Pendidikan saat ini memang identik dengan ongkos, lebih-lebih di perguruan tinggi. Barangkali semua ini bermula ketika pendidikan mengubah haluannya menjadi sebuah industri.

Perlahan tanpa kita sadari, industri pendidikan mengambil peran krusial dalam membentuk standarisasi kemampuan intelektual seseorang. Lambat laun, masyarakat pun memandang perguruan tinggi sebagai salah satu tolok ukur kecerdasan bahkan, martabat seseorang.

Universitas ‘berbayar’ ini sesungguhnya telah banyak mencetak pribadi-pribadi yang pengabdiannya pada masyarakat atau kontribusi karyanya memang dashyat. Tetapi, populasi cetakannya yang menjadi sampah masyarakat juga tak kalah banyak.  Barangkali selentingan seperti ini pernah kita dengar, “koruptor wahid, biasanya berasal dari sekolah yang wahid pula”. Selentingan-selentingan semacam itu seolah berbicara pada kita, bahwa moral bukan hasil cetakan institusi pendidikan semata, berapa pun mahal ongkos bersekolah di sana tetapi juga, sebuah pilihan personal. Jadi wajar saja, bila diam-diam terselip kerinduan pada institusi pendidikan yang tak cuma mencekik kita dengan tuntutan ekonomi.

Perguruan tinggi seperti itu, sebetulnya ada di sekitar kita. Kemampuan ekonomi sivitasnya tak menjadi persoalan. Bahkan, sivitas akademika dalam perguruan tinggi ini memiliki otoritas dalam menentukan ‘kurikulum’ bagi dirinya sendiri. Berbagai literatur menyebutnya sebagai Universitas Rakyat, namun kita jauh lebih mengenalnya dengan nama Perpustakaan Umum. Ironinya, pengembangan universitas yang satu ini, seringkali diabaikan di berbagai daerah.

style="font-size: medium;">Merujuk pada PP No. 24 Tahun 2014 mengenai pelaksanaan perpustakaan, sebetulnya telah dijabarkan bahwa setiap penyelenggara perpustakaan umum mesti menjamin ketersediaan layanan secara merata dalam lingkup wilayahnya masing-masing. Tak tanggung-tanggung, ada sanksi yang menanti bagi penyelenggara yang mengabaikannya. Meski PP itu telah disahkan 3 tahun silam, tampaknya saat ini perpustakaan umum masih membutuhkan waktu untuk berbenah.

Menyambut Ladang Emas

Bila perpustakaan umum tidak bergegas berbenah, ia akan terus menerus diminati setengah hati, bahkan dimarginalisasi. Selain standar formal yang tercantum dalam PP tersebut, masih ada hal lain yang perlu dipertimbangkan perpustakaan. Manuel Castell seorang sosiolog mengatakan bahwa saat ini masyarakat baru telah tumbuh. Masyarakat ini mengandalkan informasi dalam segala lini kehidupannya dan memiliki interkonektivitas yang tinggi dalam dunia maya. Castell menyebutnya sebagai Masyarakat Jaringan, atau dikenal pula dengan Masyarakat Informasi.

Sebelum merancang program-program pengembangan, para pengelola informasi dalam perpustakaan mesti memahami karakteristik sosial kita saat ini. Perubahan sosial ini, ibarat ladang emas bagi pusat-pusat informasi. Sebab, mau tak mau ia akan menjadi poros kehidupan masyarakat, khususnya pendidikan. Hal itu dimungkinkan bila perpustakaan mampu merancang pengembangan berdasarkan karakteristik sosial saat ini. Fenomena menjamurnya industri informasi seperti Google, harusnya menjadi pemicu pusat-pusat informasi memberikan layanan dan inovasi yang industri-industri tersebut belum mampu berikan.

Banyak dari perpustakaan umum saat ini, justru memberikan kita kesan yang ‘gersang’ dan ‘kering’. Bukan sekadar soal pepohonan, melainkan perasaan. Hal esensial yang paling sering dilupakan dalam pengembangan perpustakaan umum adalah fungsi rekreasinya. Bila masyarakat belum merasakan suatu perasaan nyaman dan senang usai beranjak dari perpustakaan, maka boleh dikatakan ia belum sukses menjalankan tugasnya. Untuk memenangkan tantangan dalam medan ini, perpustakaan membutuhkan beberapa senjata digdaya.

Menyiagakan Senjata

Kemampuan literasi informasi merupakan senjata penting yang perlu dimiliki masyarakat untuk menghadapi keriuhan informasi yang saat ini semakin tak terkendali. Perpustakaanlah yang seyogyanya menyediakan jasa pelatihan literasi informasi ini sehingga masyarakat mampu mengidentifikasi informasi hoax, memilah informasi yang berkualitas, mengerti cara mendapatkan informasi secara tepat sasaran dan lain sebagainya. Mengapa perpustakaan? Sebab, kemampuan literasi informasi ini merupakan kemampuan wajib bagi  pengelola informasi dalam perpustakaan dan tanggung jawab mereka pula untuk menularkannya pada masyarakat.

Senjata lain yang perlu disiapkan untuk menghadapi masyarakat jaringan adalah interkonektivitas dengan komunitas. Bukan hanya soal jaringan melalui teknologi informasi, tetapi juga jaringan dengan komunitas-komunitas secara langsung. Perpustakaan umum sebaiknya berafiliasi dengan komunitas-komunitas literasi di lingkungannya. Sehingga memungkinkan visi yang sama terwujud melalui kerja sama. Pada hakikatnya, Perpustakaan umum tidak hanya menjadi tempat pelepas dahaga pengetahuan, tetapi juga ‘pemberdayaan’ masyarakat. Untuk itu, bukan hal aneh bila perpustakaan umum memberi ruang bagi komunitas-komunitas seni atau komunitas lainnya melakukan aktivitas pemberdayaan.

Terakhir, meski bukan akhir, ialah menyoal kemutakhiran koleksi. Maksudnya, seringkali kita mendapati koleksi informasi di perpustakaan umum mengalami kelusuhan karena tertinggal oleh laju perkembangan pengetahuan yang pesat. Oleh karena itu, perpustakaan umum sebaiknya menyediakan wadah untuk menghimpun saran masyarakat mengenai kebutuhan informasi atau bahan bacaannya. Bila sedari awal, ini merupakan suatu agenda perjuangan untuk pendidikan yang berdaulat. Maka, para pengelola informasi hendaknya meyakini, apa yang dikatakan Pram dalam bukunya Panggil Aku Kartini Saja, “menjadi berarti bagi masyarakat adalah bekerja untuk keabadian.”

Penulis: Dewi Widyastuti

Editor: Endah Fitri A.

Share: 

BACA JUGA