[Tulisan ini telah dipublikasikan dalam Lomba Opini Pena persma LPM Dinamika, pada Jumat (3/10/25).] Terbelah dua antara kuantitas dan kualitas, berbondong-bondonglah kita, para budak pena, berlari menuju kecerdasan buatan. Namun, sadarkah kita seberapa mahal harga yang harus ditukar, wahai para budak pena?

Retorika.id - “Apakah kamu ingin saya bantu mengubahnya ke gaya penulisan berita straight news atau feature?”

Kalimat janggal tersebut tiba-tiba mencuat di tengah halaman berita CNN berjudul “PM Kanada: Trump Khianati Kita, Relasi Lama dengan AS Tamat” yang diterbitkan pada Selasa (29/05/2025). Sembari tertawa terbahak-bahak secara virtual, pemilik akun X @kowalskuy menyorot kejanggalan itu ke khalayak media sosialnya. Menuai lebih dari 58 ribu likes dan 13 ribu retweet, tak butuh waktu lama bagi pihak CNN Indonesia untuk menghapus kalimat itu.

Sejatinya, dibalik kalimat nyasar yang menjadi bahan gelak tawa itu, terselip realitas getir. Di era banjir informasi, ketika ombak dan tsunami fakta tak henti menghantam dunia kita, jurnalisme yang mestinya jadi pengendali arus justru dituntut menciptakan tsunami-tsunami baru setiap harinya. “Minimal menulis sepuluh berita perhari,” ujar kakak tingkat saya yang hidupnya telah melalang buana di media cetak di ibu kota.

Seorang jurnalis pasti bisa memahami bahwa proses menulis adalah sesuatu yang mulia—sakral, bahkan—karena tulisan lahir dari perasan otak, pengalaman, dan subjektivitas manusia. Namun, di dunia di mana proses itu

dikesampingkan demi memanen kapitalisme sebanyak mungkin berita yang menguntungkan, tidak heran bahwa proses jurnalistik itu sendiri tergerus esensinya; tidak lagi ia menjadi wadah pengolah fakta, malah ia menjadi pabrik yang menuntut pekerjanya mengedepankan kuantitas dan mengorbankan kedalaman bahkan etika. Maka tak heran bahwa akhirnya pekerja-pekerja tersebut tunduk pada beliau yang kecepatannya berlipat ganda dibandingkan manusia—Artificial Intelligence (AI)---sebagai penolong mereka.

Acapkali sudah AI hadir dalam bingkai jurnalistik. Namun, kehadirannya justru menciptakan masalah rumit: siapa yang sesungguhnya menentukan arah berita dan kebenaran yang diterima? AI memang cerdas dan cepat luar biasa, namun dibalik itu semua, ia hanyalah mesin yang berada dalam genggaman kuasa. Data yang ia olah tiap mili detiknya adalah data yang sudah disusun, dipilih, dan dikuasai pihak berkuasa. Perusahaan-perusahaan besar yang merangsek ke jantung pengembangan AI, seperti Nvidia, Meta, Microsoft, dan Apple (Pangesti, 2024)  bukan perusahaan filantropis yang terpuji maupun murah hati. Mereka hanya punya tujuan nomor satu: menghasilkan untung sebesar mungkin. Hal ini membuat arah produksi berita yang melibatkan AI sangat rawan digiring untuk menghasilkan keuntungan besar, alih-alih memproduksi informasi menjunjung nilai-nilai utama jurnalisme: akurasi, etika, ataupun keberimbangan.

Dilema kontemporer ini sejatinya adalah penggenapan ramalan almarhum Michel Foucault setengah abad silam, yang meyakini bahwa kebenaran (informasi) tidaklah netral—ia lahir dari kekuasaan, dan kebenaran itu pun akan kembali memperkuat kekuasaan yang ada (Messer-Davidow, 2012). Maka, proses jurnalistik yang sebagian besar atau seluruhnya diserahkan kepada AI hanya akan menghasilkan pola yang sudah dikurasi oleh mereka—perusahaan-perusahaan besar—yang memiliki kuasa. Siapa yang menguasai data, ialah yang menentukan wacana, menaruh bingkai pada fakta yang ada, dan pada akhirnya mengendalikan pandangan publik yang disajikan oleh media.

Kewajiban untuk “selalu menguji informasi” terpahat pada Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik; menekankan bahwa informasi yang kredibel adalah tanggung jawab etis seorang jurnalis pada publik yang ia layani. Namun, ketika proses produksi berita tersebut justru tergantikan oleh AI yang serba cepat dan instan, akan ditaruh kemanakah tanggung jawab kredibilitas ini?  Kecerdasan buatan hanya punya kecerdasan—ia tidak punya kewajiban untuk patuh pada etika yang menjaga fondasi proses jurnalistik.  Belum memperhitungkan bahwa AI sudah pasti akan disusupi bias kepentingan dari pihak yang menguasai basis datanya.

Bagaimanapun, proses jurnalistik yang melibatkan AI pun tidak terelakkan. Sekedar mampu untuk membantu proses transkripsi dan kerangka berita AI pun sudah membuat penulis tergoda. Tapi, apakah saking terpukaunya kita, kita rela menyerahkan pena kita pada mesin tanpa jiwa? Haruskah kita menunggu Dewan Pers menambahkan pasal berbunyi, “Selalu uji prompt sebelum tekan enter, ya?”  Jikalau iya, katakan sayonara pada berita yang lahir dari guratan jari mahkluk bernyawa, dan mari kita sambut informasi yang beranak pihak secara instan—semua demi menyokong mereka yang duduk di singgasana data.

Referensi: 

Messer-Davidow, E. (2012). Studying Power/Knowledge Formations: Disciplining Feminism and Beyond. In K. Fahlenbrach, M. Klimke, J. Scharloth, & L. Wong (Eds.), Palgrave Macmillan Transnational History Series (pp. 57–73). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230119833_5

Pangesti, R. A. A. (2024, 20 Juni). Perusahaan artificial intelligence. Investasiku.id. https://www.investasiku.id/eduvest/bisnis/perusahaan-artificial-intelligence

Penulis: Naara Nava Athalia Lande

Editor: Hayuna Nisa

Share: 

BACA JUGA