» Website: https://www.retorika.id » Email: redaksi@retorika.id, lpmretorikafisipua@gmail.com » Alamat: Gedung FISIP Unair, Jl. Dharmawangsa Dalam 4-6 Surabaya 60286 » Telepon: 081281600703.

Mild Report
Tragedi Yuyun dan Titimangsa Polemik RUU PKS
13 Maret 2019 | Mild Report | Dibaca 437 kali
Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Foto: Antaranews.com
Tercatat tiga tahun sejak kasus Yuyun, muncul beberapa kasus yang berkembang seperti Kasus Agni UGM yang berakhir “damai”, Kasus Baiq Nuril yang justru dituntut hingga 6 bulan penjara dan denda 500 Juta. Kasus Dina (bukan nama sebenarnya) yang mengalami pelecehan seksual di BPJS, yang justru menyebabkan dia dipecat.

retorika.id - Siang itu pada Sabtu 2 April 2016 sekitar pukul 13.30 WIB, Yuyun (14) seorang gadis SMP di Bengkulu, pulang sekolah seperti biasa melewati sebuah kebun karet yang membatasi rumah dan sekolahnya yang berjarak 1,5 KM dari rumahnya. Di tengah perjalanan itu ia berpapasan dengan 14 pelaku di siang yang naas itu. Dalam keadaan mabuk minuman keras, pelaku menyeret korban ke kebun, dan dalam kondisi terikat memperkosa berkali-kali walau sudah tak bernyawa lagi. Tiga hari berselang dia ditemukan tanpa nyawa dengan tulang pinggang patah dan luka – luka di tubuhnya [1].

Selang beberapa bulan pada September 2016, Zainal pelaku utama dari pembunuhan ini dijatuhi hukuman mati, ada pun 4 terdakwa lainnya yakni Suket (19), Faisal (19), Bobi alias Tobi (20) dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, dan denda sebesar Rp 2 M. Tujuh orang lainnya diajukan ke pengadilan pada Mei lalu dan dijatuhi vonis hukuman penjara selama 10 tahun serta 13 Orang telah diajukan di pengadilan dengan satu orang lagi yang masih buron.

Kasus ini menyebabkan kemarahan publik. Di media sosial twitter tagar “Nyala untuk Yuyun” digunakan sebagai sebuah wujud simpati. Para pejabat pemerintah seperti Presiden Jokowi mengungkapkan duka atas kepergian Yuyun, Presiden menerbitkan Perppu No.1 Tahun 2016 sebagai respon dari kasus ini [2].

Gayung bersambut, Baleg DPR RI menerima RUU PKS pada 19 Mei 2016, pelaporan draft dokumen RUU PKS mulai dikembangkan, kaukus perempuan parlemen publik dikawal dan dibahas mengenai pengesahan RUU, dan pada 25 Oktober 2016, penyusunan RUU mulai dilakukan dalam rapat paripurna DPD RI.

Pada tanggal ini juga polemik dari RUU PKS mulai muncul dengan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan apakah RUU PKS pada perkembangannya dapat menjadi pintu masuk dilegalkannya LGBT, yang bertentangan dengan nilai – nilai keluarga dan budaya Indonesia, layaknya sebuah awal dari puncak gunung es, polemik perdebatan pro dan kontra RUU PKS bermula dari sini [3].

 

Petisi Maimon dan Polemik RUU PKS

Perkembangan politik lokal yang penuh dengan penguatan identitas dan agama, semakin mengekspos RUU PKS layaknya sebuah bola panas. Petisi Maimon mengarah kepada awal mula perdebatan RUU PKS[1]  yang telah muncul sejak adanya penolakan dari fraksi PKS, mulai diketahui oleh publik dengan adanya petisi ini. Pada 27 Januari 2019 Maimon Herwati membuat petisi di change.org yang berjudul “TOLAK RUU Pro Zina”. Tercatat pada website change.org sudah terdapat 154.140 orang telah menandatangi petisi tersebut.

