Forum bertema “Penguatan Jaringan dan Solidaritas: Aktivisme di Tengah Apatisme” berlangsung di Gedung Vidya Loka UKDC, Sabtu (14/3/2026). Kegiatan yang diinisiasi oleh Koalisi Masyarakat Sipil Surabaya ini mengundang Tiyo Ardianto sebagai pembicara. Gagasan terkait MBG, partai politik, dan kegiatan aktivisme menjadi perbincangan hangat dalam diskusi.

Retorika.id - Koalisi Masyarakat Sipil Surabaya dengan BEM Universitas Katolik Darma Cendika dan BEM Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melaksanakan diskusi bertema “Penguatan Jaringan dan Solidaritas: Aktivisme di Tengah Apatisme”, pada Sabtu (14/3/2026) dan diadakan di Vidya Loka, lantai 3, UKDC.

Forum tersebut menghadirkan Tiyo Ardianto, Presiden BEM Universitas Gadjah Mada, sebagai pembicara utama. Dalam paparannya, ia mengajak peserta merenungkan dua tesis kritis seputar kondisi politik Indonesia.

Tesis pertama berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden. Menurut Tiyo, rezim yang lahir dari pelanggaran konstitusi tidak dapat diharapkan untuk bekerja

secara etis. 

“Tesis kita pertama adalah mana mungkin rezim yang lahir karena pelanggaran konstitusi, karena perzinahan politik, mampu bekerja dengan etis, mampu memberikan keadilan, mampu melakukan sesuatu dengan semestinya. Kalau sejak awal saja dia sudah haram,” ujar Presiden BEM UGM tersebut.

Kemudian Tiyo menyebutkan tesis keduanya, yakni money politics, yang berkaitan dengan pernyataan petinggi Golkar mengenai perputaran uang di Pemilu 2024 yang mencapai satu triliun rupiah. Menurutnya, proses politik yang dipenuhi money politics sulit melahirkan pemimpin yang tidak korup.

“Seluruh kepala daerah, pejabat publik yang terpilih di 2024, semuanya pasti korup,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti bagaimana pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Prabowo menyimpang sedari awal sebab mengambil anggaran pendidikan. 

“Uang yang harusnya bisa mensejahterakan seluruh tenaga pendidikan Indonesia dipakai untuk MBG. Termasuk orang-orang, penyelenggara pendidikan yang sekolahnya hampir roboh dan harusnya bisa direnovasi. Jembatan bisa dibangun di atas sungai yang setiap hari dilalui untuk sekolah, harusnya bisa dibangun itu semua pakai uang pendidikan tapi dirampas untuk MBG. Dari sumber keuangan saja MBG ini bermasalah,” tuturnya.

Kamil, salah satu peserta yang hadir, berpartisipasi memberikan pertanyaan. “Pertanyaan saya adalah, Mas Tiyo, bagaimana cara bagi mahasiswa dan aktivis untuk menandingi pembungkaman gaya baru yang dilakukan oleh rezim?”

Menanggapi hal tersebut, Tiyo menyatakan bahwa penting untuk tetap berbicara dan terus bergerak bersama. Selain itu, keamanan digital dan fisik juga perlu ditingkatkan karena akan sangat dibutuhkan dalam menghadapi ancaman. 

Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Surabaya, Kandi Aryani Suwito—yang juga menjadi moderator forum—turut mengingatkan kembali bahwa masyarakat dalam suatu pergerakan diharapkan bisa tetap terus mencari dan membersamai satu sama lain. 

“Aktivisme itu harus menjadi rumah singgah bagi kita. Kita ditolak di rumah yang lain, kita masih menemukan rumah-rumah bersama,” ungkapnya.

Sesi terakhir kegiatan diisi dengan perekaman video solidaritas untuk Andrie Yunus, aktivis yang menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal (OTK). Kalimat “Kami mata Andrie” menjadi jargon penutup yang dilantangkan peserta forum.

Penulis: Claudya Liana Morizza

Editor: Vanyadhita Iglian

Share: 

BACA JUGA