» Website: https://www.retorika.id » Email: redaksi@retorika.id, lpmretorikafisipua@gmail.com » Alamat: Gedung FISIP Unair, Jl. Dharmawangsa Dalam 4-6 Surabaya 60286 » Telepon: .

Tajuk Rencana
Ancaman Inflasi dan Pentingnya Sense of Crisis bagi Pemerintah
30 April 2022 | Tajuk Rencana | Dibaca 99 kali
Saat ini perekonomian global dalam keadaan tidak baik, termasuk Indonesia yang terkena imbas dari permasalahan nasional hingga internasional. Ancaman inflasi ekstrim pun menghantui. Kini, masyarakat sedang berada di dalam situasi sulit, karena kebutuhan yang tinggi. Sementara, gejolak harga juga ikut melambung tinggi. Kondisi ini dikhawatirkan dapat berlangsung lama, dan berpotensi menyebabkan tsunami inflasi.

retorika.id- Belum lama ini Indonesia dan dunia dihadapkan pada kenaikan harga bahan pangan hingga energi yang menyulitkan masyarakat dan membuat khawatir sebab tingkat kenaikannya fluktuatif.  Akibatnya perekonomian masyarakat Indonesia berada dalam kondisi yang tidak baik, mengingat kebutuhan masyarakat tinggi serta nilai harga yang turut melambung tinggi.

Ada beberapa alasan mengapa harga-harga tersebut mengalami kenaikan. Pertama karena masalah nasional, yakni pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid yang melanda Indonesia kurang lebih dua tahun belakangan ini. Dimana dari sisi demand belum disambut memadai dari sisi supply, ini dikarenakan faktor produksi industri dalam negeri  yang masih mengalami hambatan dan belum pulih sepenuhnya. Terlebih lagi saat ini dalam kondisi bulan ramadhan, yang biasanya harga-harga mengalami kenaikan menjelang lebaran karena diiringi dengan tingginya demand.

Kedua, karena masalah internasional yakni konflik antara Rusia dengan Ukraina yang tak kunjung usai, dari konflik ini menimbulkan situasi global yang memanas, banyak negara mengecam tindakan Rusia atas Ukraina. Dilihat dari segi perekonomian, dunia global termasuk Indonesia terguncang.

Akibat dari konflik tersebut  ancaman krisis energi hingga inflasi pun menghantui, sebab banyak jalur-jalur pasokan global terhambat bahkan rusak. Perlu diingat juga, kedua negara tersebut merupakan aktor utama pemasok gas pasar global, maka perlu upaya dunia global untuk meredam keadaan agar perekonomian global kembali stabil.

Rusia sendiri adalah salah satu negara pengekspor minyak mentah terbesar di dunia. Menurut (Kompas, 2022), setidaknya pada akhir Maret 2022, Rusia adalah pengekspor minyak mentah terbesar kedua di dunia, berkontribusi 7 persen dari total minyak global. Melihat fakta tersebut dan juga sanksi-sanksi yang dikenakan kepada Rusia, minyak mentah menjadi lebih langka.

Akibatnya, Indonesia juga ikut terkena imbasnya, oleh karena itu pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM dalam negeri. Menurut (Media Indonesia, 2022), harga minyak mentah dunia yang berada di harga US$140 per barrel memaksa pemerintah untuk menaikkan harga BBM jenis pertamax dan pertamax turbo. Selain itu, subsidi BBM pemerintah bisa membengkak hingga 400 Trilliun Rupiah, dan membebankan pemerintah (CNBC Indonesia, 2022).

Sedangkan harga bahan pangan, sandang, hingga bahan bangunan, terus naik dalam sebulan terakhir. Kenaikan harga tersebut dikhawatirkan dapat berlangsung lama, dan berpotensi menyebabkan tsunami inflasi. Menyoal mengenai inflasi, sudah pasti laju inflasi di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan lonjakan harga, diproyeksikan sekitar 4 persen pada akhir 2022.

Tapi, yang baru-baru ini paling heboh dalam masyarakat adalah kenaikan harga minyak goreng yang

®iklan

Pasang iklan di sini!
Hubungi » lpmretorikafisipua@gmail.com

®iklan

dramatis, dan menyebabkan adanya demonstrasi di seluruh Indonesia. Ada beberapa alasan dan konspirasi terkait kenaikan harga minyak goreng, terutama tentang adanya ‘mafia’ minyak goreng. Merespon masalah ini dan juga tuntutan masyarakat, akhirnya presiden Jokowi mengumumkan kebijakan untuk melarang ekspor minyak goreng mulai 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan.