RUU PKS bagi Maimon mengandung banyak permasalahan. Melalui keterangan dalam petisi, ia menjelaskan masalah-masalah yang terkandung dalam RUU PKS. Ia berpendapat bahwa RUU PKS rawan ditunggangi oleh “penumpang gelap”. Maimon berasumsi bahwa pasal tersebut mengizinkan hubungan suka sama suka yang terjadi di luar pernikahan.

Hal yang senada juga turut diutarakan oleh Fraksi DPR PKS yang menganggap bahwa RUU PKS memiliki perspektif liberal dan kontradiktif terhadap nilai pancasila dan nilai agama. Jazuli Juwaini kepala Fraksi PKS di DPR RI menyebutkan bahwa RUU PKS “mempromosikan seks bebas dan perilaku seksual”.

Narasi bahwa RUU PKS itu pro zina dan melegalkan LGBT merupakan dalih utama dari gelombang penolakkan RUU PKS yang mayoritas dinarasikan oleh kelompok Islam konservatif dan Aliansi Cinta Keluarga (AILA). Salah satu opini yang berkembang di media konservatif Indonesia bahwa “RUU PKS menyebabkan legalnya dosa yang lebih besar yakni melanggengkan seks bebas, LGBT, prostitusi, bahkan aborsi” [4].

Selain kelompok Islam

®iklan

Pasang iklan Anda di sini!
Hubungi » 082112438727

®iklan

konservatif, juga turut berpendapat Jay Tambunan, Pakar Hukum Universitas Bhayangkara. Menurutnya RUU PKS itu terlalu luas dan berpotensi membuka celah untuk melakukan pidana antara satu sama lain.

Tim retorika dalam salah satu liputan klarifikasi dengan Galuh Teja Sakti,Presiden BEM Unair, dan Mahasiswa Ilmu Hukum menganggap bahwa RUU PKS terlalu ambigu, dan mengarah kepada multitafsir.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS) Perempuan bereaksi terhadap anggapan bahwa RUU PKS yang melegalkan perilaku LGBT dan seks bebas. Perilaku LGBT sendiri memang tidak diatur dalam RUU PKS yang mejadi bagian yang dipermasalahkan oleh mereka yang kontra.

Salah satu anggota komisioner Komnas Perempuan, Sri Nuherwati menganggap bahwa masyarakat tak perlu khawatir dikarenakan RUU PKS dapat mempidanakan para pelaku kekerasan seksual sekecil apapun bentuk kekerasannya.

“Penjunjungan nilai keagamaan dan kemanusiaan kita, dan kita berusaha menjalani nilai-nilai agama itu. Supaya pencegahan sejak dini kita lakukan,” Pungkas Sri.

Ratna Batara Munti seorang aktivis perempuan juga mengamini pandangan Sri. "RUU PKS lahir dari pengalaman korban yang mengalami penderitaan berkepanjangan tanpa mendapatkan keadilan dan pemulihan karena belum ada payung hukum bagi kasusnya," ucap Ratna Batara Munti.

 

Indonesia Darurat Kekerasan Seksual

Lentera Sintas Indonesia dalam salah satu laporan mereka mencatat bahwa dua dari lima perempuan Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual atau dengan kata lain lebih dari 41% perempuan Indonesia. 93 % kasus perkosaan tidak dilaporkan ke polisi, dikarenakan ditakutkan akan adanya persekusi.

Data yang ditemukan oleh Komnas Perempuan dalam laporan tahunan pada 2018 adalah kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 71% (9.609). Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua KTP di ranah komunitas/publik dengan persentase 26% (3.528) dan terakhir adalah KTP di ranah negara dengan persentase 1,8% (217) [5].

Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 3.982 kasus (41%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual kasus 2.979 ( 31%), psikis 1.404 (15%) dan ekonomi 1.244 kasus (13%).

