Sebelumnya, pemerintah Indonesia membatasi aktivitas masyarakat pada 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021 yang ditujukan untuk menekan angka kasus Covid-19 di Indonesia. Mengingat angka kasus Covid-19 belakangan ini menembus 13.000 kasus per harinya. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah terkait diberlakukannya PPKM Jawa-Bali tersebut. Mulai dari pembatasan jam operasional hingga penutupan tempat-tempat wisata. Meskipun demikian, PPKM masih dinilai kurang efektif oleh presiden Joko Widodo.

retorika.id-Penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Jawa-Bali, meliputi wilayah Jakarta dan sekitarnya, Bogor, Depok, dan Bekasi. Kemudian Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Adapun aktivitas yang dibatasi berupa Work From Home yang awalnya 25% menjadi 75%, kegiatan belajar masih dilakukan secara daring, jam operasional pusat perbelanjaan tutup pada pukul 8 malam, kapasitas pengunjung di tempat makan dibatasi hanya 25%, dan pemberlakuan jam malam di beberapa titik pada daerah-daerah tertentu.

Dalam postingan Instagram @suarasurabaya terkait PPKM Jawa-Bali, ada banyak masyarakat yang menanggapi bahkan terang-terangan menyatakan kurang setuju.

“Yang sulit makin sulit, yang cari kerja makin susah karena protokol, yang dirumah kan kebingungan. Ketika dulu awal kasus ngeyel malah mengundang wisatawan, akhirnya banyak yang tertular. Bantuan tidak merata, pergi ke rumah sakit periksa dikit didiagnosa Covid-19, harus tes a b c d e sampai z malah keluar uang banyak. Tapi ketika pilkada berteriak lantang tetap harus

terlaksana. Mbohlah karepmu.” ujar salah satu pemilik akun @dongaknokuruae.

Tidak berhenti disitu saja, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa PPKM diperpanjang dari 26 Januari sampai 8 Februari 2021. 

Mengutip keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (23/1/2021) bahwa keputusan ini diambil karena kasus aktif per 22 Januari 2021 mencapai lebih dari 150.000 pasien. Sementara itu, angka kasus terkonfirmasi positif sejak awal pandemi mencapai 965.283 orang.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, berpendapat bahwa kebijakan PPKM berdampak cukup signifikan terhadap berbagai sektor dunia usaha, khususnya untuk industri manufaktur, perdagangan, dan pariwisata.

Menurut Bhima, kebijakan ini akan berujung pada meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Ditambah lagi PPKM tidak dibarengi dengan stimulus kepada pengusaha.

“Pengusaha yang tadinya sudah mulai merekrut lagi karyawannya atau mempekerjakan karyawan yang dirumahkan sebelumnya, bisa jadi malah makin banyak karyawan yang dirumahkan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan kalau ini berlanjut maka banyak pabrik yang tutup secara permanen,” ucapnya.

Disamping kelebihan dan kekurangan pelaksanaan PPKM Jawa-Bali tersebut, presiden Joko Widodo, dalam rapat tentang pendisiplinan melawan Covid-19 di Istana Kepresidenan Bogor (29/1/2021) mengungkapkan rasa kecewa terhadap pelaksanaan PPKM Jawa-Bali yang kurang efektif.

“Sebenarnya esensi dalam PPKM itu kan membatasi mobilitas. Namanya saja pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi yang saya lihat di implementasinya, kita tidak tegas dan tidak konsisten,” ungkap Presiden Joko Widodo.

Selain memberikan kritik terkait pelaksanaan PPKM, presiden Joko Widodo juga meminta agar para menteri serta pakar-pakar yang bersangkutan menggunakan cara yang praktis dan sederhana kepada masyarakat sehingga masyarakat patuh dalam melaksanakan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak).

Dilansir dari KompasTV, kasus Covid-19 pada 29 Januari sampai 31 Januari 2021 masih menyentuh angka 12.000 per harinya. Angka kasus Covid-19 juga masih cukup tinggi di beberapa daerah, yakni di atas 1.000 kasus per hari.

Maka dari itu, penting bagi kita untuk tetap menjaga kesehatan tubuh. Batasi kegiatan-kegiatan yang tidak penting di luar rumah, perbanyak olahraga dan minum vitamin, serta patuhi protokol kesehatan.

Penulis: Edsa Putri Ayu Dewita

Editor: Uyun Lissa 

Referensi

Bisnis.com. 2021. “Ekonom: Kebijakan PPKM Berisiko Besar Bagi Dunia Usaha, 3 Sektor Ini Bakal Terimbas”. Diakses dalam https://ekonomi.bisnis.com/read/20210107/9/1339935/ekonom-kebijakan-ppkm-berisiko-besar-bagi-dunia-usaha-3-sektor-ini-bakal-terimbas, pada 2 Februari 2021.

CNBC Indonesia. 2021. “PPKM Diperpanjang hingga 8 Februari, Ini 3 Arahan Pemerintah!”. Diakses dalam https://www.cnbcindonesia.com/news/20210124074914-4-218284/ppkm-diperpanjang-hingga-8-februari-ini-3-arahan-pemerintah, pada 2 Februari 2021.

KompasTV. “Presiden Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif: Kita Tidak Tegas dan Tidak Konsisten”. Diunggah pada 31 Januari, 2021. https://www.youtube.com/watch?v=hZLUPx5d0lQ.  

Share: 

BACA JUGA