Dari adanya gejolak harga komoditas strategis, saat ini kemampuan daya beli masyarakat pun tengah diuji, utamanya bagi para pelaku pasar tradisional serta pedagang kecil olahan gorengan yang amat memerlukan minyak goreng dan komoditas bahan pangan lain seperti cabai, kedelai, dsb.

Pendapatan para pedagang pun tidak seberapa, dibanding dengan pengeluarannya yang tinggi akibat kenaikan harga. Tidak hanya pedagang, masyarakat sebagai pembeli juga ikut menjerit. Tetapi pemerintah seperti tidak mau tahu. Kondisi yang demikian mengindikasikan pemerintah tidak perhatian kepada rakyat, karena selalu menggaungkan kenaikan harga pasar global, yang mana Indonesia harus melakukan penyesuaian harga.

Sikap pemerintah yang seperti ini justru membuat rakyat naik pitam lantaran tak ada solusi yang berarti. Kenaikan harga bahan bakar dan komoditas pangan seolah menjadi budaya yang diwajari, sebab kenaikan harga setiap tahun memang selalu terjadi. apalagi dengan beberapa permasalahan yang membuat harga semakin merangkak naik di hampir semua komoditas.

Sejatinya kenaikan harga-harga tersebut tidak boleh hanya sekedar menjadi ‘pemakluman’. Akan tetapi, perlu ada upaya nyata dari pemerintah untuk mampu mengatasi lonjakan harga-harga demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Mengingat Indonesia yang sempat dirundung pandemi membuat perekonomian lumpuh, dan kini mulai dibangun kembali untuk memulihkan perekonomian membuat masyarakat tak habis pikir akan kebijakan pemerintah yang melambungkan harga-harga. Di satu sisi perekonomian masyarakat sedang dalam proses pemulihan akibat dihantam pandemi selama kurang lebih dua tahun. Dari hal ini, mengindikasikan kurang adanya sense of crisis pemerintah dalam menyikapi kondisi ekonomi dalam negeri.

Ketika ditelisik, di ritel-ritel pun baik harga makanan, minuman hingga kebutuhan sehari-hari turut meningkat imbas dari naiknya harga komoditas pangan dan bahan bakar, sehingga banyaknya kenaikan harga-harga berpotensi mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan. Sebab kenaikan harga-harga tersebut hampir terjadi secara beriringan. Ketika ada harga barang naik, muncul warta baru mengenai kenaikan harga yang membuat masyarakat sentimen terhadap pemerintah. Dari hal ini pun ketahanan pangan dan energi masyarakat diuji. 

Jika angka kemiskinan meningkat tentunya akan menjadi beban pemerintah, sehingga perlu dicari solusi dan upaya dari pemerintah untuk membantu meringankan perekonomian masyarakat serta mencari jalan keluar terbaik. Pemerintah sejatinya memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, namun kebijakan tersebut harus dikaji terlebih dahulu. Meninjau ketika harga murah barang langka, harga mahal barang tersedia menimbulkan pertanyaan, apakah pemerintah sedang memainkan harga?.

Tidak dapat di duga pula, kelangkaan seperti minyak goreng berimbas dari korupsinya pejabat negara, sungguh memalukan bukan? Korupsi di tubuh pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024 ini rupanya semakin terkuak setelah kasus korupsi bansos Covid-19 oleh mantan menteri juliari Batubara. Selanjutnya Edhy Prabowo dengan kasus benih lobsternya dan kini Ditjen Kemendag tersangka kasus korupsi minyak goreng.

Memang benar bahwa saat ini masyarakat memperoleh angin segar karena pandemi melandai sehingga dapat melakukan aktivitas ekonomi seperti biasa, namun realitanya tidak semanis yang dikira. Ancaman inflasi pun mulai menghantui, dan menjadi ketakutan besar bagi masyarakat. Pemerintah harus waspada akan hal ini, sebab inflasi yang ekstrim adalah akar semua masalah negeri.

Untuk itu dalam menghadapi keadaan ini sudah sepantasnya pemerintah menerapkan sense of crisis terhadap sukarnya perekonomian, sebagai tanda adanya kesadaran dan rasa kepekaan terhadap kondisi negeri yang sedang tidak dalam keadaan baik. Dengan penerapan sense of crisis maka Pemerintah harus berupaya meningkatkan kinerja dan mengutamakan pelayanan untuk masyarakat di tengah berbagai tekanan yang melanda. Hal ini sejalan dengan hakikat pemerintahan demokrasi bahwa pemerintah dari rakyat, pemerintah oleh rakyat dan pemerintah untuk rakyat. Ini mengartikan bahwa kepentingan rakyat diatas segalanya.