Komnas Perempuan melalui penelitiannya selama 15 tahun (1998 – 2013) menghadirkan penjelasan rinci tentang kekerasan seksual. Penelitian tersebut menumakan 15 bentuk kekerasan seksual, yaitu:

1. Perkosaan;

2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;

3. Pelecehan Seksual;

4. Eksploitasi Seksual;

5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;

6. Prostitusi Paksa;

7. Perbudakan Seksual;

8. Pemaksaan perkawinan, termasukcerai gantung;

9. Pemaksaan Kehamilan;

10. Pemaksaan Aborsi;

11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;

12. Penyiksaan Seksual;

13. Penghukuman tidak manusiawi danbernuansa seksual;

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

 

Dikotomi Pandangan RUU PKS: Narasi Agama VS Narasi Feminis

Afifurrochman Sya’rani dalam salah satu opininya yang dimuat di CRCS UGM (Center for Religious and Cross-Cultutal Studies) menganalisis bagaimana terdapat sebuah dikotomi pandangan dalam melihat RUU PKS. Pandangan feminis dalam melihat fenomena kekerasan seksual disebabkan oleh sistem patriarki dan hubungan tidak setara diantara laki – laki dan perempuan, yang menyebabkan kekerasan seksual terus mengakar [6].

Pandangan ini yang ditentang oleh pihak kontra RUU PKS, yang melihat bahwa RUU PKS tidak menggunakan norma agama, namun menggunakan perspektif sekuler yang berasal dari barat. Kekerasan Seksual yang terjadi di Indonesia bukan disebabkan oleh ketimpangan relasi gender, akan tetapi dikarenakan tak berfungsinya lembaga keluarga. Sehingga permasalahan kekerasan seksual harus kembali ke norma agama dan refungsionalisasi keluarga.

Lalu berkaca kepada dua dikotomi pandangan ini, apakah fraksi PKS yang secara tegas menolak RUU PKS memiliki dikotomi pandangan penekanan terhadap nilai agama, dan refungsionalisasi keluarga. Sekilas permukaan pada dasarnya Fraksi PKS memiliki pandangan seperti itu, namun di balik itu terdapat nuansa politik yang kuat. Fraksi PKS mencoba untuk menarik suara dalam pemilu, yang mengarah kepada narasi moral, dan agama untuk pendulangan suara yang lebih banyak di mana fraksi PKS hanya mendulang 6,79% di pemilu tahun 2014. Lebih kecil 1.09 % dari pemilu sebelumnya [7].

Dalih agama yang dijadikan sebagai narasi politik di tengah menguatnya politik identitas  saat ini sejatinya menjadi suatu tantangan untuk RUU PKS agar dapat disahkan. Namun terlepas dari narasi agama yang sarat akan kepentingan politik suara mereka harus tetap didengarkan dan dibutuhkan dialog untuk mencapai sebuah jalan tengah.

Namun hal yang harus diperhatikan oleh kubu konservatif yang kontra terhadap RUU PKS adalah urgensi dari RUU PKS yang akan memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban. Dalam sistem hukum yang terdapat di Indonesia belum secara sistematis menyeluruh, mampu mencegah, melindungi, memulihkan, memberdayakan korban, dan menumbuhkan pemahaman, serta kesadaran masyarakat untuk menghapuskan kekerasan seksual.

 

Fenomena Gunung Es Kekerasan Seksual di Indonesia

Orangtua Yuyun, Yakin dan Yana, serta saudara kembar laki – laki Yuyun telah meninggalkan rumah mereka. Kelurga Yuyun memilih pindah dari kediaman mereka di Desa Kasie Kasubun, Padang Ulak Tanding (PUT), karena merasa tidak nyaman dengan keluarga pelaku pemerkosaan.

“Selama ini kan Yana (ibu Yuyun) dan keluarga pelaku, berkebun bersama, merumput bersama, kerja upahan bareng. Nah sekarang, keluarga pelaku itu, disenyumin saja tidak mau balas,” ungkap Mardiani, dari Kelompok Harapan Perempuan Sumber Urip yang telah mendampingi keluarga Yuyun sejak kasus terungkap. 

“Kalau ada koran, biasanya saya langsung simpan, tetapi mereka masih suka nyolong-nyolong baca koran, ingin tahu berita soal Yuyun,” cerita Mardiani yang pernah menampung keluarga Yuyun selama setengah bulan, di rumahnya.

“Apalagi kadang kalau lihat televisi. Saya sudah putar film kartun supaya Yayan bisa nonton, tetapi karena dia pegang remote TV, dia sering ganti ke siaran berita. Kalau ada ibunya dan kebetulan berita Yuyun, ibunya bisa langsung histeris, teriak, menolak tuntutan ringan pada pelaku perkosaan putrinya.”

