Runtuhnya masjid Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo bukan sekadar bencana teknis. Ia membuka tabir lain yang lebih dalam mengenai relasi kuasa di pesantren yang kian rentan diselimuti feodalisme. Ironisnya, di saat amarah kaum pesantren menggelegar menolak kritik dari luar, mereka justru tanpa sadar turut membungkam kritik dari dalam.

Retorika.id - Akhir September lalu, tragedi menimpa sebuah Pondok Pesantren di Sidoarjo, Al-Khoziny. Runtuhnya masjid yang memakan puluhan korban jiwa dan ratusan luka-luka bukan semata-mata kesalahan teknis, melainkan kelalaian dalam pembangunan yang disepelekan. Kebutuhan dasar sebuah proyek pembangunan, seperti sistem perizinan, pengawasan, dan perlindungan, diabaikan begitu saja. Petinggi pondok yang abai terhadap regulasi, eksploitasi santri, dan agama yang diromantisasi. Maka timbul pertanyaan, “Seperti inikah wajah asli pesantren yang diagung-agungkan itu?”

Dari kasus Pondok Pesantren Al-Khoziny, bisa dilihat bahwa sebagian lembaga pesantren kini menghadapi permasalahan serius, yakni feodalisme yang mengakar. Sebuah pola relasi kuasa ketika perintah kiai mutlak harus ditaati dan santri tidak diberi ruang untuk berpikir. Kritik dianggap perilaku durhaka dan mengatasnamakan ta’dzim yang artinya penghormatan. Padahal, maksud dari ta’dzim adalah yang didasarkan pada ilmu, bukan

sekadar ketakutan. 

Belum selesai polemik mengenai Al-Khoziny, muncul kritik pedas untuk pesantren dari tayangan Trans 7 dalam program Xpose Uncensored. Dalam program tersebut, ditampilkan video santri jalan berjongkok di depan kiai dengan narasi “Kiai kaya raya, Santri memberi amplop”. Tayangan itu tentu mengundang kritik yang tak kalah pedas karena dianggap merendahkan martabat pesantren. Pernyataan “boikot” hingga aksi demonstrasi dilakukan oleh para santri yang merasa tersinggung akan hal tersebut. 

Namun, di balik dua peristiwa tersebut, ada ironi yang harus direnungkan bersama. Kritik dari luar dianggap penghinaan dan kritik dari dalam justru dibungkam. Hal yang paling dibutuhkan pesantren saat ini bukan hanya pembelaan emosional, tetapi juga keberanian refleksi diri. Kritik yang datang dari luar tak sepenuhnya salah, tetapi tak dapat serta-merta dibenarkan juga. Penghormatan kepada kiai tidak sama dengan mengultuskan individu. Cinta kepada pesantren diwujudkan dengan perbaikan, bukan pembenaran buta. 

Banyaknya kasus di pondok pesantren menimbulkan kesan bahwa feodalisme telah menjadi bagian dari nilai keislaman. Padahal, dalam tradisi Islam sendiri, ketaatan kepada guru memiliki rambu yang jelas, yakni tidak berlaku ketika berhadapan dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip kebaikan dan nurani. Kultur feodalisme perlu dikritik karena menciptakan struktur kekuasaan tunggal yang berisiko menimbulkan fanatisme. Terdapat pula kesalahpahaman soal “barokah”, seolah-olah hanya didapat dari kepatuhan mutlak, bukan kejujuran atau kerja keras. Akibatnya, muncul mentalitas santri yang enggan bersuara, seakan diam menjadi bentuk ta’dzim tertinggi. Padahal, dalam tradisi Islam, murid atau santri didorong untuk berpikir kritis dan berpendapat selama berlandaskan pada kebaikan.

Tujuan awal adanya lembaga pendidikan pesantren adalah untuk mencerdaskan bangsa. Maka, pesantren perlu berani berbenah agar tidak kehilangan ruh pendidikannya. Penghormatan kepada kiai tidak seharusnya menjadi pengultusan dan cinta kepada pesantren tidak boleh mematikan akal sehat. Pondok pesantren sejatinya adalah tempat ilmu tumbuh, bukan tempat akal dibungkam. 

Referensi

Poetry, F. (2025, October 10). Tragedi Ponpes Al Khoziny: Kegagalan struktur atau kekerasan struktural? The Conversation. https://theconversation.com/tragedi-ponpes-al-khoziny-kegagalan-struktur-atau-kekerasan-struktural-267018

Wildansyah, S. (2025, October 16). Buntut Tayangan Pesantren, Trans7 Dilaporkan ke Polda Metro Jaya. news.indozone.id. https://news.indozone.id/hukum/2486384570/buntut-tayangan-pesantren-trans7-dilaporkan-ke-polda-metro-jaya

Penulis: Salwa Nurmedina Prasanti

Editor: Hayuna Nisa

Share: 

BACA JUGA