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan harus terus memantau pertumbuhan ekonomi secara rutin. Kemudian untuk menekan tingkat inflasi yang ekstrim, maka pemerintah perlu menjaga kenaikan harga komoditas strategis dengan menahan diri untuk tidak menaikkan harga lainnya. Walaupun demikian, dengan menahan laju inflasi membuat beban APBN bertambah.

Memang sejatinya, dalam membuat kebijakan tidak ada kebijakan yang ideal dalam rangka memulihkan ekonomi. Semua kebijakan terdapat sisi baik dan buruknya. Dalam menginisiasi kebijakan pemerintah harus melihat kemampuan daya beli dan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai masyarakat nantinya terjerumus ke dalam jurang kemiskinan, baiknya kebijakan itu mengedepankan rasa kemanusiaan dari pada kalkulasi ekonomi semata.

Selanjutnya pemerintah pula harus berfokus pada ekonomi dalam negeri dan mengutamakan kebutuhan masyarakat, alokasi dana APBN pun sangat diperlukan untuk meringankan beban masyarakat menengah-kebawah dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Untuk komoditas pangan, baiknya pemerintah memberikan dukungan kepada petani-petani dengan memberikan bantuan pupuk, benih atau lainnya untuk meningkatkan hasil produksi sehingga dapat menjaga stabilitas pasar. Terlebih lagi mengurangi ketergantungan terhadap impor yang dampaknya membuat mahalnya harga karena situasi global yang tidak bisa dikatakan baik- baik saja, pemerintah seharusnya lebih memaksimalkan produksi pangan dalam negeri dengan melakukan terobosan-terobosan baru.

Selain itu pemerintah seharusnya mengawasi kinerja para menterinya serta bawahannya secara berkala, agar tindak korupsi tidak terjadi lagi. Sungguh di sayangkan citra pemerintahan ini ternodai karena ulah para pejabat yang tidak bertanggungjawab yang katanya mengabdi untuk negara dan rakyat, namun nyatanya memperkaya diri hingga golongan. 

Faktanya kasus korupsi di tubuh pemerintahan berimbas pada citra Joko Widodo selaku pemimpin negeri ini, sungguh tidak diinginkan Joko Widodo dikenal dengan banyak menterinya yang tersangkut kasus korupsi maka perlu adanya pemantauan kinerja dan evaluasi.

Dan yang terakhir pemerintah sejatinya mendengarkan keluh kesah masyarakat maupun mahasiswa, karena imbas kenaikan harga-harga banyak terjadi demonstrasi. Alangkah baiknya pemerintah mengadakan forum dengan mengundang masyarakat terkait dan mahasiswa untuk membicarakan persoalan ini dengan mengedepankan  keadaan sense of crisis dan menjunjung tinggi asas demokratisasi sehingga publik tidak menduga-duga hal yang negatif secara terus-menerus kepada pemerintah.

 

Referensi:

CNBC Indonesia. 2022. Harga Minyak Meroket, Subsidi BBM Bisa Bengkak Sampai Rp400 T. Tersedia di: https://www.cnbcindonesia.com/news/20220425120704-4-334520/harga-minyak-meroket-subsidi-bbm-bisa-bengkak-sampai-rp400-t. (Diakses pada 27 April 2022)

Dabu, Petrus. 2022. DBS Indonesia: Kenaikan Harga Komoditas Jadi Tantangan Baru Ekonomi Indonesia. Tersedia di: https://www.theiconomics.com/art-of-execution/dbs-indonesia-kenaikan-harga-komoditas-jadi-tantangan-baru-ekonomi-indonesia/. (Diakses pada 25 April 2022)

Kompas.2022. Harga Minyak Dunia Melonjak Dipicu Gangguan Ekspor Rusia dan Kazakhstan. Tersedia di: https://money.kompas.com/read/2022/03/24/103000626/harga-minyak-dunia-melonjak-dipicu-gangguan-ekspor-rusia-dan-kazakhstan-. (Diakses pada 27 April 2022)

Media Indonesia. Komisi VII Pahami Kenaikan Harga Pertamax. https://mediaindonesia.com/ekonomi/489011/komisi-vii-pahami-kenaikan-harga-pertamax (Diakses pada 27 April 2022)

 

Penulis: Diana Febrian, Dina Marga H dan Ega Putra (Tim Redaksi)

Editor: Aisyah Amira Wakang


TAG#demokrasi  #ekonomi  #pemerintahan  #wong-cilik