“Anak saya aja mati, kok anak orang itu nggak mati,” kata Mardiani menirukan ucapan Yana.Jika itu sudah terjadi, Mardiani dan timnya, berusaha menghibur keluarga Yuyun dengan mengajak mereka berkumpul dengan warga di sekitar SPN [8].

Kasus Yuyun memberikan luka traumatis yang mendalam bagi keluarganya, dan kasus ini juga menjadi awal dari gunung es serangkaian kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.

Tercatat tiga tahun telah berlalu sejak kasus Yuyun, muncul beberapa kasus yang berkembang seperti Kasus Agni UGM yang berakhir “damai”. Kasus Baiq Nuril yang justru dituntut hingga 6 bulan penjara dan denda 500 Juta, terlepas posisinya sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kepala Sekolah tempat dirinya mengajar. Kasus Dina (bukan nama sebenarnya) yang mengalami pelecehan seksual di kantor tempatnya bekerja sebagai sekretasis pribadi di BPJS, yang justru menyebabkan dia dipecat.  

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melalui Paper-nya yang berjudul Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (2017) Pernah mencatatalasan awal keberangkatan RUU PKS ini. Pada 23 Agustus 2016, Komnas Perempuan dan Pengada Layanan (FPL) menyerahkan naskah akademik dan RUU PKS kepada Ketua Komite III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Perlindungan kepada hak-hak korban merupakan titik awal keberangkatan perancangan UU penghapusan kekerasan seksual. Menurut ICJR dalam paper-nya, ia telah melakukan monitoring terhadap berbagai regulasi pidana terkait kekerasan seksual. Hasilnya, hak korban selalu luput dari perhatian.

Bagi ICJR perundang-undangan hanya mengatur kriminalisasi perbuatan, kebanyakan UU hanya menjelaskan secara rinci perbuatan yang dapat dipidanakan. Namun sedikit sekali UU yang secara eksplisit menjelaskan tentang posisi dan hak-hak korban.

Di tengah keadaan Indonesia yang dalam darurat kekerasan seksual, banyak kasus yang mengarah pada victim blaming, terlepas luka mendalam dan trauma psikologis yang telah korban alami. Maka dari itu dibutuhkan sebuah payung hukum yang jelas dan kuat untuk melindungi korban. Para pelaku kekerasan seksual pun mesti menerima hukuman yang setimpal, bukan sebaliknya. 

 

Penulis : Septyawan Akbar dan Anugrah Yulianto

 

Referensi :

[1] BBC Indonesia. 3 Mei 2016. Orang Tua Yuyun Minta Pelaku Pemerkosa anaknya dihukum seberat – beratnya  https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/05/160503_trensosial_keluarga_yuyun 

[2] Tirto. 4 Mei 2016. Tak Ada Ampun Bagi Pemerkosa" https://tirto.id/tak-ada-ampun-untuk-pemerkosa-8Gt

[3]Tribun News. 13 Februari 2019 Ini Kronologi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang Kini menjadi Polemik

[4] VOA Islam. Ada Apa dengan RUU PKS. ttp://www.voa-islam.com/read/muslimah/2019/01/30/61848/ada-apa-dengan-ruu-pks/#sthash.PzIM9CcV.dpbs

[5] Komnas Perempuan. Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2017.https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf

[6] Center for Religious and Cross Culture Study. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Mengapa Dipermasalahkan?Afifurrochman Sya'rani https://crcs.ugm.ac.id/perspective/13864/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-mengapa-dipermasalahkan.html

[7] The Conversation. Mengapa Penolakkan Kubu Islam Konservatif Terhadap RUU PKS Salah Kaprah. https://theconversation.com/mengapa-penolakan-kubu-islam-konservatif-terhadap-ruu-pks-salah-kaprah-112366

[8]BBC Indonesia. 6 Juni 2016. Keluarga Yuyun Pindah Rumah https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160606_indonesia_keluarga_yuyun_pindah


TAG#gender  #  #  #