Bedah buku Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia diselenggarakan oleh Klub Seri Buku. Acara ini juga mengundang sang penulis buku yakni Fahrul Muzaqqi, serta Pegiat Demokrasi di Data Index Indonesia, Ervan Kus Indarto. Bagaimanakah demokrasi deliberatif di Indonesia?

retorika.id (22/02) - Acara bedah buku “Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia” digelar di Omah Jaman Now yang terletak di Jalan Taman Bungkul, Surabaya. Bedah buku ini diselenggarakan oleh Klub Seri Buku yang juga turut mengundang penulis buku yakni Fahrul Muzaqqi, serta Pegiat Demokrasi di Data Index Indonesia, Ervan Kus Indarto.

Fahrul Muzaqqi, sang penulis buku yang merupakan dosen Ilmu Politik di FISIP Unair ini mengaku bahwa buku yang baru diluncurkan ini adalah skripsinya ketika menempuh pendidikan S1.

“Setelah bertahun-tahun, saya melihat kembali skripsi saya dahulu, dan merasa bangga karena sudah sejauh ini menulis. Kemudian saya niatkan

untuk menjadi buku,” ujarnya sambal tertawa.

Saat membedah beberapa bagian buku karyanya, ia berpendapat, “Demokrasi deliberatif menjadi ruh demokrasi di Indonesia, yang terdapat dalam sila ke-4”.

Secara garis besar maksud dari demokrasi deliberatif menurutnya adalah demokrasi yang melibatkan masyarakat untuk bersama-sama menyusun kebijakan publik di mana dalam prosesnya ada penimbangan, alasan dan pengujian terlebih dahulu.

Muzaqqi juga menjelaskan bahwa tulang punggung demokrasi deliberatif adalah etika diskursus bagaimana memahami hubungan sosial tidak berdasarkan pertimbangan diri saja, “Membutuhkan dialog, apa lagi berhubungan dengan masyarakat modern. Kemauan orang lain wajib dipertimbangkan dan butuh tindakan,” lanjutnya.

Ervan Kus Indarto, selaku Pegiat Demokrasi di Data Index Indonesia juga berpendapat, “Praktik demokrasi deliberatif tidak hanya partisipatif pada pemilu saja. Partisipasi yang sesungguhnya adalah ketika pemerintah dan masyarakat ikut menyusun kebijakan.”

Dalam melaksanakan demokrasi deliberatif ini juga butuh penyadaran bagi pelakunya agar mengerti esensi dari pelaksanaan seperti ini, agar tidak terjadi kesempatan penghakiman terhadap pelaksana tugas pemerintah.

Laki-laki yang akrab disapa Ervan itu lanjut menjelaskan, “Pelaksanaan sepenuhnya ketika masyarakat berkumpul di balai warga, tidak ada penghakiman kepada pelaksana tugas pemerintah apabila ada kinerja yang belum tuntas.”

Ia juga mengambil salah satu contoh seperti di Bojonegoro beberapa waktu lalu, “Warga berkumpul, di sana malah menjadi tempat penghakiman kepada pelaksana tugas”.

Setelah memaparkan ‘benang merah’ dari isi buku, sesi tanya jawab dibuka. Namun hanya satu pertanyaan saja yang dibuka karena keterbatasan waktu yang tersisa.

Pukul 08.30 acara ditutup, Muzaqqi juga menegaskan poin penting, “Demokrasi deliberatif upaya merevitalisasi demokrasi elektoral, pertemuan pihak terkait agar menjadi rumusan kebijakan”.

Reporter : Faiz Zaki

Share: 

BACA JUGA