» Website: https://www.retorika.id » Email: redaksi@retorika.id, lpmretorikafisipua@gmail.com » Alamat: Gedung FISIP Unair, Jl. Dharmawangsa Dalam 4-6 Surabaya 60286 » Telepon: .

Opini
Atas Nama Perdamaian: Indonesia, Gaza dan Ironi ‘’Perdamaian’’ ala Trump
04 Februari 2026 | Opini | Dibaca 44 kali
Bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump dianggap sebagai usaha mulia Indonesia dalam menciptakan perdamaian antara Palestina dan Israel. Namun, langkah ini membuka borok Indonesia yang menggadaikan perjuangan kemerdekaan Palestina demi sekelebat angin “kemesraan” dengan Barat.

Retorika.id - Indonesia lagi-lagi secara hebat memamerkan kedunguan dan hipokritasnya ke mata dunia. Presiden Prabowo Subianto menandatangani dokumen Piagam Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Donald Trump di sela-sela sesi World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss. Dewan Perdamaian merupakan inisiasi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk merekonstruksi Gaza. Dilansir dari Tempo (24/1), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa tujuan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian adalah agar perdamaian antara Palestina dan Israel bisa segera terwujud. Pernyataan ini, tentu saja, mengandung cacat logika yang nyata. Hubungan antara Palestina dan Israel bukanlah sekedar dua entitas yang berselisih, yang dimulai dari serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, melainkan puluhan dekade opresi, okupasi, dan genosida yang berkelanjutan. 

Posisi Palestina dengan Israel tidak bisa disederhanakan sebagai permusuhan yang setara. Sebaliknya, kedua entitas ini memiliki posisi yang timpang: penjajah dan yang dijajah, opresor dan yang teropresi, pembunuh dan yang dibunuh, pelaku dan korban. Penyederhanaan hubungan ini bukan sekedar simplifikasi istilah, melainkan upaya penghapusan sejarah penindasan yang telah terjadi berdekade-dekade. 

Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menjelaskan bahwa bergabungnya Indonesia ke Dewan


Perdamaian merupakan langkah untuk menyelesaikan konflik dan rehabilitasi pasca konflik di Palestina. Pernyataan yang sayangnya diklaim mewakili seluruh masyarakat Indonesia ini menyisakan lubang pertanyaan yang besar. Bagaimana dengan rakyat Palestina? Sejauh mana keterlibatan mereka dalam upaya ‘’rehabilitasi’’ yang melibatkan tanah mereka sendiri? Ataukah justru keanggotaan Dewan Perdamaian secara eksklusif diperuntukkan bagi siapa saja kecuali masyarakat Palestina itu sendiri? Untuk siapa sebenarnya rehabilitasi ini dilakukan? Pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya terjawab dengan perkataan Trump mengenai perencanaan pembangunan ini. “Aku adalah orang real estate sejati, dan semua ini tentang lokasi’’ ucap Trump. “Dan sebagaimana kataku, lihatlah lokasinya di laut, lihatlah semua properti yang indah ini, ini bisa menjadi hal yang berarti bagi banyak orang’’ lanjutnya, dilansir dari Al Jazeera (23/1). 

Mental imperialis Trump tercermin secara nyata melalui rencana “invasinya” terhadap Greenland, dan kini melalui pembentukan rencana pembangunan Gaza. Indonesia, yang secara ironis memiliki prinsip anti-imperialis dan self-determination, memilih mengkhianati darah, tanah, dan airnya sendiri dengan menyetujui bergabung serta mendukung penuh rencana pembangunan Gaza oleh Trump melalui Dewan Keamanan. Selain itu, keterlibatan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam Dewan Keamanan tentu ganjil, mengingat Netanyahu memiliki surat perintah penangkapan dari International Criminal Court (ICC) atas dugaan kejahatan perang dan pelanggaran kemanusiaan di Palestina. 

Eksistensi dari Dewan Perdamaian ini menimbulkan pertanyaan: perdamaian untuk siapakah yang sebenarnya diusahakan? Menurut standar siapakah perdamaian ditegakkan, jika hukum dan norma internasional yang telah ada selama ini tak diindahkan? Bergabungnya Indonesia dengan dewan yang memiliki visi imperialis tentu mengkhianati isi konstitusi Indonesia sendiri yang anti-penjajahan. Seluruh upaya Indonesia di masa pemerintahan sebelumnya, baik melalui diplomasi maupun penyaluran bantuan logistik, pada akhirnya tereduksi menjadi simbol kosong. Keputusan Indonesia untuk mendekat ke poros kekuatan imperialis tidak hanya membatalkan konsistensi politik luar negerinya, melainkan juga menunjukkan pada dunia betapa rapuh dan oportunisnya haluan geopolitik Indonesia saat ini.

Referensi:

Alaaeldin, M., & Cornwell, A. (2026, January 22). What is Trump's 'Board of Peace' and who has joined so far? Reuters. Retrieved January 31, 2026, from https://www.reuters.com/world/china/what-is-trumps-board-peace-who-has-joined-so-far-2026-01-21/

Al Jazeera. (2026, January 23). 'Imperial' agenda: What's Trump's Gaza development plan, unveiled in Davos? Al Jazeera. Retrieved January 31, 2026, from https://www.aljazeera.com/news/2026/1/23/imperial-agenda-whats-trumps-gaza-development-plan-unveiled-in-davos

International Crime Court. (n.d.). Netanyahu | International Criminal Court. | International Criminal Court. Retrieved January 31, 2026, from https://www.icc-cpi.int/defendant/netanyahu

Tempo.co. (2026, January 22). Buat Apa Indonesia Ikut Dewan Perdamaian Buatan Trump | tempo.co. Tempo.co. Retrieved January 31, 2026, from https://www.tempo.co/internasional/indonesia-dewan-perdamaian-donald-trump-2109212

Tempo.co. (2026, January 23). Fakta-fakta Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza | tempo.co. Tempo.co. Retrieved January 31, 2026, from https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-indonesia-gabung-dewan-perdamaian-gaza-2109510

Penulis: Nailah R. Tsabita

Editor: Hanum Rihhadatul Aisya


TAG#aspirasi  #politik  #  #