» Website: https://www.retorika.id » Email: redaksi@retorika.id, lpmretorikafisipua@gmail.com » Alamat: Gedung FISIP Unair, Jl. Dharmawangsa Dalam 4-6 Surabaya 60286 » Telepon: .

Mild Report
Krisis Myanmar: Kudeta Militer Tanda Demokrasi Semakin Rapuh
09 Februari 2021 | Mild Report | Dibaca 128 kali
Angkatan militer Myanmar yang bernama Tatmadaw melakukan kudeta dengan mengugat hasil pemilihan umum 2020. Aung San Suu Kyi yang merupakan icon demokrasi Myanmar dan terkenal karena perjuangannya membela kaum tak berdaya menjadi tahanan militer bersama presiden Myanmar dan tokoh senior partai NLD. Kudeta yang terjadi di Myanmar merusak iklim demokrasi yang selama ini telah diperjuangkan untuk mengakhiri rezim militer yang sempat mendominasi pemerintahan Myanmar. Dunia internasional pun banyak mengecam atas tindakan yang dilakukan pihak militer dan mendesak untuk melakukan dialog untuk mengakhiri kudeta.

retorika.id- Myanmar sebagai negeri seribu pagoda dalam perjalannya tidak terlepas dari militer. Myanmar yang juga dikenal sebagai Burma dalam kisah masa lampaunya pernah dianggap sebagai negara paria ketika di bawah kekuasaaan junta militer pada tahun 1962 sampai 2011.

Belum lama ini pihak militer Myanmar menggugat hasil pemilihan umum 2020 dan melakukan kudeta terhadap partai Suu Kyi yang melakukan kecurangan atas kemenangannya dalam pemilihan umum. 

Jika ditinjau kembali pada fakta, bahwasanya kudeta yang menghantui Myanmar tidak hanya terjadi sekali tetapi beberapa kali. 

Tatmadaw yang merupakan sebutan untuk angkatan bersenjata Myanmar diketahui bahwa sekitar tahun 1962, terhitung empat belas tahun Myanmar merdeka terjadi konflik yang mana Tatmadaw di bawah pemerintahan Ne Win menggulingkan pemerintahan sipil dan berhasil membawa militer ke dalam tampuk kekuasaan

Dalam perjalanan menuju tahun 1988, Myanmar sempat mendapatkan protes massal yang memiliki tujuan untuk menggulingkan jenderal Ne Win, sehingga mengakibatkan pergantian pimpinan. Namun menariknya militer masih mendominasi Myanmar dan mampu mempertahankan kekuasaannya.

Rekam Jejak Myanmar Sebagai Negara Demokratis

Terjadinya kudeta di Myanmar merupakan suatu kemunduran dari demokrasi yang selama ini telah diperjuangkan oleh Myanmar. Sebab Myanmar telah cukup lama bangkit dari pemerintahan militer yang sempat mendominasi sistem pemerintahan. 

Pada tahun 1991, Aung San Suu Kyi dianugrahi sebuah penghargaan sebagai bentuk apresiasi saat ia masih berada di dalam penjara, sebab ia adalah representasi kekuatan luar biasa dari mereka yang tidak berdaya. 

Aung San Suu Kyi merupakan pemimpin oposisi, yang mana ia pernah menjadi tahanan. Namun saat kepemimpinan Thein Sein yang pada saat itu diangkat sebagai presiden pasca kemenangan pemilu 2010 banyak membawa angin segar, salah satunya kebebasan Aung San Suu Kyi. 

Dari adanya pembebasan Aung San Suu Kyi yang merupakan icon demokrasi Myanmar, selain itu juga dikenal sebagai perempuan yang pemberani dengan

®iklan

Pasang iklan di sini!
Hubungi » lpmretorikafisipua@gmail.com

®iklan

menentang segala bentuk penindasan. Pada tahun 2015 ia mampu memenangkan pemilihan umum yang dilakukan secara terbuka.

Dalam perjalanan hidupnya, Aung San Suu Kyi terinspirasi dari Marthin Luther yang merupakan pemimpin hak- hak sipil Amerika Serikat dengan kampanyenya tanpa kekerasan dan Mahatma Gandhi dari India yang merupakan pejuang nilai-nilai kemanusiaan dengan menghimpun suatu gerakan yang bernama satyagraha, suatu bentuk perlawanan tanpa kekerasan yang berupa pembangkangan sipil. 

Kudeta Terhadap Aung San Suu Kyi 

Aung San Suu Kyi merupakan salah satu aktivis perempuan dan merupakan pemimpin Myanmar secara de facto. Saat ini, ia tengah digulingkan oleh Tatmadaw karena adanya dugaan kecurangan dalam pemilihan umum yang sempat dimenangkan secara mutlak oleh partai NLD yang kasusnya telah dibubarkan oleh komisi pemilihan Myanmar. 

Diketahui bahwa di dalam pemilihan umum partai NLD berhasil mendapatkan 83 persen kursi, namun pihak militer dengan sergap melakukan pengaduan pada presiden dan ketua komisi ke Mahkamah Agung, namun yang terjadi komisi pemilihan Myanmar menolak tuduhan.

Dalam konstitusi Myanmar, bahwasannya militer memiliki alokasi 25 persen kursi dengan tujuan agar dapat mengontrol pemerintahan Suu Kyi. Namun disisi lain, partai Suu Kyi dianggap memperluas mayoritas parlemennya dengan mengorbanan perwakilan militer

Adanya situasi ketegangan antara militer dan pemerintah sipil, pihak militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing melakukan penangkapan terhadap kanselir Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan beberapa tokoh senior partai NLD dengan melakukan penahanan di Ibu Kota Napyidaw.

