» Website: https://www.retorika.id » Email: redaksi@retorika.id, lpmretorikafisipua@gmail.com » Alamat: Gedung FISIP Unair, Jl. Dharmawangsa Dalam 4-6 Surabaya 60286 » Telepon: .

Mild Report
HAKI dan Kasus Plagiarisme: Kebobrokan Moral Kalangan “Intelektual”
26 April 2018 | Mild Report | Dibaca 1334 kali
HAKI dan Kasus Plagiarisme: Kebobrokan Moral Kalangan “Intelektual”: - Foto: theinspirationgrid - illustrations by Jim Cooke
Kualitas kalangan intelektual yang mumpuni dengan semangat daya cipta yang tinggi menjadi salah satu faktor majunya apresiasi terhadap HAKI di suatu negara. Namun ketika perpaduan kebobrokan moral dan kepentingan politik terjadi maka sebuah tabu bagi kalangan intelektual; plagiarisme di"halal"kan, untuk mendapatkan gelar dan gengsi semata

Tanggal 26 April di setiap tahunnya ditetapkan sebagai Hari HAKI Sedunia yang dicanangkan oleh WIPO, Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Internasional. Mempromosikan penghargaan akan kreativitas, inovasi dan maha karya dari para penemu, peneliti, seniman dan sastrawan, serta kalangan intelektual pada umumnya. Esensi dari Hari HAKI Sedunia adalah perayaan akan kontribusi dari kalangan intelektual bagi dunia dan peradaban.

HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) melansir dari artikel What is Intellectual Property yang dikeluarkan oleh WIPO (World Intellectual Property Organization) mencakup pada hak paten, merek dagang, dan desain. HAKI secara definisi merujuk kepada hasil cipta pemikiran dan penemuan di bidang Iptek, literatur dan karya seni, serta simbol, nama,dan logo yang digunakan oleh industri.  Hak cipta yang tercantum dalam literatur sastra (novel, puisi, dan naskah drama), film, musik dan karya seni (gambar, lukisan, fotografi dan patung), serta desain arsitektur, tergolong dalam Hak Kekayaan Intelektual. Properti industri seperti paten, penemuan, dan desain perusahaan juga termasuk dalam HAKI.  Paten ini sendiri menurut KBBI adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil penemuannya untuk digunakan penemu tersebut dan melindunginya dari peniruan / pembajakan. Logo dan lambang perusahaan yang biasa ditemukan di pusat perbelanjaan, seperti lambang McDonald, atau Nike.

Perlindungan terhadap HAKI menjadi sebuah kebutuhan dengan dampaknya yang secara langsung mempengaruhi umat manusia. Perusahaan Microsoft yang mempopulerkan dan menginovasi penggunaan komputer, dan Korporasi Film dan Animasi Disney terus mengeluarkan inovasi dan tetap berlangsung eksistensinya dikarenakan adanya aturan HAKI yang mengikat. Kedua contoh kasus ini menunjukkan pengaruh dari HAKI yang begitu besar bagi kemajuan dunia.

Kalangan Intelektual sejatinya menjadi motor bagi perkembangan HAKI untuk terus

®iklan

Pasang iklan di sini!
Hubungi » lpmretorikafisipua@gmail.com

®iklan

berlangsung. Menjadi penjaga dan memberikan pengaruh signifikan bagi kekayaan intelektual yang masih dianggap asing oleh masyarakat awam. Pengertian kalangan intelektual secara sederhana adalah orang yang terlibat dan mempelajari berbagai ide dan pemikiran, menganalisis teori yang ada serta menjawab persoalan yang terdapat di masyarakat. Golongan mahasiswa dan dosen di Perguruan Tinggi yang berkutat dengan berbagai pemikiran dan gagasan termasuk ke dalam kalangan intelektual. Tugas akhir yang mewajibkan mahasiswa Perguruan Tinggi untuk membuat sebuah karya tulis hasil pemikiran dan analisanya mengenai sebuah fenomena turut menjadi cara untuk mendukung kreatvitas pemikiran dan inovasi HAKI untuk terus berlangsung.

Semakin berkualitas kalangan intelektual maka semakin tinggi tingkat apresiasi terhadap HAKI. Negara yang maju didukung oleh penerapan sistem UU HAKI yang mengikat dan efisien dan iklim persaingan secara sehat dari kalangan intelektualnya. Namun ketika perpaduan kebobrokan moral, lemahnya sistem, kepentingan politik dan ditambah penerimaan suap, maka sebuah tabu bagi kalangan intelektual; plagiarisme sebuah karya akan dengan mudahnya dilanggar. Sebuah kasus yang terjadi di Indonesia tepatnya Universitas Negeri Jakarta pada September 2017 kemarin.

