Konflik politik di Filipina mencapai puncaknya dengan perpecahan antara Presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. dan mantan presiden Rodrigo Duterte, yang kini menjabat sebagai wakil presiden. Aliansi politik mereka, Uniteam, yang terdiri dari koalisi dua kubu yang dipimpin oleh Bongbong Marcos dan Sara Duterte-Carpio, kini berada di ambang perpecahan.
Retorika.id - Perdebatan sengit muncul terkait rencana perubahan konstitusi negara yang diusung oleh Marcos untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Namun, hal ini bertentangan dengan keinginan keluarga Sara Duterte-Carpio, terutama terkait pemangkasan anggaran rahasia yang akan memengaruhi posisi wakil presiden. Ketegangan semakin meningkat ketika terungkap bahwa Sara Duterte-Carpio telah menghabiskan 2,2 juta USD dalam 11 hari pertama menjabat, menggunakan anggaran rahasia.
Hal ini dipandang berlebihan oleh pihak Bongbong Marcos, yang kemudian memotong alokasi anggaran tersebut dan menuntut transparansi dari parlemen. Namun, Martin Romualdez, sepupu Bongbong Marcos yang menjabat sebagai ketua parlemen, dianggap memihak. Konflik antara Bongbong Marcos dan Rodrigo Duterte juga dipicu oleh keputusan Marcos untuk mendekatkan diri kepada Amerika Serikat dan
melonggarkan hubungannya dengan Tiongkok. Sementara Bongbong mendukung putusan Arbitrase 2016 yang ditolak oleh Duterte, hal ini menunjukkan perbedaan pandangan mereka terkait hubungan internasional.
Dengan perpecahan ini, politik dinasti di Filipina semakin terpapar. Dinasti politik telah lama menjadi ciri khas pemerintahan Filipina, namun konflik antara keluarga Marcos dan Duterte mengungkapkan ketegangan dalam aliansi politik yang sebelumnya kuat. Implikasi dari konflik ini tidak hanya berdampak pada pemerintahan dalam negeri, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi stabilitas regional dan hubungan diplomatik Filipina dengan mitra tradisionalnya.
Keputusan Marcos untuk mendekatkan diri kepada Amerika Serikat menjadi sorotan utama, mengingat sejarah panjang Filipina yang pernah menjadi koloni AS. Dukungan terhadap putusan Arbitrase 2016 yang menyatakan klaim Tiongkok atas Laut Cina Selatan tidak sah memperlihatkan keinginan Marcos untuk memperkuat aliansi dengan Barat. Ini bertolak belakang dengan kebijakan Duterte yang lebih pro-Tiongkok dan sering kali menentang intervensi AS dalam urusan regional.
Selain itu, pemangkasan anggaran rahasia oleh Marcos dianggap sebagai langkah untuk mengurangi kekuatan wakil presiden dan menegaskan dominasi politiknya. Namun, langkah ini juga membuka luka lama terkait korupsi dan penggunaan dana publik yang tidak transparan. Konflik internal ini bisa memperlemah pemerintahan dan membuka peluang bagi oposisi untuk mengkritik dan meraih dukungan publik.
Di tengah ketegangan ini, stabilitas politik Filipina menjadi taruhan besar. Ketidakpastian politik tidak hanya mengganggu proses pemerintahan tetapi juga memengaruhi perekonomian dan iklim investasi di negara tersebut. Investor asing mungkin akan berhati-hati dalam menanamkan modal di tengah situasi politik yang tidak menentu, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Konflik ini juga menunjukkan betapa rapuhnya aliansi politik di Filipina. Sementara koalisi Uniteam dibentuk dengan harapan menyatukan kekuatan politik besar, perpecahan internal memperlihatkan bahwa aliansi semacam itu rentan terhadap perbedaan kepentingan dan ambisi pribadi. Bagaimana konflik ini akan berakhir masih menjadi tanda tanya besar, tetapi yang jelas, dinamika politik Filipina akan terus berubah dan menciptakan tantangan baru bagi para pemimpinnya.
LPM Retorika FISIP Unair
@lpmretorikafisip
@ngs5967e
@retorikafisipua