Selain kecurangan pemilihan umum, Suu Kyi dituduh atas dugaan secara illegal mengimpor bahkan menggunakan alat komunikasi walkie-talkie ketika adanya penggeledahan dari petugas militer.

Terkait dakwaan yang ditujukan terhadap Aung San Suu Kyi, diketahui bahwa penahanan Suu Kyi dilakukan selama 14 hari.

Militer Myanmar dengan cepat mengambil alih kekuasaan sebelum parlemen baru dideklarasikan setelah kemenangan telak partai NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Jenderal Ming Aung Hlaing pun langsung memberlakukan status darurat yang ditetapkan selama satu tahun secara nasional terhitung semenjak tanggal perintah ini ditetapkan. 

Perombakan kabinet juga dilakukan oleh militer,tercatat bahwa 24 menteri telah dipecat dan pihak militer mengangkat 11 menteri baru.

Pasca Kudeta Myanmar

Meskipun Myanmar sedang menapaki iklim demokrasi, namun realitanya terjadi penurunan kualitas demokrasi akibat kudeta yang dilakukan oleh militer. Pemilihan umum yang merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan demokratisasi serta sebagai jalan kompromi antara masyarakat sipil dan militer tidak berjalan baik. 

Perubahan besar terjadi setelah terjadinya kudeta, yang mana rasa kekhawatiran mulai muncul diantara masyarakat Myanmar. Berkaca pada masa lalu bahwa pihak militer pernah melakukan paksaan membuat perasaan tidak menentu menghadapi kondisi yang terjadi. 

Tidak hanya Aung San Suu Kyi yang ditahan tetapi juga para menteri daerah. Bahkan, telah dikonfirmasi oleh Asosiasi Bantuan Untuk Tahanan Politik (AAPP) yang telah mendokumentasikan penangkapan 42 pejabat dan 16 aktivis masyarakat sipil.

Mirisnya koneksi internet terkendala, dan mobil militer mulai berkeliaran di kota setelah pihak militer mengambil alih kekuasaan di Myanmar. Platform Facebook di Myanmar pun juga mengalami kendala.

Bendera NLD yang selama ini menghiasi rumah dan bisnis di Yangon pun diturunkan. Ketakutan menjadi nyata ketika banyak orang yang khawatir akan kenaikan harga barang. Para masyarakat Myanmar merespon dengan mengkampanyekan gerakan oposisi.

Respon Dunia Internasional

Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Joe Biden secara tegas mengecam tindakan yang dilakukan oleh pihak militer, dan menghimpun para sekutunya untuk bersama-sama menekan kudeta yang terjadi di Myanmar.

Joe Biden pun telah melakukan komunikasi secara intensif terhadap negara-negara yang mendukung Myanmar untuk segera mengakhiri kudeta dan memulihkan iklim demokrasi serta penegakan hukum di Myanmar. 

Inggris yang merupakan sekutu Amerika Serikat juga merespon dengan mengedepankan penyelesaian yang dilakukan dengan langkah diplomatis.

Sedangkan China yang merupakan tetangga dekat Myanmar menyerukan semua pihak untuk menyelesaikan perbedaan. Namun diketahui bahwa pemerintah China berusaha menghalangi DK PBB untuk mengutuk atas tindakan kudeta Myanmar, hal ini diduga karena kebijakan China yang manipulatif.

Berbeda dengan pemerintah Australia yang memiliki hubungan dengan Myanmar terkait program yang diterapkan di Myanmar. Namun karena adanya kudeta Australia menerapkan sanksi terhadap para Jenderal dan meminta pemerintah federal untuk menghentikan kerja sama di bidang militer.

Pihak ASEAN pun masih memantau perkembangan politik di Myanmar sambil mengingatkan terkait tujuan dan prinsip yang tertuang ke dalam piagam ASEAN.

Disusul reaksi dari Indonesia terkait kudeta yang terjadi di Myanmar tentunya sangat prihatin dan mendesak semua pihak untuk segera melakukan dialog agar situasi tidak semakin buruk.

 

Penulis: Dina Marga 

Editor: Uyun Lissa

 

Referensi:

Krisman, Khanisa. 2021. Garis Awal Jalan Demokrasi Myanmar. Tersedia di http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/624-garis-awal-jalan-demokrasi-myanmar.html diakses pada 5 Februari 2021

Puspaningrum, B. A. 2021. Mulai Rasakan “Perubahan” Pasca-Kudeta, Warga Myanmar Suarakan Kekhawatiran di Medsos. Tersedia di https://www.kompas.com/global/read/2021/02/02/165405270/mulai-rasakan-perubahan-pasca-kudeta-warga-myanmar-suarakan-kekhawatiran?page=all diakses pada 6 Februari 2021.

Bimo, E.S. 2021. Kudeta Myanmar: Pemimpin Kudeta 1 Februari Jenderal Min Aung Hlaing Akhirnya Buka Suara. Tersedia di https://www.kompas.tv/article/143592/kudeta-myanmar-pemimpin-kudeta-1-februari-jenderal-min-aung-hlaing-akhirnya-buka-suara?page=all diakses 6 Februari 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAG#demokrasi  #demonstrasi  #gender  #hukum