» Website: https://www.retorika.id » Email: redaksi@retorika.id, lpmretorikafisipua@gmail.com » Alamat: Gedung FISIP Unair, Jl. Dharmawangsa Dalam 4-6 Surabaya 60286 » Telepon: 081281600703.

Opini
Hari Buruh: Sudahkah Hak Buruh Perempuan Disentuh?
01 Mei 2017 | Opini | Dibaca 949 kali
Buruh Perempuan Bersuara: - Foto: sindonews

retorika.id - Peringatan Hari Buruh Internasional merupakan momentum sakral bagi tenaga buruh di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pada hari tersebut, ribuan aksi demonstrasi buruh menggaungkan berbagai tuntutan atas kesejahteraan dirinya. Tuntutan yang tak henti-hentinya mereka soroti yakni persoalan kenaikan upah tenaga kerja, jaminan sosial, dan penghapusan sistem outsourcing. Ironisnya, berbagai tuntutan normatif tersebut, tak ada satupun yang "menyentuh" aspek kesetaraan dan perlindungan terhadap buruh perempuan. Padahal, kiprah perempuan dalam dunia perekonomian telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan.

Pertumbuhan ekonomi global telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk bekerja. Sudah menjadi rahasia umum, keberadaan buruh perempuan memang lebih disukai oleh perusahaan. Tenaga kerja perempuan dianggap lebih murah, teliti, produktif, good looking, dan tidak banyak menuntut. Kalaupun mereka melakukan tuntutan, itu semata-mata hanya mengikuti "suara" buruh laki-laki.

Posisi buruh perempuan dalam sistem ekonomi kapitalis memang sangat riskan mendapat perlakuan diskriminatif. Tindakan dikriminatif ini tak hanya dilanggengkan oleh para pengusaha, tetapi juga dilegalkan oleh negara. Selain itu, problematika lain yang mereka hadapi ialah kerentanan terhadap tindak pelecehan seksual dan lemahnya jaminan hukum terhadap perempuan.

Berdasarkan realitas di atas, ada beberapa problematika utama yang dialami buruh perempuan

®iklan

Pasang iklan Anda di sini!
Hubungi » 082112438727

®iklan

Indonesia.

 

Ketimpangan Upah antara Buruh Laki-Laki dan Perempuan

Pada hakikatnya, sistem pengupahan terhadap buruh telah diatur melalui UU No.13 tahun 2013 pasal 88 sampai pasal 98 tentang Struktur dan Skala Upah. Dalam pasal tersebut, penetapkan upah diserahkan pada kesepakatan pengusaha dan pekerja. Besaran upah ini tidak boleh lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

Meskipun sistem pengupahan buruh sudah dijamin oleh Undang-Undang, senyatanya ketimpangan upah terhadap buruh perempuan masih terjadi. Hal ini disebabkan karena sikap perusahaan yang kurang terbuka dalam menentukan struktur upah. Perusahaan selalu menganggap bahwa tanggungan hidup wanita berbeda dengan laki laki. Buruh perempuan dianggap tidak menanggung hak-hak suami dan keluarganya. Sehingga tidak memerlukan upah besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain itu, perusahan juga tak jarang  menyalahgunakan wewenang peninjauan upah secara berkala untuk menekan gaji buruh perempuan. Perusahaan selalu berdalih tidak mampu menerapkan upah yang setara karena mengalami keterbatasan kemampuan finansial perusahaan.

 

Diskriminalisasi terhadap Buruh Perempuan

Perlakuan diskriminatif terhadap perempuan sudah terjadi sejak awal proses penerimaan kerja (recruitment). Perempuan yang belum menikah dan berparas cantik cenderung  "lebih mudah" mendapat pekerjaan yang nyaman. Mereka seringkali dipekerjakan di sektor publik, sepert SPG, kasir, customer service, penyiar TV, dll. Hal ini terjadi karena adanya  "asumsi" bahwa paras sesorang memiliki signifikansi terhadap tingkat kepuasan konsumen. Padahal, nilai terpenting dari suatu pekerjaan bukan terletak pada jenis kelamin dan kecantikan, tetapi keterampilan dan dedikasi.

Sikap diskriminatif lain yang diterima buruh perempuan, meliputi: sulitnya menerima cuti haid, cuti hamil, cuti keguguran serta pemberian ASI ekslusif kepada anak. Keberadaan hak- hak maternitas tersebut sebenarnya sudah diatur dalam pasal 76,  81 ,82 dan 83 UU No. 13 tahun 2003.

Regulasi ini telah memberikan hak-hak "istimewa" kepada perempuan untuk bisa merasakan cuti haid selama 2 hari, cuti hamil selama 3 bulan, serta cuti keguguran selama 1,5 bulan tanpa adanya pemotongan gaji. Selain itu, perusahaan juga wajib memberikan fasilitas antar jemput bagi pekerja perempuan dan waktu luang untuk memberikan ASI ekslusif kepada anak.

Sayangnya, keberadaan regulasi tersebut tidak serta merta dipatuhi oleh para pemilik modal. Lemahnya bargaining posision dan keterbatasan pengetahuan  buruh perempuan, telah memberikan celah para korporat untuk menghisap hak-hak maternitas pada diri mereka. Imbasnya, buruh wanita hanya dihadapkan pada dua pilihan, yakni rela diperlakukan diskriminatif atau tidak bekerja.

 

Pelecehan Seksual Pada Buruh Perempuan

Buruh perempuan sangat rentan mengalami tindak pelecehan seksual dari  rekan kerja maupun atasan. Mereka sering kali mendapat perlakuan kurang menyenangkan dalam bentuk ucapan verbal, kontak fisik, atau bahkan ajakan melakukan hubungan badan.

Kondisi ini senyatanya cukup memberikan beban psikis tersendiri bagi buruh perempuan. Mereka sadar tindakan tersebut merendahkan harkat dan martabatnya. Namun lagi-lagi, posisi tawar "korban" yang lebih lemah dari "pelaku" telah mengurungkan niat mereka untuk melaporkan kasus ini kepada serikat pekerja ataupun pihak berwajib.

 

Resolusi Terhadap Problematika Buruh Perempuan

Menurut pandangan feminis Marxis, resolusi paling utama melawan diskriminasi terhadap buruh perempuan ialah menumbuhkan kesadaran untuk mau bergerak. Pergerakan tersebut dapat mereka aspirasikan melalui organisasi buruh maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsisten memperjuangkan isu-isu wanita.

Keterlibatan perempuan dalam serikat pekerja harus bersifat pro-aktif. Mereka tak boleh menjadi pihak yang hanya mengikuti "suara" laki-laki. Perempuan harus berani mengkritisi berbagai kebijakan yang dianggap merugikan kelompoknya.

Selain itu, peran pro-aktif  pemerintah juga dibutuhkan untuk mewujudkan regulasi yang mampu melindungi hak-hak buruh perempuan dan menjamin kesejahteraannya.

Melalui peran proaktif kedua elemen tersebut, diharapkan segala problematika buruh perempuan dapat terselesaikan. Sehingga pergerakan buruh yang berimbas pada kebijakan politik mampu mengeluarkan perempuan dari belenggu ketertindasan dan diskriminasi.

 

Penulis : Roudlotul Choiriyah

Editor: Endah F.A.


TAG#aspirasi  #demokrasi  #demonstrasi  #gagasan