pemira hanya akan menjadi panggung latihan bagi politisi instan yang tak kompetitif, hanya pandai bermain trik, dan kehilangan gagasan yang substantif.

Penulis: Naara Nava Athalia Lande, Alia Mutiara Salsabila

Editor: Vlea Viorell Indie Princessiella

Share: 

BACA JUGA