 

Kasus Plagiat, Pejabat cum Lulusan S3

Media massa pada Agustus 2017 lalu, marak memberitakan  dugaan plagiarisme yang ditemukan di UNJ (Universitas Negeri Jakarta) oleh tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek Dikti), terhadap disertasi lima pejabat Sulawesi Tenggara yang mendapatkan gelar doktor di UNJ pada 9 September 2016 lalu. Melansir BBC Indonesia (06/09/17) salah satu dari lima pejabat tersebut adalah Nur Alam, Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara yang terjerat kasus korupsi penyalahgunaan wewenang pemberian izin pertambangan nikel. Layaknya awal dari puncak gunung es, penyelidikan terus bergulir dari kasus ini

Temuan berbagai kejanggalan yang ada dari progam pascasarjana UNJ, membuktikan tingkat plagiat disertasi Nur Alam yang mencapai 74,4 persen (batas maksimal tingklat plagiat mahasiswa doktoral, 40 persen) setelah dicek melalui aplikasi turnitin. Namun gelar doktor dengan predikat sangat memuaskan (summa cum laude) justru diterima olehnya. Hasil serupa juga didapatkan oleh para pejabat pemerintahan Sulawesi Lainnya, dengan indikasi plagiarisme dan karya disertasi mereka yang terbukti dicomot dari laman internet dan dipoles seakan merupakan karya orisinal. Penyelidikan juga akhirnya mengarah  kepada rektor UNJ, Djaali yang juga merupakan promotor / pembimbing disertasi dari kelima pejabat Sulawesi Tenggara ini.

Data dan kasus yang tidak lazim juga ditemukan dalam rekam jejak kepemimpian Djalli sepanjang 2009 hingga 2017. Jumlah kelulusan mahasiswa pasca sarjana yang mencapai 861 orang selama Djalli menjabat, terlepas dari batas maksimal 10 mahasiswa yang bisa dibimbing oleh dosen pembimbing, berdasarkan Peraturan Menristekdikti No. 44/2015. Mengutip Tirto (28/08/2017), terdapat adanya indikasi jual-beli ijazah yang dilakukan oleh UNJ, dengan jumlah lulusan mahasiswa progam doktor yang hanya mencapai 2.104, sedangkan data penerbitan nomor ijazah mencapai 2557 mahasiswa dalam kurun waktu 2004 hingga 2016. Puncak dari kemelut in berujung kepada pemecatan Djalli pada November 2017. Adapun untuk keputusan terhadap kelima pejabat Sulawesi Tenggara akan ditentukan oleh Dewan Senat UNJ, dan apabila terbukti maka gelar doktoral kelima lulusan UNJ tersebut akan dicabut, serta akan menerima denda sebesar 200 juta.

 

Esensi “Intelektual”

Kasus yang terjadi di UNJ dengan dugaan plagiat yang menjerat para pejabat cum lulusan S3 mencoreng nama kalangan “intelektual” dari UNJ dan seluruh Perguruan Tinggi yang ada. Tim EKA (Evaluasi Kinerja Akademik) dan Tim Independen dari Kemenristek Dikti menunjukkan indikasi yang sama juga turut terjadi di berbagai Perguruan Tinggi lainya, dari kunjungan Tim EKA ke lebih dari 100 perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Melansir CNN Indonesia (08/10/2017) Supriadi selaku  pimpinan Tim EKA mengungkapkan bahwa dengan kasus yang terjadi di UNJ menjadi pintu masuk pembenahan dari perguruan tinggi lainnya. Lemahnya sistem dan kebobrokan mental dari rektor yang notabene seorang akademisi menghambat demokratisasi untuk terjadi, sehingga terjadilah indikasi jual-beli ijazah, serta persengkongkolan rektor dan politisi dalam mengejar prestise dan gengsi dari gelar doktoralnya.

Esensi Intelektual menurut Edward Said penulis buku Orientalisme (1978) adalah “seseorang yang mampu untuk berbicara tentang kebenaran, berani untuk mengkritisi otoritas yang ada, dan selalu berada di posisi publik dan masyarakat, membela kepentingan mereka yang tidak diwakilkan dan dilupakan”. Namun kasus yang terjadi di UNJ adalah kontradiksi dan penyalahan posisi dari seorang intelektual ketika dihadapkan kepada uang dan kekuasaan. Perpaduan dari kebrobokan mental dan hasrat untuk mencari keuntungan, dalam pemenuhan gengsi dan prestise, serta status dan pangkat. Mengarahkan kepada segala cara dilakukan untuk mendapatkan gelar tersebut, dan tabu terbesar dari kalangan akademisi yakni plagiarisme akhirnya dilakukan.

Ketika kalangan intelektual menjadi kalangan yang justru melanggar HAKI itu sendiri, maka penegakan HAKI dan iklim persaingan sehat dari kalangan intelektual semakin sulit untuk dilakukan. Mengutip Adagium yang dikemukakan oleh Pramoedya Ananta Toer “seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan” hal yang tidak terjadi dalam kasus UNJ dan  menjadi ironi dari potret kalangan Intelektual. Ketika esensi kaum terpelajar berubah bukan untuk mencari ilmu dan pengetahuan, namun hanya sekedar untuk mengejar prestise dan gelar.

 

Penulis : Septyawan Akbar


TAG#humaniora  #pemerintahan  #pendidikan  #