» Website: https://www.retorika.id » Email: redaksi@retorika.id, lpmretorikafisipua@gmail.com » Alamat: Gedung FISIP Unair, Jl. Dharmawangsa Dalam 4-6 Surabaya 60286 » Telepon: .

Liputan Khusus
Tolak RUU Penyiaran, 9 Elemen Pers di Surabaya Turun ke Jalan
28 Mei 2024 | Liputan Khusus | Dibaca 110 kali
Tolak RUU Penyiaran, 9 Elemen Pers di Surabaya Turun ke Jalan: Tolak RUU Penyiaran, 9 Elemen Pers di Surabaya Turun ke Jalan Foto: Dokumentasi Pribadi
Aksi penolakan RUU Penyiaran yang diselenggarakan di Taman Apsari Surabaya, pada Selasa (28/05/2024). Aksi ini dilakukan pada pukul 10.30-11:00 WIB dan dihadiri oleh 9 elemen pers serta organisasi pers mahasiswa. Massa aksi demonstrasi menyatakan penolakan terhadap RUU Penyiaran karena RUU tersebut mengancam kebebasan pers dan bidang media informasi.

Retorika.id - Pada Selasa (28/05/2024), Koalisi Masyarakat dan Pers (KOMPERS) yang terdiri dari Pewarta Foto Indonesia (PFI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surabaya, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Jawa Timur, PPMI DK Surabaya, Aksi Kamisan Surabaya, KIKA Jatim, LBH Lentera, KontraS Surabaya, dan LBH Surabaya menyatakan 6 pernyataan sikap menolak akan RUU Penyiaran di Taman Apsari, Surabaya.

Latar belakang dari aksi ini adalah keputusan Komisi I DPR RI yang menargetkan pengesahan RUU ini pada 30 September 2024. Waktu yang singkat itu membangunkan KOMPERS untuk segera menyatakan sikap menolak karena anggapan bahwa RUU ini akan mengancam kebebasan pers dan juga hak publik untuk berkarya serta mendapatkan informasi.

Aksi ini menilai bahwa pasal-pasal yang terkandung dalam RUU Penyiaran berpotensi besar untuk membungkam baik suara pers, para seniman, dan juga suara para content creator. Salah satunya adalah pasal 34A. Pasal ini membiarkan KPI


melebarkan sayapnya, terutamanya di bidang censorship. KPI dapat mengawasi layanan siaran baik audio dan audio visual. Dalam penulisannya, tidak dijelaskan lebih jauh mengenai definisi maupun batasan yang jelas. Oleh sebab itu, KPI akan memiliki potensi untuk mengawasi dan melakukan censorship kepada layanan platform digital seperti Netflix, Spotify, Hulu, dan lainnya, menyisakan sedikit tempat untuk seniman maupun filmmaker lain untuk mencurahkan karyanya.

Pasal lain yang dinilai bermasalah adalah 50b ayat 2c mengenai pelarangan secara spesifik terhadap konten jurnalisme investigasi. Pelarangan spesifik ini mencuat tanda tanya dan ancaman kepada jurnalis dikarenakan konten ini merupakan konten dengan pengaruh paling tinggi daripada produk jurnalistik lain. Melarangnya seakan melarang jalannya kerja jurnalis dan juga mencoreng demokrasi

Pasal problematik lain adalah pasal 8 ayat 1 poin q yang menyebutkan bahwa KPI menyelesaikan sengketa jurnalistik penyiaran di bidang penyiaran. Poin ini seakan mengabaikan peran Dewan Pers. 

Terakhir, yaitu pasal 51E disebutkan sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya putusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan. Padahal, sengketa pers harusnya diselesaikan lewat UU pers. 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut. KOMPERS menyatakan 6 sikap tolak RUU penyiaran, antara lain:

1.   Tolak pembahasan RUU Penyiaran yang berlangsung saat ini karena dinilai cacat prosedur dan merugikan publik;

2.   Mendesak DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Penyiaran yang substansinya bertentangan dengan nilai demokrasi, upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi manusia;

3.   Mendesak DPR untuk melibatkan partisipasi publik yang bermakna, dalam penyusunan revisi UU Penyiaran untuk memastikan tidak ada pasal-pasal multitafsir yang dapat dipakai untuk mengebiri kemerdekaan pers, memberangus kebebasan berpendapat, serta menjamin keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat;

4.   Membuka ruang ruang partisipasi bermakna dalam proses penyusunan RUU Penyiaran dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat terdampak lainnya. Penyusunan dan pembahasan RUU Penyiaran harus melibatkan Dewan Pers dan seluruh konstituennya agar tidak terjadi pembiasan nilai-nilai kemerdekaan pers;

5.   Mendorong jurnalis untuk bekerja secara profesional dan menjalankan fungsinya sesuai kode etik, untuk memenuhi hak-hak publik atas informasi;

6.   Menggunakan UU Pers sebagai pertimbangan dalam pembuatan regulasi yang mengatur soal pers. Agar tidak ada pengaturan yang tumpang tindih terkait kemerdekaan pers

 

Penulis : Anisa Eka Febrianti, Putri Choirunnisa 

Editor : Vraza Cecilia 

 


TAG#demokrasi  #  #  #